Abadinews.id, Sumedang - Pada hari selasa (15/03) kemarin, adanya pengakuan beberapa warga Desa Ranggasari, Kecamatan Surian, yang menduga bahwa adanya beberapa oknum perangkat Desa Ranggasari yang dengan sengaja memanipulasikan anggaran SILPA BLT DD dan SILPA honor satgas Covid-19 yang seharusnya dana anggaran tersebut diberikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan.
seperti BLT DD yang seharusnya pembagiannya kepada 70 KPM selama 3 bulan ternyata hanya dibagikan kepada 46 KPM saja dan sisanya di SILPA kan sebanyak 24 KPM dikali Rp. 300.000, dikalikan lagi selama 3 bulan, dan ketidak meratanya pembagian kepada warga yang lain justru menjadi pertanyaan?
Baca Juga: Polres Malang Tangkap Mantan Kades Diduga Terlibat Korupsi Dana Desa
"Yang mambuat janggal RAB proyek TPT dan gorong-gorong dengan nominal Rp. 49.844.720, sedangkan SILPA BLT DD 2021, 24 KPM dikalikan Rp. 300.000/KPM dikalikan selama 3 bulan berarti masih kurang anggarannya sebanyak Rp. 28.244.720, dari manakah mengambil sisanya? Dan juga untuk RAB posko satgas Covid-19 sebesar RP. 60.244.720. Kalau di SILPA kan ke pembangunan TPT dan gorong-gorong berarti yang di SILPA sebesar RP. 28.244.720, dari situ banyaknya aduan warga yang honor satgas Covid-19 banyak yang tidak di bagikan," ucapnya.
Dan juga masih menurut pengakuan warga yang tidak ingin dipublikasikan namanya membeberkan bahwa sebagian anggaran SILPA BLT DD tahun 2021 dipangkas untuk pembangunan fisik, bahkan saat di hubungi media pendamping Desa pun saat di konfirmasi belum memberikan jawaban mengenai data pembagian BLT DD tahun 2021 yang tadinya sebanyak 70 KPM menjadi 46 KPM bahkan menurut warga Desa Ranggasari tersebut juga membahas gaji honor satgas Covid-19 tersebut yang menurutnya dana tersebut juga diduga, di pangkas dan dijadikan sebagai dana tambahan untuk pembangunan prasarana Desa Ranggasari.
Untuk pembangunan proyek TPT dan juga perbaikan gorong-gorong di RW. 02 Dusun Pasirwareng Desa Ranggasari, yang disaat ditanyakan media untuk RAB nya sekitar 49 juta lebih menurut keterangan bendahara Desa Cucun Cunayah kepada media yang didampingi suaminya Dora tidak memperincikan secara detailnya juga tanpa memperlihatkan RAB yang ada, hingga pemberitaan ini dimuat belum ada klarifikasi dari pihak BPD maupun Bendahara Desa perihal ini, Kamis (17/03/22).
Baca Juga: Kapolres Mojokerto Beri Arahan 3 Pilar, Cegah Korupsi Dana Desa
Adapun menurut pengakuan ketua LPM Desa Ranggasari Taryadi saat rapat RT, RW pada hari Senin (14/03), pun dijelaskan bahwa untuk rencana pembangunan Proyek TPT dan gorong-gorong itu dengan anggaran SILPA BLT DD 2021, itu ternyata tidak dibenarkan oleh Ketua BPD Sunjaya Usman dan pihak Bendahara Desa Ranggasari Cucun Cunayah menurut keterangannya, bahwa anggaran untuk pembangunan TPT dan perbaikan gorong-gorong Desa tersebut menggunakan dana Talangan anggaran Desa Ranggasari, Kecamatan Surian.
"Iya untuk pembangunan proyek TPT dan gorong-gorong yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at (18/03) besok lusa, itu menggunakan dana SILPA BLT DD tahun 2021, dan bahkan untuk RAB nya juga sebesar 49 juta lebih dan mengenai penggunaan anggaran itu juga yang menjelaskan pak Ulis (Sekdes) sendiri, dan untuk dana talangan Desa saya rasa tidak ada ya," tuturnya.
Baca Juga: Ditreskrimsus Polda Jatim Tetapkan Tersangka 4 Kades Bojonegoro Korupsi Dana BKK
Saat dikonfirmasi oleh media ke pihak ketua BPD Desa Ranggasari Sunjaya Usman menjelaskan, " bahwa proyek itu dana anggaran SILPA BLT DD ataupun SILPA lainnya, tetapi anggaran proyek yang akan dikerjakan jumat besok itu memakai anggaran talangan dari dana kas desa atau sisa saldo desa, kan sudah tahu sendiri bagaimana seandainya apabila dana PPKM Covid-19 di pakai fisik ya kan ? jelasnya.
Sementara itu saat diminta klarifikasinya Kepala Desa Ranggasari Dede R Manikmaya menjelaskan dan membenarkan tentang SILPA BLT DD 2021 yang digunakan untuk pembangunan proyek, "mengenai simpang siurnya dana yang dipergunakan untuk pembangunan proyek sarana prasarana Desa yang akan dilaksanakan di RW. 02 itu menggunakan Dana SILPA BLT DD tahun 2021, dan tidak mungkin memakai dana talang dari Desa, sedangkan PAD Desa hanya sekitar 8,5 Juta, Desa PAD minus mas, dan yang mungkin dimaksud Ketua BPD dan Bendahara Desa maupun ketua LPM adalah SILPA dana sisa kas Desa barangkali begitu, hanya bahasanya tidak sesuai dengan nomenklatur anggaran saja," terangnya.(ris).
Editor : hadi
