Kebijakan ini diambil setelah pelanggaran dinilai masih tinggi, meski sosialisasi dan edukasi keselamatan telah dilakukan. Penindakan ditujukan untuk membangun ketertiban, bukan semata-mata memberikan sanksi.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan mengatakan, keluhan tentang ketidaktertiban lalu lintas datang dari masyarakat, tokoh agama, hingga instansi pemerintahan.

"Pelanggaran yang ditemukan menerobos lampu merah, berhenti melewati marka, serta melakukan manuver berbahaya. Sejumlah pengendara juga menghindari tilang elektronik dengan melepas atau menutup pelat nomor dengan lakban, bahkan menggunakan pelat palsu," tutur Kombes Pol Luthfi, pada Rabu (30/9).

Pelanggaran yang dianggap sepele ungkap Kombes Pol Luthfi dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan lain, termasuk anak-anak dan keluarga yang sedang beraktivitas.

"Penindakan dilakukan oleh personel Satlantas terpilih yang memiliki rekam jejak baik dan sertifikasi resmi. Setiap surat tilang harus diketahui serta ditandatangani oleh perwira penanggung jawab di lapangan," katanya.

Untuk menjaga keterbukaan, proses penilangan wajib direkam dalam video. Polrestabes Surabaya juga berencana melengkapi kendaraan patroli dengan kamera pengawas internal.

"Seksi Propam akan mengawasi dan mendampingi petugas. Kapolrestabes menegaskan akan menindak tegas anggota yang menyalahgunakan kewenangan atau melakukan pelanggaran pungli," jelasnya.

Kapolres juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan ini melalui saluran resmi, media sosial Instagram, layanan darurat, dan pengaduan Propam.

"Tilang manual diharapkan mendorong budaya tertib berlalu lintas serta menjadikan Surabaya lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan," pungkasnya.(Red)

Bertanding di Lapangan Tenis Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (29/9/2026), Kaylee tampil agresif sejak gim pertama. Variasi pukulan spin yang menjadi salah satu senjatanya mampu membuat Chan kesulitan mengembangkan permainan.

Kaylee juga tidak hanya mengandalkan permainan dari garis belakang. Beberapa kali dia berani mengambil inisiatif untuk maju ke depan dan menyelesaikan poin melalui volley.

Hasilnya, pertandingan berjalan relatif singkat. Kaylee hanya kehilangan satu gim pada set pertama sebelum tampil semakin dominan pada set kedua dengan menyapu bersih enam gim.

"Saya cukup puas dengan cara saya bermain hari ini. Serve solid, attacking-nya jalan, dan saya juga sering maju volley. Tapi backhand saya tadi agak off, kurang solid," kata Kaylee seusai pertandingan.

Menurut Kaylee, variasi permainan menjadi salah satu faktor yang membantunya mengatasi permainan Chan. Rally-rally panjang dengan pukulan spin membuat lawannya kesulitan mempertahankan konsistensi.

"Saya percaya saya menang karena cara main saya yang bervariasi dan jarang mati sendiri. Lawan saya juga kurang awet dan terlihat kesulitan menerima rally spin saya," ujarnya.

Kemenangan tersebut terasa semakin penting karena Kaylee sebelumnya juga berhasil mengamankan kemenangan pada pertandingan pertamanya di fase grup. Artinya, dia kini telah mengoleksi dua kemenangan dan masih memiliki satu pertandingan yang harus dimainkan.

Berbeda dengan pertandingan sebelumnya, Kaylee mengaku belum pernah berhadapan langsung dengan Chan. Namun, dia sudah memiliki gambaran mengenai gaya permainan lawannya setelah sempat menyaksikan pertandingan Chan sehari sebelumnya.

"Benar, ini pertama kali saya melawan dia. Tapi kemarin saya sempat melihat dia bermain sehingga saya punya gambaran dan sudah menyiapkan strategi," tutur Kaylee.

Kaylee masih membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan dirinya menjadi juara grup. Dalam format turnamen tersebut, hanya juara grup yang berhak melaju ke babak berikutnya.

Karena itu, petenis yang akrab disapa Kay tersebut tidak ingin terlena dengan dua kemenangan yang sudah dikantonginya. Fokusnya kini diarahkan pada pertandingan terakhir fase grup.

"Besok saya berharap bisa bermain lebih solid lagi dengan mental yang stabil," katanya.

Kaylee menyebut kondisi lapangan indoor sejauh ini turut membantunya menjaga konsistensi permainan. Dua pertandingan yang sudah dijalaninya sama-sama berlangsung di lapangan tertutup sehingga dia belum merasakan secara langsung karakter pertandingan di lapangan outdoor.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi ambisinya untuk menyelesaikan fase grup dengan hasil sempurna. Apalagi selama latihan persiapan, Kaylee sudah terbiasa main di lapangan outdoor di bawah terik matahari.

Dengan dua kemenangan, Kaylee kini berada di posisi yang menjanjikan untuk mengejar status juara grup. Satu kemenangan tambahan akan menjadi langkah penting bagi unggulan kelima tersebut untuk melanjutkan kiprahnya di ITF Widjojo Soejono 2026.

Turnamen ini menjadi salah satu panggung penting bagi petenis muda untuk menguji kemampuan menghadapi lawan dari berbagai negara. Bagi Kaylee, tantangan berikutnya bukan sekadar meraih kemenangan, tetapi menjaga konsistensi permainan dan kestabilan mental saat menghadapi laga penentuan.(Red)

Menghadapi petenis Australia Paul Hardjawana, Mika tampil dominan sejak awal pertandingan. Ia hanya kehilangan satu gim pada set pertama sebelum menutup laga dengan kemenangan 6-1, 6-0.

Hasil tersebut menjadi kemenangan kedua Mika pada turnamen tahun ini. Sebelumnya, petenis yang menjadi unggulan pertama tersebut juga berhasil melewati pertandingan pertamanya.

"Rasanya main bagus. Suasana juga mendukung saya. Lawan tadi agak capek, mungkin karena kepanasan di sini," kata Mika seusai pertandingan.

Kondisi cuaca panas di Surabaya turut menjadi tantangan bagi kedua pemain. Namun, Mika mengaku mampu mengatasinya dengan permainan dan kondisi fisik yang menurutnya lebih siap.

"Tadi agak menang fisik dan menang permainan. Saya merasa agak unggul di situ," ujarnya.

Kemenangan telak atas Paul Hardjawana sekaligus memperlihatkan konsistensi Mika dalam dua pertandingan awal. Meski demikian, ia memilih tidak terlalu memikirkan calon lawan di babak-babak selanjutnya.

Mika menegaskan prinsipnya adalah menjalani pertandingan satu per satu. Menurut dia, fokus pada laga yang ada di depan menjadi hal penting agar konsentrasinya tetap terjaga.

"Fokus satu match at a time saja. Enggak usah pikir jauh-jauh. Di depan mata dulu," katanya.

Sebagai unggulan pertama, Mika menyadari tantangan akan semakin berat ketika memasuki fase berikutnya. Ia menyebut kemungkinan menghadapi pemain unggulan lainnya baru terbuka ketika memasuki babak delapan besar.

"Kalau penyisihan belum. Kemungkinan ketemu seed yang tinggi di delapan besar," ujarnya.

Meski belum ingin melihat terlalu jauh, Mika memiliki target yang jelas pada ITF Widjojo Soejono 2026. Ia ingin mengakhiri turnamen dengan gelar juara.

"Pengin juara," tegasnya.

Target tersebut tidak lepas dari pengalaman tahun sebelumnya. Mika mengaku pernah melaju hingga partai final turnamen serupa ketika tampil di Vietnam. Namun, langkahnya terhenti setelah kalah dari petenis asal Singapura.

Pengalaman tersebut menjadi modal tersendiri bagi Mika untuk kembali mengejar pencapaian terbaik tahun ini. Ia tidak ingin kembali berhenti di final dan bertekad membawa pulang gelar juara.

Untuk menghadapi turnamen tahun ini, Mika juga mengaku telah melakukan persiapan selama sekitar satu hingga dua bulan. Persiapan tersebut dilakukan khusus untuk menghadapi persaingan di ITF Widjojo Soejono 2026.

"Saya sudah siap satu sampai dua bulan, sudah prepare untuk tanding ini," tuturnya.

Dengan dua kemenangan yang sudah dikantongi, Mika kini tinggal menjaga konsistensi permainan untuk melangkah lebih jauh. Status sebagai unggulan pertama membuat perjalanannya menjadi salah satu yang mendapat perhatian dalam persaingan di turnamen International ITF Widjojo Soejono 2026.

Namun, Mika memilih tetap tenang dan tidak terbebani status tersebut. Baginya, setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri dan harus diselesaikan satu per satu.

Dua kemenangan awal menjadi modal penting bagi Mika untuk menjaga peluang menuju fase akhir turnamen. Targetnya pun sudah jelas: melangkah sejauh mungkin dan merebut gelar juara ITF Widjojo Soejono 2026.(Red)

Pengaduan 24 Agustus 2026 terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau tanda tangan pencairan dana koperasi BJTI.

"Saya melaporkan pejabat koperasi BJTI atas dugaan nota ilegal di tempat saya bekerja," kata Heru didampingi Kuasa Hukumnya, Indah Kuntarti S.H, Selasa (29/9/2026).

Setelah pengaduan diterima, Polrestabes Surabaya mengeluarkan Penyeledikan, 8 September 2026. 

"Hari ini saya didampingi advokat menanyakan perkembangan perkara tersebut," tambah Heru Purwanto.

Karena itu, Heru Purwanto berharap pengaduan segera diproses oleh pihak kepolisian dan memanggil pihak-pihak terkait. Tujuannya, memastikan siapa yang sudah memalsukan tandatangannya.

"Saya percayakan laporan ini kepada pihak kepolisian dan berharap segera dilakukan pemanggilan terhadap pihak yang bersangkutan," ujar Heru Purwanto.

"Bukti-bukti yang saya miliki juga sudah saya serahkan semua ke penyidik. Dan saya tunggu atas perkembangan," imbuh Heru Purwanto.

Untuk diketahui, Pada tahun 2021 korban melakukan pinjaman ke Koperasi Pegawai Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp 240 juta, kemudian tidak ada pemotongan untuk bayar angsuran sama sekali, kemudian tahun 2022 korban mengajukan lagi pinjaman kepada Koperasi dengan nominal Rp 275 juta, kemudian dilakukan pemotongan untuk angsuran setiap bulan hingga guna tahun 2025 ketika korban mengajukan Top Up ternyata pinjaman diakumulasikan dengan pinjaman yang tahun 2021 sehingga pada form pinjaman muncul nominal pinjaman sebesar Rp 509 juta.

Tetapi form tersebut ditolak oleh SDM perusahaan PT Terminal Teluk Lamong, yang mana data yang dimunculkan dalam akumulasi tersebut diduga adalah data palsu.(Red)

Pada pelaksanaan perdananya, fave hotel Sidoarjo mengajak sejumlah komunitas motor dari Sidoarjo dan Surabaya, di antaranya MBBI (Motor Besar Brotherhood Indonesia), BIG MAX Jatim, dan YXCI (Yamaha XMAX Club Indonesia). Para peserta tidak hanya berkumpul di area hotel, tetapi juga mengikuti sesi Riding Bareng dengan berkeliling sejumlah ruas jalan di Kota Sidoarjo sebelum kembali ke venue utama.

Kopi, Sunset, dan Komunitas dalam Satu Titik Kumpul

Sunset Coffee Vol. 1 dirancang dengan suasana terbuka yang memanfaatkan area outdoor hotel sebagai titik pertemuan bagi para anggota komunitas. Menjelang sore, para peserta mulai berdatangan dengan kendaraan masing-masing dan menikmati waktu berkumpul sambil menikmati kopi serta suasana sore.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan berbagai aktivitas hiburan yang membuat suasana semakin hidup. Penampilan DJ menjadi salah satu bagian yang mengiringi jalannya acara, sementara sejumlah tenant turut membuka area mereka untuk dikunjungi oleh peserta. Tidak hanya itu, mini games juga disiapkan sebagai aktivitas interaktif yang memungkinkan para anggota komunitas untuk berbaur dan saling mengenal.

Sesi Riding Bareng menjadi salah satu agenda yang ditunggu peserta. Dengan mengelilingi kawasan Kota Sidoarjo bersama-sama, kegiatan ini tidak hanya menjadi aktivitas berkendara, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman kebersamaan antarkomunitas.

General Manager fave hotel Sidoarjo, Eka Dewi, mengatakan bahwa Sunset Coffee hadir dari keinginan untuk menciptakan ruang yang lebih terbuka bagi komunitas untuk bertemu dan membangun interaksi di luar aktivitas rutin mereka.

“Kami ingin fave hotel Sidoarjo tidak hanya dikenal sebagai tempat untuk menginap atau mengadakan acara, tetapi juga sebagai tempat di mana komunitas bisa berkumpul dan menikmati waktu bersama. Sunset Coffee kami buat dengan konsep yang sederhana, yaitu kopi, sunset, musik, dan kebersamaan. Untuk volume pertama ini kami mengajak komunitas motor karena mereka memiliki semangat kebersamaan yang kuat dan ingin kami hadirkan dalam suasana yang lebih santai,” ujar Eka Dewi.

Konsep tersebut mendapat sambutan positif dari peserta yang hadir. Bagi komunitas, kegiatan seperti ini memberikan kesempatan untuk memperluas relasi sekaligus menikmati aktivitas bersama di luar agenda kopdar rutin.

Ketua komunitas motor Sidoarjo Night Terror, Rizky, menilai kegiatan seperti Sunset Coffee dapat menjadi alternatif baru bagi komunitas untuk bertemu dalam suasana yang lebih santai dan terbuka.

“Menurut saya konsepnya menarik karena komunitas tidak hanya datang untuk kumpul, tetapi juga bisa menikmati suasana sore, ngopi, riding bersama, dan bertemu dengan komunitas lain. Kegiatan seperti ini bisa membuat hubungan antar komunitas semakin dekat, terutama karena banyak komunitas dari Sidoarjo dan Surabaya yang bisa bertemu di satu tempat,” kata Rizky.

Dari Kopdar Menuju Ruang Kolaborasi

Sunset Coffee Vol. 1 menjadi langkah awal fave hotel Sidoarjo dalam menghadirkan kegiatan yang mempertemukan komunitas dengan masyarakat dalam suasana yang lebih informal. Perpaduan antara kegiatan otomotif, kuliner, musik, dan aktivitas interaktif membuat area outdoor hotel berubah menjadi ruang berkumpul yang dinamis sepanjang sore hingga malam.

Melalui kegiatan ini, fave hotel Sidoarjo berharap Sunset Coffee dapat berkembang menjadi ruang pertemuan yang terbuka bagi lebih banyak komunitas di Sidoarjo dan kota-kota di sekitarnya. Tidak hanya komunitas motor, kegiatan serupa ke depannya diharapkan dapat menjadi titik temu bagi berbagai komunitas dengan minat yang berbeda untuk saling mengenal, berbagi pengalaman, dan membangun kolaborasi dalam suasana yang hangat.

Dengan semangat “Titik Kumpul, Cerita Baru”, Sunset Coffee Vol. 1 menjadi awal dari perjalanan untuk menjadikan fave hotel Sidoarjo sebagai salah satu ruang yang dekat dengan komunitas dan berbagai aktivitas kreatif di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya.

Peringatan yang digelar pada 2026 tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial kelembagaan. Momentum ini sekaligus digunakan untuk kembali mengenalkan sejarah perjalanan karantina di Indonesia serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran strategis karantina dalam menjaga keamanan pangan, kesehatan hewan dan tumbuhan, serta kelestarian ekosistem.

Semangat yang diusung dalam rangkaian peringatan tersebut adalah transformasi karantina. Lembaga karantina tidak lagi dipandang sebatas institusi yang menjaga lalu lintas komoditas, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, sekaligus mendukung kepentingan Indonesia dalam perdagangan dan diplomasi ekonomi.

Tahun ini, perjalanan karantina di Indonesia telah memasuki usia 149 tahun. Sejarah tersebut bermula sejak masa pemerintahan Hindia Belanda ketika ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan mulai mendapat perhatian. Salah satu latar belakangnya berkaitan dengan masuknya komoditas pertanian, termasuk biji kopi, ke wilayah Indonesia.

Seiring perkembangan zaman, fungsi karantina terus mengalami penguatan. Tugas karantina tidak lagi sebatas mencegah masuk dan tersebarnya penyakit atau organisme pengganggu, tetapi berkembang menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan, kesehatan hewan, kesehatan tumbuhan, serta keberlanjutan ekosistem nasional.

Berbagai kegiatan digelar dalam rangka memperingati Hari Karantina Indonesia ke-149 sekaligus memperkuat kelembagaan Badan Karantina Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan secara serentak di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur, Kamis (29/9/2026).

Rangkaian kegiatan antara lain kunjungan pelayanan, bakti sosial, pelayanan kesehatan hewan gratis, donor darah, serta berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan mitra kerja.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperkenalkan fungsi dan tanggung jawab Badan Karantina Indonesia kepada masyarakat.

Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia (Barantin) Shahandra Hanitiyo mengatakan, pemahaman masyarakat mengenai fungsi karantina masih perlu terus diperkuat.

Menurut dia, masih terdapat masyarakat, bahkan sebagian kalangan pemerintahan, yang belum sepenuhnya memahami pekerjaan dan tanggung jawab karantina.

"Masyarakat perlu memahami bahwa karantina merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan Indonesia, khususnya berkaitan dengan hewan, ikan dan tumbuhan," ujar Shahandra.

Karantina memiliki fungsi strategis dalam memastikan komoditas yang keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan kekayaan sumber daya hayati yang besar. Mobilitas komoditas antarwilayah maupun lintas negara dapat menjadi jalur masuk penyakit hewan, hama dan penyakit tumbuhan, serta organisme yang berpotensi mengganggu ekosistem.

"Karena itu, karantina menjadi salah satu subsistem penting dalam ekosistem ketahanan pangan Indonesia," katanya.

Peran karantina semakin strategis di tengah berbagai program pemerintah untuk memperkuat swasembada pangan.

Pengamanan tidak hanya dilakukan ketika penyakit telah menyebar. Pencegahan dilakukan sejak komoditas berada di pintu masuk atau wilayah perbatasan Indonesia.

Melalui sistem karantina yang kuat, risiko masuknya penyakit dari luar negeri maupun perpindahan penyakit antarwilayah diharapkan dapat ditekan.

Salah satu gambaran mengenai pentingnya pengawasan tersebut terlihat dalam rencana pengembangan komoditas tebu di wilayah Papua Selatan.

Pengembangan perkebunan dalam skala besar membutuhkan pengawasan terhadap bibit maupun bahan tanaman yang didatangkan dari luar wilayah. Sebab, apabila organisme pengganggu tumbuhan atau penyakit tanaman lolos dari pengawasan, dampaknya dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Penyakit dapat menyebar melalui tanaman, tanah, alat transportasi maupun aktivitas manusia.

Karena itu, pengawasan di wilayah perbatasan menjadi bagian penting dalam strategi perlindungan program pembangunan pangan.

"Kalau ada penyakit yang lolos, awalnya mungkin kecil, tetapi bisa menyebar besar. Ini yang harus kita jaga," ujar Shahandra.

Pengalaman wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada 2022 juga menjadi salah satu pengingat mengenai besarnya dampak penyakit hewan terhadap sektor ekonomi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan di wilayah perbatasan serta pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ketahanan pangan.

Karena itu, pekerjaan karantina tidak sebatas pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik komoditas. Di balik proses tersebut terdapat kepentingan yang lebih besar, yakni melindungi peternak, petani, pelaku usaha, konsumen, serta keberlanjutan produksi pangan nasional.

Badan Karantina Indonesia tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, organisasi masyarakat, hingga masyarakat umum memiliki peran dalam membangun sistem perlindungan yang efektif.

Kolaborasi menjadi penting karena persoalan kesehatan hewan dan tumbuhan tidak mengenal batas administrasi.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Hari Karantina Indonesia ke-149.

Selain memperkenalkan fungsi karantina, kegiatan tersebut menjadi ruang interaksi langsung antara petugas karantina dan masyarakat.

Dengan interaksi tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui keberadaan Badan Karantina Indonesia, tetapi juga memahami kapan dan bagaimana melakukan koordinasi apabila menemukan potensi ancaman penyakit hewan maupun tumbuhan.

Peringatan Hari Karantina juga berdekatan dengan momentum Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap 28 September.

Momentum tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan, terutama hewan penular rabies seperti anjing dan kucing.

Ketua Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia (IDHKI) drh. Apris Beniawan mengatakan, pencegahan rabies tidak cukup dilakukan hanya pada momentum Hari Rabies Sedunia.

Sosialisasi dan edukasi, kata dia, harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, dokter hewan, pelaku usaha, komunitas pecinta hewan, penyedia pakan dan kebutuhan hewan kesayangan, serta masyarakat.

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Karena itu, pencegahan menjadi bagian penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

"Kami berharap tidak hanya pada momentum Hari Rabies Sedunia. Kami mengajak mitra-mitra, pemerintah daerah terkait kesehatan hewan, serta pihak swasta untuk bersama-sama menyosialisasikan pentingnya kesehatan hewan melalui vaksinasi rabies," kata Apris.

Ia menjelaskan, kebutuhan vaksinasi dapat berbeda bergantung pada jenis hewan, usia, jenis vaksin, serta kondisi masing-masing hewan.

Karena itu, pemilik hewan kesayangan disarankan berkonsultasi dengan dokter hewan untuk menentukan jenis dan jadwal vaksinasi yang sesuai.

Untuk hewan muda, vaksinasi dapat memerlukan pemberian lanjutan sesuai jadwal yang direkomendasikan dokter hewan. Sementara pada hewan dewasa, vaksinasi rabies dilakukan secara berkala sesuai rekomendasi medis dan ketentuan yang berlaku.

Selain pengawasan yang dilakukan petugas, masyarakat memiliki posisi penting dalam sistem pencegahan penyakit.

Masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan aktivitas sehari-hari di lingkungannya. Karena itu, informasi yang berasal dari masyarakat dapat menjadi salah satu sumber penting untuk mendeteksi potensi persoalan sejak dini.

Edukasi mengenai ciri-ciri penyakit, prosedur pelaporan, lalu lintas hewan dan tumbuhan, serta ketentuan karantina perlu terus diperkuat.

Semakin banyak masyarakat memahami fungsi karantina, semakin besar pula peluang terbangunnya sistem pengawasan bersama.

Kolaborasi tersebut pada akhirnya bukan hanya untuk kepentingan Badan Karantina Indonesia, melainkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Perlindungan terhadap hewan, ikan dan tumbuhan merupakan bagian dari upaya menjaga pangan, perekonomian masyarakat, sekaligus keseimbangan ekosistem.

Pelaksana Tugas Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur Hudiansyah Is Nursal mengatakan, perjalanan panjang karantina selama 149 tahun menjadi pengingat bahwa tugas perlindungan sumber daya hayati terus berkembang mengikuti tantangan zaman.

"Badan Karantina Indonesia kini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks, mulai dari meningkatnya perdagangan dan mobilitas komoditas, perubahan lingkungan, ancaman penyakit lintas batas, hingga tuntutan pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan swasembada pangan," ujarnya.

Menurut Hudiansyah, peringatan Hari Karantina Indonesia ke-149 tidak seharusnya berhenti pada seremoni. Momentum tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kolaborasi sekaligus memastikan masyarakat memahami posisi karantina sebagai salah satu garda penting dalam menjaga Indonesia.

Dengan pengawasan yang kuat di pintu masuk dan keluar wilayah, kolaborasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat, perlindungan terhadap sumber daya hayati Indonesia diharapkan semakin kokoh.

Pada akhirnya, penguatan sistem karantina tidak hanya berkaitan dengan lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan. Di dalamnya terdapat kepentingan yang lebih luas, yakni menjaga pangan, kesehatan hewan dan tumbuhan, ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem Indonesia menuju Indonesia Emas.(Red)

Perjuangan itu dirasakan betul oleh Asmaul Husna, putri asli Patialo yang berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Selama persiapan kuliah, Husna harus berjuang ekstra keras saat mengikuti pembelajaran daring karena pasokan energi dan jaringan internet yang kerap terputus.

"Dulu, kami belajar membaca dan berhitung menggunakan lampu teplok. Setelah ada listrik dari kincir air (PLTMH), kami mulai bisa memakai _wifi_, tapi jaringannya sering terputus-putus, apalagi saat saya harus belajar lewat _Zoom_," tutur Husna.

Keterbatasan penerangan juga dirasakan Nurlina Lubis, Guru Ngaji di Desa Patialo. Saat listrik belum tersedia, ia harus mengandalkan lampu pelita untuk mengajar anak-anak mengaji. Namun, ketika minyak tanah habis, kegiatan belajar terpaksa dihentikan.

“Dulu ngaji di sini pakai lampu teplok. Kalau mati lampu atau minyak tanah habis, anak-anak jadi tidak bisa mengaji lagi. Mereka sedih,” ujar Nurlina.

Kini, masa-masa sulit itu berganti menjadi harapan baru. Melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Pemerintah melalui Kementerian ESDM, Desa Patialo akhirnya resmi teraliri listrik PLN selama 24 jam penuh. Sukacita mendalam disampaikan oleh M. Jamil Lubis, seorang pekebun kayu manis lokal yang merasa desanya kini berdiri setara dengan wilayah Indonesia lainnya.

"Sebagai warga Desa Patialo, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang telah membantu sehingga listrik PLN bisa masuk ke desa kami," ujar Jamil.

Dukungan kelistrikan ini mendapat apresiasi langsung dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution menegaskan bahwa hadirnya pasokan energi yang stabil menjadi fondasi utama bagi masyarakat desa untuk merencanakan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan potensi lokal.

"Pertama, tentu kami mengucapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk menghadirkan listrik seluruh Indonesia. Ini adalah program Pak Presiden yang langsung dijabarkan oleh Menteri ESDM, Pak Bahlil, beliau langsung merespon kegiatan ini dengan adanya listrik ini dan sudah menyala secara stabil, maka kehidupan masyarakat sudah bisa merencanakan kegiatan-kegiatan ekonomi," ungkap Saipullah.

Seiring dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa penyediaan akses listrik merupakan fondasi utama dalam mendorong kemajuan masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi kunci untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan di berbagai pelosok tanah air.

“Kami percaya bahwa listrik merupakan fondasi pembangunan yang mampu membuka akses pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, menggerakkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, PLN akan terus menjalankan amanah Pemerintah untuk menghadirkan listrik yang andal hingga ke pelosok negeri agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara merata,” tutur Darmawan.

Sementara itu, Direktur Distribusi PLN, Arsyadany Ghana Akmalaputri menyampaikan bahwa PLN berkomitmen mengatasi berbagai tantangan geografis demi menghadirkan listrik hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Membangun jaringan distribusi di wilayah seperti Desa Patialo adalah wujud komitmen PLN untuk hadir di tengah masyarakat. Medan berbukit dan akses jalan yang terbatas tidak menjadi penghalang, melainkan pendorong bagi seluruh personel PLN untuk memberikan upaya terbaik dan perencanaan teknis yang matang,” ujar Arsyadany.

Lebih lanjut, Arsyadany menjelaskan PLN akan terus memperluas jangkauan jaringan distribusi ke desa-desa yang belum menikmati akses listrik secara penuh, sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses energi nasional.

“Kehadiran listrik di Desa Patialo bukan sekadar menerangi rumah warga, tetapi menghadirkan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk beraktivitas dan berkarya. Kami akan terus memperluas jangkauan jaringan distribusi ke wilayah-wilayah yang belum terlistriki, sehingga manfaat listrik dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri,” pungkas Arsyadany.(Red)

Kolaborasi strategis ini terdiri dari inisiatif dedieselisasi terintegrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) & Battery Energy Storage System (BESS) Hibrida di wilayah terisolasi, modernisasi Gardu Induk Tegangan Tinggi berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penguatan rantai pasok & alih teknologi komponen kritis kelistrikan, pemeliharaan aset generator dan motor listrik, hingga ekspansi global layanan _maintenance, repair, and overhaul_ (MRO) pembangkit di kawasan Asia-Pasifik.

Pada pembukaan agenda Electricity Connect 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengarahkan agar Indonesia tetap konsisten mencapai komitmen Net Zero Emissions (NZE) demi mewujudkan kedaulatan energi nasional.

"Presiden Prabowo memerintahkan kepada kita bahwa Indonesia tetap akan konsisten untuk memenuhi target _Net Zero Emissions_ kita di 2050 sampai dengan 2060. Caranya apa? Di RUPTL kita dorong (sekitar) 70% ada energi baru terbarukan dan kita menambah 100 gigawatt (GW) PLTS," ujar Bahlil.

Dirinya merinci, program PLTS 100 GW membutuhkan total investasi sebesar Rp1.140 triliun. Program ini juga diproyeksikannya memberikan penghematan hingga Rp73,9 triliun per tahun. Selain itu, program ini diperkirakan mampu menyerap 5,518 juta tenaga kerja, menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 140,16 juta ton CO2, serta berpotensi menghasilkan nilai pasar karbon hingga Rp6,31 triliun.

Guna mengawal kedaulatan energi tersebut, Bahlil juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan ekosistem industri ketenagalistrikan agar potensi pasar yang besar ini memprioritaskan produk dalam negeri.

"Untuk bisa kita melakukan ini, maka harus ada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pengusaha. Dan kita mengharapkan, untuk memenuhi semua kebutuhan daripada proyek ini, kita akan memprioritaskan bahan-bahan produksi dari dalam negeri. Kalau di dalam negerinya tidak cukup kita juga akan membuka peluang untuk melakukan impor, tapi betul-betul selektif. Kita tidak ingin pasar dalam negeri diisi oleh produk-produk yang dari luar kemudian mematikan produk dalam negeri," tegas Bahlil.

Senada, Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) sekaligus Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa kedaulatan energi Indonesia harus berdiri di atas sistem kelistrikan yang mencukupi, andal, terjangkau, dan semakin bersih untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan industri.

"Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia harus mandiri energi. Pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi momentumnya, apalagi kebutuhan listrik terus naik karena hilirisasi, pusat data, digitalisasi, dan elektrifikasi. Karena itu kami membangun satu sistem yang utuh, percepatan PLTS 100 GW, dukungan BESS, Green Enabling Super Grid, dan digitalisasi end-to-end. Dari sistem yang kuat ini, ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia ditegakkan," tegas Darmawan.

Darmawan memaparkan bahwa agenda Electricity Connect 2026 berperan sebagai ekosistem kolaboratif bagi Pemerintah dalam memberi arah kebijakan, PLN dalam menerjemahkan strategi, serta para mitra dan investor menyokong teknologi dan investasi yang menjanjikan.

"Indonesia memiliki sumber daya dan permintaan. Dunia memiliki teknologi, keahlian, dan modal. Forum ini mempertemukan kekuatan itu agar kerja sama langsung menjadi program yang nyata. Hari ini sudah ada wujudnya. Kolaborasi-kolaborasi strategis berhasil disepakati hingga mencapai Rp3,3 triliun," ungkap Darmawan.

Darmawan menambahkan bahwa dampak dari ekosistem kolaborasi ini terukur langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

"Dari ekosistem ini lahir dampak yang terukur, investasi masuk, teknologi diadopsi, industri dalam negeri tumbuh, dan SDM semakin kuat. Ujungnya sesuai tujuan Bapak Presiden, lapangan kerja tercipta, kawasan bergerak, kemiskinan turun, dan kesejahteraan masyarakat lebih merata," pungkas Darmawan.(Red)

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan pertumbuhan _data center_ membutuhkan dukungan kelistrikan dengan karakteristik yang semakin spesifik, terutama dari sisi kapasitas, keandalan, kualitas daya hingga pemanfaatan energi bersih. Kondisi tersebut mendorong PLN untuk menyiapkan infrastruktur dan layanan yang selaras dengan kebutuhan serta rencana pengembangan pelanggan.

“Meningkatnya kebutuhan listrik dalam ekosistem _data center_ menunjukkan semakin pentingnya infrastruktur energi bagi pertumbuhan ekonomi digital. PLN ingin pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan seiring dengan perkembangan sektor digital, dengan perencanaan yang dilakukan lebih awal agar kebutuhan energi dapat diantisipasi dan investasi dapat berkembang secara berkelanjutan,” ujar Darmawan.

Dalam sesi diskusi pada gelaran Electricity Connect 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (23/9), Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN, Dini Sulistyawati, menyampaikan bahwa PLN saat ini melayani 159 pelanggan _data center_ dengan total kapasitas tersambung 2.038 megavolt ampere (MVA). Sekitar 99 persen kapasitas tersebut masih terkonsentrasi di sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali, dengan Jawa Barat menjadi salah satu klaster _data center_ terbesar.

Namun, pengembangan _data center_ mulai merambah ke luar wilayah tersebut, termasuk Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Seiring perluasan tersebut, kebutuhan pasokan listrik dari sektor teknologi diperkirakan terus meningkat, sehingga diperlukan perencanaan infrastruktur ketenagalistrikan yang selaras dengan karakteristik kebutuhan di masing-masing wilayah. Saat ini, pelanggan _data center_ tersebut mencatat konsumsi energi sebesar 2.378 gigawatt hour (GWh).

“Kami percaya ini baru permulaan. Kecerdasan buatan, _cloud computing_ , layanan digital, serta pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan terus menciptakan kebutuhan listrik baru dalam skala yang sangat signifikan,” ungkap Dini.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa tantangan terbesar PLN adalah menjaga keseimbangan antara akselerasi kapasitas pasokan dengan keandalan, keterjangkauan harga, serta stabilitas sistem dalam jangka panjang. Pengembangan pembangkit dan jaringan perlu direncanakan secara terintegrasi dan dilakukan sejak awal agar dapat mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan _data center._ Untuk itu, PLN mendorong pendekatan _early alignment_ atau koordinasi sejak tahap awal pengembangannya.

“Komitmen lebih awal dan koordinasi lebih erat dari kedua belah pihak, didukung oleh proyeksi permintaan yang lebih jelas, jadwal energisasi yang realistis, kecepatan pengembangan kapasitas yang tepat, serta kerja sama yang lebih kuat antara PLN, pelanggan, dan pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan komitmen pusat data harus menjadi proses perencanaan bersama,” pungkasnya.(Red)

Ajang yang digelar oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bekerja sama dengan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) ini memberikan apresiasi terhadap berbagai inisiatif perusahaan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc., dalam rangkaian acara CSR & PDB Awards 2026 yang berlangsung di Gedung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta. Penghargaan diterima secara langsung oleh Dahlia Permata Sari, Manager Komunikasi Korporasi PT Terminal Teluk Lamong, yang mewakili perusahaan.

Pengembangan Kelompok Budidaya Kepiting Soka dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Tahap I periode 2024–2025 dan Tahap II periode 2025–2026. Program menyasar kelompok nelayan di wilayah Ring 1 TTL, meliputi Kelurahan Romokalisari dan Tambak Osowilangun, Kota Surabaya, serta Kelurahan Tenggulunan, Kabupaten Gresik.

Program dikembangkan berdasarkan pemetaan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menyediakan alternatif mata pencaharian, meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan, memanfaatkan potensi sumber daya pesisir, serta memperkuat keterampilan dan kapasitas kelompok. 

Budidaya kepiting soka kemudian dikembangkan melalui sistem apartemen kepiting sebagai salah satu pendekatan budidaya yang sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir.

Dalam pelaksanaannya, TTL memberikan dukungan sarana budidaya sekaligus pendampingan dan monitoring secara berkala. Proses tersebut melibatkan kelompok pembudidaya, masyarakat, pendamping program, pemerintah kelurahan, dan perusahaan untuk memantau perkembangan program, mengidentifikasi kendala, serta menyusun tindak lanjut.

Dampak program juga telah diukur secara independen. Pada Tahap I, evaluasi Social Return on Investment (SROI) oleh pihak ketiga mencatat total dampak sosial sebesar Rp939,075 juta dengan nilai SROI 4,92. Artinya, setiap Rp1 investasi menghasilkan nilai sosial sebesar Rp4,92. 

Pengukuran tersebut mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari program. Selain itu, hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 3,73 atau 93,24 dengan mutu kinerja A (Sangat Baik). Pengukuran dilakukan terhadap tiga tahapan program, yaitu perencanaan, implementasi, serta hasil dan capaian.

Memasuki Tahap II, evaluasi program menunjukkan pendampingan teknis yang konsisten, peningkatan kemandirian kelompok dalam menjalankan operasional budidaya, serta pengelolaan kualitas air dan sarana budidaya yang semakin baik.

Corporate Communication Manager PT Terminal Teluk Lamong, Dahlia Permata Sari, mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada terbentuknya kemampuan masyarakat untuk melanjutkan manfaat program secara mandiri.

“Bagi kami, keberhasilan program pemberdayaan bukan hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi dari sejauh mana masyarakat mampu mengambil peran dan melanjutkan manfaat program secara mandiri. Karena itu, kami mendorong penguatan kapasitas kelompok, tata kelola usaha, dan pendampingan yang dilakukan secara bertahap.” ujar Dahlia.

Sejalan dengan upaya tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tb. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc., turut menyampaikan apresiasi terhadap berbagai inovasi dan program pemberdayaan yang dikembangkan oleh dunia usaha dalam mendukung pengembangan sektor perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang terus menghadirkan inovasi dan program nyata bagi masyarakat. Kolaborasi seperti ini penting untuk mendorong pengembangan usaha perikanan budi daya, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.”

Pernyataan tersebut sejalan dengan perhatian KKP terhadap pengembangan inovasi dalam perikanan budi daya. Dalam sejumlah kesempatan, KKP menekankan bahwa inovasi dan pemanfaatan teknologi dapat mendukung produktivitas sekaligus keberlanjutan usaha budi daya.

Bagi TTL, penghargaan ini menjadi apresiasi atas proses pemberdayaan yang dibangun bersama masyarakat sekaligus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan TJSL. 

Ke depan, TTL berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan TJSL yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, memiliki dampak yang terukur, dan mendorong kemandirian penerima manfaat. Melalui pengembangan potensi lokal, peningkatan kapasitas, serta kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, TTL akan terus mendorong terciptanya manfaat jangka panjang yang tidak hanya dirasakan saat program berlangsung, tetapi dapat terus tumbuh dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat di sekitar wilayah operasional.(Red)

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian sekaligus memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat penerima program.

Di Kabupaten Jember, program Oplah berbasis APBN tersebut telah memasuki tahun kedua pelaksanaan. Sebelum masuk ke tahap pekerjaan, prosesnya telah melalui rangkaian verifikasi terhadap calon penerima manfaat, termasuk dukungan teknis dari tim Detail Engineering Design (DED) Universitas Jember.

Tim teknis tersebut, antara lain, memberikan penjelasan mengenai aspek teknis pekerjaan berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau Heru MAKI, mengatakan pihaknya menyambut positif pelaksanaan program Oplah tersebut.

Menurut dia, rangkaian proses verifikasi hingga pelaksanaan program perlu dikawal secara bersama-sama agar manfaat yang diberikan pemerintah benar-benar diterima masyarakat sesuai peruntukannya.

"Program Oplah ini menjadi jawaban atas keinginan dan harapan para penerima manfaat. Ada proses verifikasi, tim DED, tim teknis, tim verifikator hingga pemaparan hasil verifikasi ke Kementerian Pertanian," ujar Heru.

Heru mengatakan, MAKI Jatim secara kelembagaan siap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Oplah, tidak hanya di Jember, tetapi juga di sejumlah daerah di Jawa Timur.

Jember, kata dia, menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penerima manfaat program Oplah yang cukup besar.

"MAKI Jatim secara internal juga melakukan koordinasi, terutama untuk mendapatkan detail teknis seperti RAB, BQ, dan spesifikasi teknis bagi penerima manfaat di Jawa Timur," katanya.

Menurut Heru, tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim akan melakukan pemantauan dengan membawa data teknis sebagai bahan pembanding di lapangan.

Ia menyebut pengawasan tersebut akan dilakukan dengan melibatkan unsur media yang menjadi bagian dari ekosistem informasi MAKI Jatim.

Pernyataan Heru tersebut disampaikan setelah muncul pemberitaan mengenai pelaksanaan program Oplah di salah satu lokasi penerima manfaat di Kabupaten Jember.

Heru menilai pemberitaan tersebut perlu diklarifikasi karena, menurut dia, terdapat narasi yang dinilai belum didukung data teknis yang memadai.

Ia juga menyoroti adanya respons dari salah satu anggota Komisi B DPRD Jember terhadap pemberitaan tersebut. Menurut Heru, setiap informasi yang menjadi dasar bagi lembaga legislatif untuk melakukan peninjauan lapangan semestinya terlebih dahulu dilengkapi dengan data dan fakta yang dapat diverifikasi.

"Kalau pekerjaan baru berjalan dan belum selesai, tentu harus dilihat dulu prosesnya. Kalau ada penilaian bahwa pekerjaan asal-asalan, harus jelas berdasarkan data teknis apa," ujar Heru.

Dia menekankan bahwa kritik maupun kontrol sosial terhadap program pemerintah merupakan hal yang penting. Namun, kritik tersebut, menurut dia, perlu didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Media dan lembaga swadaya masyarakat memiliki fungsi kontrol. Tetapi sorotan seharusnya berbasis data yang benar, bukan asumsi atau opini sepihak," katanya.

Heru juga meminta pemerintah daerah melalui perangkat terkait untuk menyikapi secara proporsional setiap pemberitaan yang dinilai mengandung informasi tidak benar.

Ia mengatakan Bidang Hukum MAKI Jatim siap memberikan pendampingan hukum apabila terdapat persoalan hukum yang benar-benar memenuhi unsur pelanggaran, termasuk setelah dilakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar.

Dalam kesempatan tersebut, Heru juga menjelaskan mekanisme pencairan anggaran program Oplah yang diterimanya dari informasi teknis program.

Menurut dia, anggaran program Oplah bersumber dari APBN dan disalurkan kepada kelompok tani (Poktan) penerima melalui mekanisme yang telah ditentukan, dengan pengelolaan oleh panitia Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) masing-masing kelompok.

"Program Oplah anggaran APBN itu turunnya langsung ke rekening Poktan penerima melalui panitia UPKK masing-masing Poktan," kata Heru.

Karena itu, ia meminta masyarakat maupun pihak yang melakukan pengawasan memahami terlebih dahulu mekanisme program sebelum menyampaikan tudingan mengenai pengelolaan anggaran.

Heru menjelaskan, pemerintah daerah melalui dinas terkait pada prinsipnya memiliki fungsi pendampingan dan pengawasan, termasuk dalam aspek teknis seperti membaca gambar, Bill of Quantity (BQ), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta spesifikasi teknis pekerjaan.

"Jadi perlu dipahami siapa yang mengelola anggaran dan siapa yang menjalankan fungsi pendampingan serta pengawasan. Semua harus dilihat berdasarkan mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Heru selanjutnya mendorong seluruh pihak yang menjalankan fungsi kontrol sosial untuk turun langsung ke lokasi pekerjaan.

Menurut dia, pemeriksaan lapangan harus dilakukan dengan membandingkan pekerjaan yang sedang berjalan dengan dokumen teknis yang menjadi dasar pelaksanaan program.

"Kalau rekan-rekan media dan LSM turun ke lapangan, silakan lihat langsung proses pengerjaannya. Kemudian tanyakan kepada Poktan yang mengerjakan dan cocokkan dengan data teknisnya," katanya.

Menurut Heru, cara tersebut diperlukan agar kritik yang disampaikan tidak berhenti pada kesimpulan berdasarkan pengamatan sesaat.

Ia menilai terdapat perbedaan antara pekerjaan yang memang tidak sesuai spesifikasi dengan pekerjaan yang masih dalam proses pelaksanaan.

"Kalau disebut asal-asalan atau ngawur, harus jelas bagian mana yang tidak sesuai, apa pembandingnya, dan apa data teknisnya," ujar Heru.

Karena itu, MAKI Jatim mendorong agar pengawasan program Oplah dilakukan secara kolaboratif dengan mengedepankan data.

Heru mengatakan MAKI Jatim tidak menutup diri terhadap kritik maupun pengawasan yang dilakukan lembaga lain.

Sebaliknya, ia mengajak organisasi masyarakat, LSM, media, kelompok tani dan seluruh pihak terkait untuk melakukan pengawasan bersama terhadap program pemerintah tersebut.

Menurut dia, tujuan utama pengawasan adalah memastikan program Oplah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat penerima.

"MAKI Jatim siap secara kelembagaan merangkul dan bekerja sama secara positif dengan insan media dan penggiat LSM untuk bersama-sama melakukan fungsi pengawasan melekat terhadap program Oplah," katanya.

Heru menambahkan, pengawasan terhadap program yang menggunakan anggaran negara harus ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial untuk memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik terlebih dahulu diverifikasi sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Ayo bertemu pada ruang positif yang sama untuk bersama-sama mengawasi program Oplah. Tentunya berbasis data yang akurat dan detail," kata Heru.

Menurut dia, pengawasan yang dilakukan secara objektif dan berbasis dokumen teknis akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama kelompok tani sebagai penerima program.

"Tugas pengawasan adalah bentuk pengabdian positif kepada masyarakat. Jangan berbasis narasi yang tidak terverifikasi, asumsi, atau opini sepihak tanpa data hukum dan teknis yang jelas," pungkas Heru.(Red)

Pemanfaatan teknologi pemindaian kontainer ini dirancang untuk mewujudkan proses pemeriksaan kepabeanan yang lebih modern, terintegrasi, dan efisien, sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran arus logistik nasional.  

Melalui penandatanganan kerja sama yang dilaksanakan pada Jumat (25/9), PT PSL menyediakan dua unit container scanner beserta sistem pendukungnya yang ditempatkan di Terminal Petikemas Surabaya untuk jalur impor dan jalur ekspor. Selain penyediaan fisik alat, kolaborasi ini juga mencakup integrasi teknologi informasi, pemeliharaan peralatan, serta penyediaan petugas pendukung untuk memastikan keandalan operasional dan keamanan layanan. Kehadiran fasilitas ini secara langsung mendukung pelaksanaan pemeriksaan kontainer oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta memperkuat pengawasan terhadap arus barang impor maupun ekspor di kawasan pelabuhan.  

Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Faruq Hidayat, menyampaikan bahwa implementasi teknologi pemindai peti kemas ini merupakan wujud nyata sinergi antar-entitas Pelindo Group dalam memperkuat kualitas layanan kepelabuhanan, transparansi, dan akuntabilitas proses pemeriksaan.

“Melalui kerja sama dengan TPS, kami berupaya menghadirkan dukungan teknologi pemindai yang terintegrasi dengan sistem dan tata kelola yang baik. Penerapan teknologi ini sejalan dengan arah transformasi Pelindo di bawah pengarahan Danatara dalam memperkuat digitalisasi, modernisasi fasilitas, keselamatan, serta kualitas pelayanan. Bagi kami, pengembangan fasilitas pendukung pelabuhan tidak hanya berorientasi pada aspek operasional, tetapi juga bagaimana menghadirkan layanan yang semakin transparan, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi para Pemangku Kepentingan,” ujar Faruq.  

Sementara itu, Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya, Ali Sodikin, menyampaikan bahwa kehadiran fasilitas container scanner merupakan bentuk dukungan TPS terhadap pelaksanaan tugas negara di bidang pengawasan kepabeanan, sekaligus memastikan arus logistik tetap berjalan lancar, aman, dan efisien.

“Sebagai operator terminal petikemas yang berada di kawasan pabean, TPS memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kehadiran dua unit container scanner ini merupakan wujud komitmen kami dalam menyediakan fasilitas yang mendukung pengawasan yang lebih efektif, akurat, dan transparan, tanpa mengurangi kelancaran proses logistik di pelabuhan. Melalui sinergi dengan PSL, kami berharap layanan ini dapat meningkatkan keamanan rantai pasok, memperkuat kepercayaan para pengguna jasa, serta mendukung terwujudnya ekosistem pelabuhan yang modern, berintegritas, dan berdaya saing global,” tegas Ali.

Penyediaan dua alat pemindai peti kemas di TPS ini menambah deretan fasilitas pendukung pelabuhan modern yang dioperasikan PSL di berbagai pelabuhan strategis seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Medan. Melalui kolaborasi ini, PSL dan TPS terus berkomitmen memperkuat pengawasan di pelabuhan serta mendorong efisiensi rantai pasok nasional demi kemajuan ekonomi Indonesia.(Red)

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh terhadap berbagai langkah yang dilakukan kementeriannya untuk memangkas waktu tunggu jemaah. Presiden juga terus mendorong kementerian untuk mencari formula yang dapat membuat antrean haji semakin pendek.

“Presiden menyampaikan bahwasannya langkah Kementerian Haji untuk memperpendek antrean, itu beliau dukung penuh dan terus mencari formula. Dan kawan-kawan sekalian perlu diketahui, sejak Kementerian Haji ada, antrean yang paling lama itu 49 tahun. Kemudian Presiden memerintahkan supaya cari formula bisa lebih pendek,” ujar Dahnil dalam keterangannya kepada awak media selepas pertemuan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah sebelumnya melakukan perubahan formula penghitungan antrean. Menurut Dahnil, langkah itu sempat membuat rata-rata antrean haji di seluruh Indonesia menjadi 26 tahun. Namun, Presiden Prabowo menilai waktu tunggu tersebut masih terlalu panjang sehingga meminta upaya pembenahan terus dilakukan.

“Alhamdulillah kemudian tahun lalu kami ubah formulasinya, dan kita temukan rata-rata antrean di seluruh Indonesia 26 tahun. Tapi tahun lalu Presiden juga menyatakan itu masih lama,” ungkap Dahnil.

Kementerian Haji dan Umrah kemudian melakukan pembersihan sekaligus validasi terhadap 5,7 juta data jemaah haji. Dari proses tersebut, kementerian menemukan sekitar 400 ribu data yang dinyatakan tidak valid.

“Akhirnya Pak Menteri, saya, dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid,” lanjutnya.

Setelah proses validasi dan penghitungan secara faktual dilakukan, Dahnil menyampaikan bahwa jemaah yang berangkat pada tahun ini rata-rata menjalani masa tunggu selama 14 tahun. Angka tersebut lebih pendek dibandingkan penghitungan antrean sebelumnya.

“Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid 400 ribuan itu,” pungkas Dahnil.

Pemerintah akan melanjutkan pembenahan data dan tata kelola haji agar calon jemaah memperoleh informasi masa tunggu yang lebih akurat serta kepastian keberangkatan yang lebih baik.(Red)

Rapat tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi internal organisasi sekaligus membahas sejumlah program dan kegiatan Partai Golkar Surabaya ke depan.

Sejumlah agenda dibahas dalam rapat pleno tersebut, mulai dari laporan panitia Rapat Kerja Daerah (Rakerda), pembubaran panitia Rakerda, penyampaian kesiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar, hingga penunjukan Ketua Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar Kota Surabaya.

Rapat pleno tersebut diikuti jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kota Surabaya dan unsur terkait. Forum tersebut menjadi ruang untuk memastikan sejumlah agenda organisasi berjalan sesuai dengan hasil konsolidasi dan keputusan partai.

Dalam rapat tersebut, panitia Rakerda Drs. Agoeng Prasodjo menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan. Laporan tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepanitiaan sekaligus penutup rangkaian tugas panitia.

Setelah laporan disampaikan, kepanitiaan Rakerda secara resmi dibubarkan. Dengan demikian, tugas kepanitiaan yang dibentuk untuk mempersiapkan dan melaksanakan Rakerda dinyatakan selesai.

Selain evaluasi Rakerda, perhatian rapat juga diarahkan pada persiapan peringatan HUT Partai Golkar ke -62 

Ketua Panitia HUT Partai Golkar Hadi Suryo Siswoyo menyampaikan bahwa salah satu agenda yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT adalah kegiatan bakti sosial.

Menurut dia, kegiatan bakti sosial merupakan salah satu tradisi yang selama ini dilakukan Partai Golkar setiap tahun. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat.

“Bakti sosial merupakan salah satu tradisi yang sudah kita lakukan setiap tahun,” ujar Hadi dalam rapat tersebut.

Rangkaian kegiatan HUT Partai Golkar diharapkan tidak hanya menjadi momentum peringatan organisasi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kedekatan kader dan struktur partai dengan masyarakat.

Melalui kegiatan sosial, Partai Golkar Surabaya ingin menjaga tradisi pengabdian sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat di berbagai wilayah Kota Surabaya.

Agenda lain yang dibahas dalam rapat pleno adalah penunjukan Ketua Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar Kota Surabaya.

Dalam forum tersebut,Achmad Nurdjayanto, S.Pd.ditunjuk sebagai Ketua BSN Partai Golkar Kota Surabaya.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari penguatan struktur organisasi, khususnya dalam bidang saksi dan kesiapan organisasi menghadapi berbagai agenda politik dan kepartaian ke depan.

BSN memiliki posisi penting dalam mendukung kesiapan organisasi pada aspek saksi. Karena itu, penguatan struktur dan penataan personel menjadi salah satu bagian dari konsolidasi internal Partai Golkar.

Dengan adanya penunjukan Ketua BSN yang baru, jajaran DPD Partai Golkar Kota Surabaya diharapkan dapat segera melakukan penguatan koordinasi dan pembenahan organisasi di tingkat bawah.

Rapat pleno juga menjadi momentum bagi jajaran pengurus untuk menyatukan langkah setelah pelaksanaan Rakerda. Hasil-hasil Rakerda selanjutnya diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam program kerja dan kegiatan organisasi secara berkelanjutan.

Konsolidasi tersebut menjadi penting bagi Partai Golkar Surabaya untuk memastikan struktur organisasi tetap berjalan efektif, baik dalam menjalankan agenda internal maupun kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Selain itu, persiapan HUT Partai Golkar menjadi agenda yang mendapat perhatian karena kegiatan tersebut akan melibatkan unsur pengurus, kader, organisasi sayap, serta masyarakat dalam rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan.

Bagi Partai Golkar Surabaya, momentum HUT bukan hanya kegiatan seremonial. Kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkuat soliditas internal sekaligus menunjukkan keberadaan partai di tengah masyarakat.

Dengan selesainya laporan dan pembubaran Panitia Rakerda, serta ditetapkannya sejumlah agenda lanjutan, rapat pleno DPD Partai Golkar Kota Surabaya diharapkan menjadi pijakan untuk melanjutkan konsolidasi organisasi.

Sementara itu, penunjukan Ahmad sebagai Ketua BSN menjadi bagian dari upaya melengkapi dan memperkuat perangkat organisasi Partai Golkar Surabaya.

Seluruh agenda tersebut menunjukkan bahwa konsolidasi internal masih menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan kerja organisasi Partai Golkar Kota Surabaya, terutama dalam menghadapi agenda-agenda kepartaian berikutnya.(Red)

Mengusung tema “Ekosistem Pajak Terintegrasi: Masa Depan Reformasi Perpajakan Indonesia”, rangkaian OFTCS 2026 diawali dengan Babak Penyisihan yang dilaksanakan secara daring pada 16 September 2026 dan diikuti oleh 32 tim dari 18 perguruan tinggi. Setelah melalui tahap penyisihan, sebanyak delapan tim berhasil melaju ke babak perempat final, semifinal, dan final.

Sambutan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I disampaikan oleh Lusi Yuliani, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur I. Dalam sambutannya, Lusi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian OFTCS 2026 serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan.

“OFTCS bukan hanya menjadi ajang kompetisi untuk menentukan pemenang, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan perpajakan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membangun karakter yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Perkembangan sistem dan regulasi perpajakan membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dan memiliki integritas,” ujar Lusi.

Dewan juri OFTCS 2026 berasal dari berbagai kalangan, yakni IKPI Jawa Timur, IKPI Surabaya, Kanwil DJP Jawa Timur I, PB Taxand, dan ENCO Tax and Business Consultant.

Kompetisi OFTCS 2026 ini menghasilkan juara sebagai berikut:

Juara I: Bisa Menang – BINUS UNIVERSITY

Juara II: WM 1 is Back – UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Juara III: Taxtile – UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Juara Harapan I: When Yah - UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Juara Favorite: Taxtile – UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Selain kompetisi, OFTCS 2026 juga menghadirkan diskusi panel bertema “Regulasi dan Prospek Karier Bidang Perpajakan” dengan narasumber dari Tim Kerja Pembinaan Profesi Keuangan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan; Sekretaris Umum IKPI; serta akademisi dan praktisi perpajakan. Para narasumber membahas perkembangan regulasi, dinamika profesi, peluang karier, serta kompetensi yang perlu dipersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Akhmad Zainuddin, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Jawa Timur, yang mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan keynote speech. Turut hadir Wakil Rektor II Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Cicilia Erna Susilawati, Dekan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Hendra Wijaya, Ketua Forum Tax Center Surabaya Norbertus Purnomolastu, serta Ketua IKPI Cabang Surabaya Enggan Nursanti. Selain peserta kompetisi, kegiatan ini juga diikuti oleh mahasiswa Tax Center di wilayah Surabaya.

OFTCS 2026 menjadi ruang kolaborasi antara DJP, perguruan tinggi, Tax Center, organisasi profesi, praktisi, dan mahasiswa untuk memperluas pemahaman mengenai perpajakan. Melalui kompetisi dan diskusi yang diselenggarakan, mahasiswa tidak hanya mengasah pengetahuan perpajakan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, menyampaikan pendapat, dan menjunjung tinggi integritas. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan diri, mengenal dunia perpajakan, dan berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

Informasi perpajakan terkini lainnya dapat dilihat di laman landas www.pajak.go.id.

Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur di Grati, Kabupaten Pasuruan, Senin (28/9).

Kunjungan membahas penguatan koperasi susu dan rantai pasok, termasuk tantangan yang dihadapi peternak dalam menjaga populasi, produktivitas, kesehatan ternak, hingga sarana pascapanen.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto. Ia menekankan perlunya penguatan populasi dan produktivitas sapi perah lokal untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri.

“Kemandirian susu nasional hanya bisa dicapai jika kita sungguh-sungguh memperkuat populasi dan produktivitas sapi perah lokal,” ujar Titiek di Pasuruan, Senin, (28/9). 

Menurut dia, peningkatan produksi tidak cukup hanya melalui penambahan populasi. Peremajaan sapi perah, penggunaan bibit unggul, ketersediaan pakan, penguatan koperasi, serta perlindungan kesehatan ternak juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi susu.

“Koperasi peternak seperti KUTT Suka Makmur harus menjadi pilar utama produksi susu dalam negeri yang sehat, tangguh, dan sejahtera,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV juga menyoroti modernisasi fasilitas pascapanen di tingkat koperasi serta perlindungan terhadap kesehatan sapi perah.

Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin Sriyanto mengatakan, penguatan produksi susu perlu berjalan beriringan dengan biosekuriti yang kuat.

Penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) menjadi salah satu risiko yang perlu diantisipasi karena dapat mengganggu kesehatan ternak dan produktivitas peternakan.

“Badan Karantina Indonesia berkomitmen penuh menjaga ekosistem peternakan nasional melalui penerapan biosekuriti yang ketat di seluruh tempat pemasukan, pengeluaran, serta pelintasan antarwilayah,” ujar Sriyanto.

Menurut dia, penguatan koperasi susu harus diikuti dengan sistem pengawasan kesehatan ternak yang memadai.

“Penguatan koperasi susu seperti KUTT Suka Makmur harus diimbangi dengan jaminan bahwa sapi-sapi perah bebas dari ancaman PHMS,” katanya.

Barantin melakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan dan komoditas terkait untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan karantina.

Pengawasan juga mencakup pemasukan bibit maupun bakalan sapi serta komoditas lain yang menjadi media pembawa risiko penyakit. Selain itu, tindakan karantina dilakukan untuk memastikan hewan yang dilalulintaskan memenuhi persyaratan kesehatan sebelum masuk ke daerah tujuan.

Sriyanto mengatakan, biosekuriti bukan hanya berkaitan dengan pencegahan penyakit. Kesehatan ternak juga memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan usaha peternak karena gangguan penyakit dapat memengaruhi produktivitas dan rantai pasok susu.

“Melalui tindakan karantina yang disiplin dan mitigasi risiko yang kuat, kita tidak hanya melindungi investasi peternak lokal, tetapi juga mengamankan rantai pasok hulu demi terwujudnya kemandirian susu nasional,” ujarnya.

Karena itu, perlindungan kesehatan sapi perah perlu dilakukan sejak dari tingkat peternakan, pergerakan ternak antarwilayah, hingga masuk ke rantai produksi.

Dalam kunjungan tersebut, Barantin diwakili Deputi Bidang Karantina Hewan Sriyanto, Direktur Manajemen Risiko, serta jajaran Karantina Jawa Timur. Kunjungan juga menjadi ruang untuk membahas penguatan koordinasi antara pemerintah, DPR, koperasi, dan pelaku peternakan dalam membangun rantai pasok susu yang lebih kuat.(Red)

Akses tersebut memungkinkan mahasiswa mempelajari langsung penggunaan peralatan laboratorium dan proses pengujian yang diterapkan dalam kegiatan karantina, termasuk teknologi polymerase chain reaction (PCR).

Plh Deputi Karantina Ikan Barantin Sugeng Sudiarto mengatakan, fasilitas laboratorium karantina yang tersebar di berbagai daerah dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk mengasah kemampuan yang diperoleh di bangku 

kuliah.

“Laboratorium karantina yang tersebar di seluruh Indonesia senantiasa terbuka bagi para mahasiswa yang ingin mempraktikkan dan mengasah keilmuannya,” ujar Sugeng di Jawa Timur, Senin, (28/9).

Dukungan akses bagai mahasiswa disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Senin (28/9). Kunjungan membahas optimalisasi penyerapan lulusan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan ke dunia usaha dan dunia industri serta meninjau sarana dan prasarana pendidikan.

Sugeng menambahkan, pengalaman praktik diperlukan agar mahasiswa pendidikan vokasi tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengenal standar kerja, teknologi, dan kebutuhan kompetensi yang digunakan di lapangan.

Di Jawa Timur, dukungan tersebut akan diperkuat melalui fasilitas laboratorium Balai Karantina Jawa Timur.

Plt Kepala Balai Karantina Jawa Timur Hudiansyah Is Nursal mengatakan, pihaknya selama ini telah menerima mahasiswa untuk belajar dan menjalani praktik di laboratorium karantina.

“Sudah banyak mahasiswa yang belajar di laboratorium kami, baik itu bidang karantina hewan, ikan, maupun tumbuhan,” ujar Hudiansyah.

Ia mengatakan, kapasitas penerimaan mahasiswa untuk praktik maupun magang akan terus ditingkatkan.

“Dengan melihat antusiasme dan semangat belajar para mahasiswa tentu akan kami tingkatkan volume penerimaan program magang di laboratorium kami,” katanya.

Mahasiswa yang mengikuti praktik dapat memperoleh pengalaman menggunakan berbagai fasilitas dan peralatan pengujian yang digunakan dalam kegiatan karantina. Salah satunya adalah PCR, teknologi yang digunakan dalam pengujian laboratorium untuk mendeteksi materi genetik organisme tertentu.

Akses terhadap fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat keterampilan teknis mahasiswa sekaligus memberikan gambaran mengenai standar kompetensi yang dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo merupakan perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki sejumlah program studi di bidang perikanan, termasuk teknik budidaya, pengolahan produk perikanan, agribisnis, mekanisasi, hingga patologi perikanan. Politeknik KP Sidoarjo. 

Dalam kunjungan tersebut, penguatan kurikulum, fasilitas praktik, serta kerja sama dengan dunia usaha dan industri menjadi bagian dari pembahasan untuk meningkatkan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja.

Turut hadir Kepala BPPSDM KKP, sivitas akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, sejumlah instansi pemerintah, serta perusahaan di sektor kelautan dan perikanan.(Red)

Main event OFTCS 2026 berlangsung pada Senin, 28 September 2026, di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sejumlah perguruan tinggi turut ambil bagian dalam rangkaian Olimpiade Forum Tax Center Surabaya 2026.Para peserta sebelumnya harus melewati tahapan kompetisi yang telah disiapkan panitia, mulai dari technical meeting, babak penyisihan, hingga tahapan semifinal dan final.

Setiap tim terdiri atas tiga mahasiswa. Masing-masing perguruan tinggi dapat mengirimkan maksimal tiga tim untuk mengikuti kompetisi tersebut.

OFTCS 2026 mengusung semangat membangun ekosistem perpajakan yang terintegrasi melalui sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan praktisi. Kegiatan ini tidak hanya menempatkan mahasiswa sebagai peserta kompetisi, tetapi juga sebagai generasi yang dipersiapkan memahami dinamika perpajakan dan perkembangan profesi di bidang tersebut.

Kepala Bidang Humas DJP Jawa Timur I Lusi Yuliani, mengatakan penyelenggaraan OFTCS 2026 merupakan bagian dari upaya meningkatkan literasi dan kompetensi perpajakan di kalangan generasi muda.

Menurut dia, babak penyisihan tahun ini diikuti 32 tim yang berasal dari 18 perguruan tinggi. Setelah melewati rangkaian kompetisi, sebanyak delapan tim berhasil melaju ke babak perempat final hingga tahap final.

“Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari pengetahuan, persiapan, kerja sama tim, dan semangat kompetisi yang telah ditunjukkan seluruh peserta,” ujar Lusi.

Ia menegaskan, OFTCS tidak semata-mata menjadi ajang untuk menentukan pemenang. Lebih dari itu, kompetisi tersebut diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan perpajakan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

Selain pengetahuan teknis, mahasiswa juga didorong membangun karakter, integritas, dan profesionalisme yang dibutuhkan ketika nantinya memasuki dunia kerja.

“Bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan perpajakan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membangun karakter yang tinggi integritas dan profesionalisme,” katanya.

Rangkaian OFTCS 2026 juga dilengkapi diskusi panel dengan tema “Regulasi dan Prospek Karier Bidang Perpajakan”. Forum tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan regulasi, dinamika profesi, hingga peluang karier yang tersedia di bidang perpajakan.

Lusi berharap kegiatan tersebut dapat mempertemukan perspektif akademisi dan praktisi sehingga mahasiswa tidak hanya memahami perpajakan dari sisi teori, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai penerapannya di lapangan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai tuan rumah, Universitas Airlangga, Forum Tax Center Surabaya, IKPI, perguruan tinggi peserta, para narasumber, panitia, serta seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan OFTCS 2026.

“Kolaborasi seluruh pihak menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perpajakan yang semakin kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kepada seluruh peserta, Lusi berpesan agar tetap percaya diri dan menunjukkan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung. Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan sportivitas.

OFTCS 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kompetisi tahunan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses menyiapkan mahasiswa agar memiliki kompetensi sekaligus karakter yang dibutuhkan untuk berkontribusi dalam pembangunan dan sistem perpajakan Indonesia.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Ahmad Zainuddin, menilai pertemuan antara akademisi dan praktisi melalui forum perpajakan seperti OFTCS memiliki nilai strategis.

Ahmad yang hadir mewakili Bapenda Jatim mengatakan, mahasiswa perlu mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai sistem perpajakan, tidak hanya dari perspektif pajak pusat, tetapi juga pajak daerah.

Ia menjelaskan, Bapenda Provinsi Jawa Timur merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dalam bidang pendapatan daerah. Sementara di tingkat kabupaten/kota juga terdapat perangkat daerah yang menangani pendapatan daerah sesuai kewenangannya.

Menurut Ahmad, pemahaman mengenai pajak menjadi semakin penting karena penerimaan negara dan daerah berkaitan langsung dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, konsultan pajak maupun para profesional di bidang perpajakan mempunyai posisi penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

“Keberadaan konsultan pajak sangat strategis karena bisa menjaga dua hal, yakni kepentingan masyarakat dan kebutuhan pemerintah,” kata Ahmad.

Ia menilai, mahasiswa yang mengikuti OFTCS tidak hanya sedang berkompetisi menjawab persoalan perpajakan, tetapi juga belajar melihat hubungan antara kebijakan fiskal, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Pemahaman tersebut menjadi bekal penting ketika mahasiswa memasuki dunia profesional. Sebab, persoalan perpajakan tidak berhenti pada kemampuan menghitung atau memahami regulasi, tetapi juga membutuhkan kemampuan menganalisis, berkomunikasi, dan memahami kepentingan berbagai pihak.

Ahmad berharap forum seperti OFTCS dapat terus dikembangkan sebagai ruang bertemunya dunia pendidikan dengan praktisi dan pemerintah.

Menurut dia, kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun pemahaman perpajakan yang lebih komprehensif di kalangan generasi muda.

“Pertemuan antara akademisi dan praktisi ini penting. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dari sisi teori sekaligus gambaran mengenai praktik dan dinamika perpajakan di lapangan,” ujarnya.

Penyelenggaraan OFTCS 2026 pada akhirnya tidak hanya mempertemukan puluhan tim mahasiswa dalam sebuah kompetisi. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat literasi perpajakan, memperkenalkan prospek profesi, serta membangun jejaring antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia profesional.

Dengan melibatkan berbagai unsur tersebut, OFTCS diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki pengetahuan perpajakan, kemampuan berpikir kritis, serta menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

Kompetisi boleh melahirkan juara. Namun, tujuan yang lebih luas dari kegiatan ini adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pentingnya perpajakan dalam menopang pembangunan Indonesia.

Forum Tax Center Surabaya menggelar Main Event Olimpiade Forum Tax Center Surabaya (OFTCS) 2026 dengan mengangkat tema “Ekosistem Pajak Terintegrasi: Masa Depan Reformasi Perpajakan Indonesia”.

Kegiatan yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut menjadi ruang kompetisi sekaligus pembelajaran bagi generasi muda untuk memperdalam pemahaman mengenai perpajakan dan perkembangan reformasi perpajakan di Indonesia.(Red)

Peninjauan kali ini melibatkan Technical Delegate (TD) dari masing-masing cabor. Mereka tidak hanya melihat kondisi fisik venue, tetapi juga memastikan berbagai fasilitas sesuai dengan standar dan kebutuhan pertandingan.

Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov, Jeffry Tagore, mengatakan keterlibatan TD menjadi pembeda dalam peninjauan kali ini. Para TD diajak langsung mengecek venue yang sebelumnya telah disiapkan KONI Jatim.

Apabila terdapat lokasi yang dinilai belum memenuhi kebutuhan cabor, KONI Jatim akan melakukan koordinasi ulang untuk mencari venue yang lebih representatif.

TD Identifikasi Kendala Teknis Venue

Jeffry menjelaskan, TD memiliki peran penting karena memahami kebutuhan teknis masing-masing cabor. Dengan pengecekan langsung, persoalan seperti kualitas lantai, kelayakan gedung, hingga fasilitas penunjang dapat diketahui sejak awal.

"Namun, ada beberapa cabor yang belum confirm, contohnya barongsai. Secara gedung oke, tetapi lantai masih terlalu licin. Mereka masih melihat opsi yang lain," kata Jeffry.

Menurut dia, seluruh temuan tersebut akan dikumpulkan sebagai bahan pemetaan venue. Targetnya, dalam waktu dekat seluruh cabor sudah memiliki lokasi pertandingan yang telah ditentukan.

"Ini kita kumpulkan datanya. Paling tidak dalam minggu depan kita sudah punya gambaran untuk semua cabang olahraga dan sudah harus ada plotting-nya," lanjutnya.

Venue dan Jadwal Pertandingan Mulai Dimatangkan

Peninjauan juga menjadi bagian dari persiapan penyusunan jadwal pertandingan. Sebab, terdapat kemungkinan satu venue digunakan untuk beberapa cabor.

Karena itu, kebutuhan setiap cabor harus dipetakan sejak awal agar penggunaan venue dan jadwal pertandingan tidak saling berbenturan.

Melalui peninjauan bersama, para TD diharapkan sudah memiliki gambaran mengenai fasilitas yang harus dipenuhi sebelum Porprov Jatim 2027 digelar.

"Kita inginnya Porprov kali ini, apalagi Surabaya sebagai tuan rumah, betul-betul siap. Jadi, dari jauh-jauh hari peserta itu sudah tahu di mana lokasi pertandingan dan nantinya kita akan kejar untuk nomor pertandingannya," pungkas Jeffry.

Peninjauan venue dijadwalkan berlangsung pada 28 September hingga 7 Oktober 2026. Seluruh titik yang telah ditentukan sebagai lokasi pertandingan untuk 69 cabor akan dicek sebagai bagian dari persiapan Surabaya menjadi tuan rumah Porprov Jatim 2027.(Red)

Inisiatif ini hadir sejalan dengan semangat Hari Jantung Sedunia dalam meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan kardiovaskular melalui langkah preventif dan kebiasaan hidup sehat. Melalui kolaborasi lintas industri ini, Sheraton Surabaya berupaya menghadirkan pengalaman wellness yang mudah diakses oleh para tamu, sekaligus mendorong kesadaran bahwa menjaga kesehatan jantung dapat dimulai melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Rangkaian dimulai dengan Wellness Sunday: Mat Pilates oleh Fit Hub pada 27 September di Poolside. Setelah sesi, peserta dapat menikmati Poolside Sips, pop-up yang menghadirkan pilihan jus segar dan camilan sehat sebagai pelengkap pengalaman kebugaran di pagi hari. Pada 27-29 September, tamu menginap juga dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang mencakup EKG, kolesterol, asam urat, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan konsultasi kesehatan dasar bersama Siloam Hospitals Surabaya. Rangkaian kemudian dilengkapi Heart Talk Podcast: Small Steps to a Healthier Heart, menghadirkan dr. Ragil Nur Rosyadi, SpJP, Subsp Ar. (K), yang akan tayang bertepatan dengan Hari Jantung Sedunia pada 29 September di YouTube Sheraton Surabaya dan Siloam Hospitals Surabaya.

“Melalui Heart Beats at Sheraton, kami ingin menghadirkan pengalaman wellness yang terasa dekat dan relevan bagi para tamu. Mulai dari bergerak aktif, melakukan pemeriksaan kesehatan, hingga mendapatkan informasi langsung dari tenaga medis, kami berharap rangkaian ini dapat mengingatkan bahwa menjaga kesehatan jantung dapat dimulai dari langkah sederhana dalam keseharian,” ujar Seraphine Mulya, Marketing Communications Manager Sheraton Surabaya. Program ini dirancang untuk menggabungkan perawatan preventif, aktivitas fisik, dan edukasi kesehatan dalam satu rangkaian yang praktis dan menarik.

Melalui Heart Beats at Sheraton, Sheraton Surabaya memperkuat komitmennya untuk menghadirkan pengalaman menginap yang tidak hanya berfokus pada kenyamanan, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat sekaligus mencerminkan semangat Sheraton sebagai tempat untuk berkumpul, terhubung, dan menciptakan pengalaman bermakna bagi tamu maupun komunitas.(Red)