abadinews.id,Surabaya — Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur yang telah terbentuk sejak Oktober 2025 dan memulai rapat paripurna awal pada 3 November 2025 kini menjadi sorotan tajam dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur.
Baca juga: Desakan Keras MAKI Jatim: Ungkap Dugaan Jalur Tikus Mutasi Kepsek!
Sorotan ini mencuat seiring dugaan penggunaan anggaran yang dinilai tidak sedikit, bahkan terkesan menghambur-hamburkan dana APBD Pemprov Jawa Timur tanpa menghasilkan capaian yang konkret dan terukur.
MAKI Jatim menilai, sejumlah kegiatan Pansus BUMD seperti studi banding lintas provinsi ke Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Daerah Istimewa Yogyakarta lebih menyerupai agenda formalitas semata. Kegiatan tersebut dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembenahan kinerja BUMD di Jawa Timur.
Selain itu, pelaksanaan rapat Pansus yang digelar di salah satu hotel di Kota Batu juga turut menjadi sorotan. MAKI menduga kegiatan tersebut hanya menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan evaluasi yang jelas dan profesional.
Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan adanya indikasi laporan masyarakat berbasis fakta yang justru tidak ditindaklanjuti oleh Pansus BUMD.
“Salah satu parameter kami adalah adanya laporan valid dari masyarakat yang tidak dibahas dan tidak dijadikan bahan evaluasi oleh Pansus BUMD Jatim,” tegas Heru.
Ia menambahkan, keberadaan Pansus sejatinya merupakan instrumen penting dalam upaya pembenahan dan evaluasi kinerja BUMD yang saat ini dinilai mengalami penurunan kualitas dan cenderung tidak stabil.
Baca juga: Gelombang Perlawanan Membara! Warga Jember Selatan Siap Lumpuhkan PT Imasco
Namun, Heru mengaku pesimis terhadap kinerja Pansus yang dianggap berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas.
“Kalau ujungnya hanya rekomendasi pembentukan biro khusus BUMD, masyarakat juga bisa menyampaikan hal itu tanpa harus membentuk Pansus. Anggaran yang sudah dikeluarkan harus seimbang dengan kualitas hasil akhirnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim mengklaim telah melakukan pemantauan langsung secara diam-diam terhadap kegiatan Pansus, termasuk saat studi banding ke Yogyakarta dan rapat di Batu. Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan indikasi adanya pembahasan yang dinilai tidak substansial atau “rembukan tidak jelas”.
Baca juga: Tak Terbendung! Konsolidasi 12 Desa Meledak,MAKI Jatim & Laskar Jahanam Ultimatum Tutup Imasco
MAKI Jatim pun menyatakan siap mengajukan permohonan transparansi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran Pansus BUMD kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Jawa Timur. Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, MAKI memastikan akan membawa persoalan ini ke Komisi Informasi Publik melalui mekanisme sengketa informasi.
“Data hasil pemantauan kami akan menjadi pintu awal untuk mengungkap dugaan kejanggalan di dalamnya. Ini akan kami kawal secara serius,” pungkas Heru.
Di akhir pernyataannya, MAKI Jatim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, dengan pendekatan hukum yang jelas, terukur, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Editor : Redaksi