abadinews.id, Surabaya - Polemik dugaan anggota DPRD Jember bermain gim sambil merokok saat rapat resmi yang membahas persoalan kesehatan masyarakat terus menuai sorotan publik. Peristiwa yang viral di media sosial itu dinilai mencoreng etika lembaga legislatif sekaligus menunjukkan rendahnya disiplin wakil rakyat dalam menjalankan tugas negara.
Baca Juga: Kepala SMAN 7 Surabaya Klarifikasi Mekanisme Pemilihan Komite Sekolah dan Penggunaan Dana Komite
Sorotan tajam datang dari berbagai kalangan, termasuk Ketua MAKI Jawa Timur Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo atau Heru MAKI. Ia menegaskan bahwa persoalan etika pejabat publik tidak boleh dianggap sepele, terlebih rapat tersebut membahas isu strategis menyangkut kesehatan masyarakat.
Kasus ini mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan anggota Komisi D DPRD Jember, A. Syahri Assidiqi, diduga bermain gim sambil merokok di ruang rapat ber-AC saat berlangsungnya rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, puluhan kepala puskesmas, serta BPJS Kesehatan pada Senin, 11 Mei 2026.
Dalam rapat itu, para peserta membahas sejumlah persoalan serius di bidang kesehatan, mulai dari kasus campak, tingginya angka kematian ibu dan bayi, hingga persoalan stunting yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, memastikan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap anggota dewan yang diduga melakukan tindakan tidak disiplin tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa yang dianggap mencederai marwah lembaga legislatif.
“Kasus ini akan diproses karena menyangkut etika lembaga DPRD,” ujar Ahmad Halim kepada wartawan, Selasa, 12 Mei 2026.
Menurutnya, sikap anggota dewan tersebut sangat disayangkan karena dianggap tidak menjaga tata krama, perilaku, dan kedisiplinan dalam mengikuti rapat resmi lembaga. Kasus tersebut kini diserahkan kepada Badan Kehormatan DPRD Jember guna dilakukan pemeriksaan etik serta kajian terkait bentuk pelanggaran yang dilakukan.
Ahmad Halim menegaskan, sanksi administratif secara kelembagaan akan diberikan sesuai aturan yang berlaku. Tidak hanya itu, partai politik juga disebut akan menjatuhkan sanksi disiplin kepada yang bersangkutan karena merupakan anggota Fraksi Partai Gerindra.
Baca Juga: Audit BPK Jatim “Ledakkan” Temuan Rp259 M, MAKI Warning: Jangan Digiring ke Ranah Hukum
“Tidak hanya sanksi dari DPRD, namun partai juga akan memberikan sanksi disiplin karena yang bersangkutan merupakan anggota fraksi kami dari Partai Gerindra,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa A. Syahri Assidiqi merupakan anggota dewan baru yang disebut belum pernah mengikuti proses kaderisasi partai di Hambalang. Karena itu, persoalan tersebut juga akan dilaporkan kepada pimpinan partai untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal organisasi.
Selain menjalani pemeriksaan etik, yang bersangkutan juga akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan diminta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tindakan yang dinilai tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat.
Sementara itu, hingga kasus ini menjadi perhatian luas publik, A. Syahri Assidiqi belum memberikan keterangan resmi terkait video yang beredar di media sosial tersebut.
Baca Juga: Jatim Specialty Fest Vol.3: Jember Jadi Pusat Energi Ekonomi Kreatif
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, menilai kasus ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pejabat publik agar menjaga etika, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah rakyat.
“Rapat yang membahas persoalan kesehatan masyarakat seperti stunting, angka kematian bayi, dan pelayanan kesehatan adalah agenda penting. Karena itu seluruh pihak harus menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah rakyat,” ungkap Heru.
Ia berharap penanganan kasus dilakukan secara terbuka dan objektif agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.
Peristiwa ini kini menjadi perhatian luas masyarakat Jember dan Jawa Timur karena dinilai menyangkut citra lembaga wakil rakyat di tengah tingginya tuntutan publik terhadap integritas, disiplin, dan profesionalisme pejabat negara dalam melayani kepentingan masyarakat.(Red)
Editor : Redaksi
