Surabaya, Abadinews.id - Pemerintah Kota Surabaya bertekad untuk menurunkan angka stunting di Surabaya dengan program zero atau nol Angka Kematian Ibu (AKI) - Angka Kematian Bayi (AKB). Optimisme Pemerintahan Kota Surabaya untuk zero AKI-AKB sangat diapresiasi oleh Kepala BKKBN, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K). Jum'at (12/03/21)
“Saya sudah keliling dan bertemu dengan Bupati/Walikota se-Indonesia. Namun hanya Walikota Surabaya saja yang punya program zero AKI-AKB, saya sebagai Dokter Kebidanan sangat bangga dan semangat, karena jangan sampai ada ibu dan balita yang mati,” tutur Hasto Wardoyo saat melakukan audensi dengan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi di Kantor Walikota Surabaya.
Baca Juga: Gunakan Kostum Pejuang, BKKBN Jatim Gelar Peringatan Hari Pahlawan
Hasto menambahkan selama ini, banyak pimpinan daerah yang selalu menargetkan untuk menurunkan AKI-AKB, misal tahun lalu ada 50 AKI-AKB maka diharapkan tahun ini tidak lebih dari 20 AKI-AKB. Seharusnya pemerintah itu sama dengan para suami dan keluarga yang tidak menginginkan istri atau bayi mereka meninggal. Semangat Walikota Surabaya untuk zero AKI-AKB ini sangat mengesankan dan benar-benar mencerminkan hati seorang pemimpin yang memperhatikan kesehatan dan keselamatan warganya.
“Surabaya sebagai kota besar dengan dukungan yang kuat maka saya sangat yakin Surabaya akan mampu menjadi contoh zero AKI-AKB yang tentunya akan diikuti dengan turunnya kasus stunting,” terang Hasto.
Menurut WHO, sambung Hasto, derajat kesehatan suatu bangsa ditentukan dari AKI-AKB nya. Selama ini derajat kesehatan Negara Indonesia masih rendah sebab AKI-AKB Indonesia masih tinggi di ASIA.
Baca Juga: Kaper BKKBN Jatim Beri Kuliah Umum 250 Mahasiswa Umsida Tentang Kesehatan
“Indonesia kalau soal AKI-AKB masih juara beda kalau sepak bola yang tidak pernah juara di tingkat ASIA,” guraunya.
Ditempat yang sama, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengungkapkan Zero AKI-AKB memang menjadi program prioritas Kota Surabaya. Untuk itu, Pemkot Surabaya akan mengandalkan kader posyandu dan ibu-ibu PKK yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bahkan, kader posyandu dan PKK akan mendata dan melakukan pendampingan untuk calon-calon pengantin. Untuk tahun ini, sudah ada 16 ribu calon pengantin yang sudah didampingi. Hanya calon pengantin yang sudah mendapatan sertifikat saja yang bisa mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama. Hal ini dilakukan tidak lain untuk program Zero AKI-AKB. Program ini ternyata sejalan dengan program Pemerintah Pusat yaitu percepatan penurunan angka stunting.
Baca Juga: BKKBN Jawa Timur Pertahankan Sertifikat ISO SMAP
“Untuk itu, kami siap bekerjasama dengan BKKBN dan melebur menjadi satu, artinya tidak ada orang Pemerintahan Kota Surabaya yang tidak ada orang BKKBN, semua menjadi satu tim untuk bersama-sama berupaya untuk menurunkan angka stunting di Surabaya,” jelasnya.
Eri menambahkan untuk program penurunan stunting ini, pihaknya menargetkan dalam minggu depan sudah ada standarnya, sehingga program ini bisa segera dilaksanakan. (AD1)
Editor : hadi
