Abadinews.id, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, negara dan bangsa. Untuk itu, program pembangunan keluarga sejahtera menjadi sangat penting.
Penegasan itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) kepada wartawan usai memberikan keynote speech pada Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting, di Auditorium BKKBN, Jakarta, Kamis (25/04).
Baca Juga: Gunakan Kostum Pejuang, BKKBN Jatim Gelar Peringatan Hari Pahlawan
Wapres mengatakan, bila keluarga menjadi baik, maka bangsa juga akan baik. Sebaliknya, kalau keluarga tidak baik, maka bangsa akan menjadi tidak baik juga. Untuk itu, potret generasi ke depan akan ditentukan oleh keluarga.
"Dari sinilah akan ditentukan generasi yang akan kita bangun nanti. Dan apakah bonus demografi yang kita miliki ini bisa kita bangun dengan baik, kita wujudkan menjadi sumber daya manusia yang membawa kepada tercapainya Indonesia maju atau tidak. Dan itu sangat tergantung dengan keluarga," tutur Wapres.
Oleh karena itu, lanjut Wapres, pemerintah sangat mendukung atau mendorong supaya program pembangunan keluarga sejahtera benar-benar sukses. Dan di dalam pembangunan sumber daya manusia itu, Wapres mengingatkan, salah satu yang penting adalah soal penurunan stunting. Saat ini pemerintah sedang berusaha agar di 2024 target 14% stunting dicapai.
Wapres mengatakan bahwa awalnya target 14 persen capaian prevalensi stunting di 2024 dinilai sangat ambisius. Namun, berdasarkan perhitungan, pemerintah meyakini bisa dicapai, meski bangsa ini sempat menghadapi pandemi Covid-19, sehingga ada hambatan selama dua tahun di 2020-2022.
"Oleh karena itu, saya minta nanti supaya segera dievaluasi. Dan sampai hari ini kita baru punya data penurunan stunting tahun 2021 ke 2022 sebesar 21,6 persen. Di 2023 ini ada beberapa informasi yang sedang kita tunggu, dan berapa data capaian di 2024," jelas Wapres.
Lebih rinci, Wapres menjelaskan, di 2022 pemerintah bersama elemen masyarakat berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 2,8 persen. "Nah, di 2023 targetnya turun 3,8 persen. Tetapi kita ingin hitung kembali, karena di 2022 kita sudah bisa mencapai 2,8 persen turunnya," papar Wapres.
Memadupadankan data stunting
Sementara itu, terkait data stunting, dokter Hasto seusai melepas kepergian Wapres, menjawab pertanyaan wartawan, mengatakan sesuai arahan Wapres, data stunting agar dipadupadankan dulu antara data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM).
Memadupadankan kedua data ini diperlukan karena data yang dihasilkan SKI ketika diterapkan di daerah ternyata banyak daerah yang tidak bisa menemukan kasus sebanyak yang ada di data SKI.
Adapun data yang ada di daerah, kata dokter Hasto, adalah data ePPGBM. Data ini dihasilkan langsung dari penimbangan real count 'by name by address. "Kemarin Pak Pj. Gubernur Banten juga membawa data riil. Data riil stunting di lapangan. Beliau menginformasikan ada 2.600 kurang lebih anak yang 'by name by address'. Ketika data SKI itu diproyeksikan 200.000 lebih yang masih ada di Banten, maka mencari anak stunting yang selisih data itu menjadi tidak gampang," terang dokter Hasto.
Oleh karena itu, kata dokter Hasto,data itu perlu di verifikasi dan validasi (verval). "Memadupadankan data itu melalui verval. Verval apa yang didapat di SKI. Kemudian apa yang didapat di ePPGBM. Semua data dari kepala daerah yang disampaikan adalah ePPGBM berbasis penimbangan," tandas dokter Hasto.
Dokter Hasto mengatakan, di bulan April ini BKKBN mendorong agar data penimbangan yang dilakukan di posyandu sudah mendekati 100 persen. Selanjutnya, data tersebut akan diinput juga ke Kementerian Kesehatan untuk diketahui Menteri Kesehatan. Ditargetkan bulan Mei mendatang sudah ada data masukan, dan harapannya cakupannya lebih dari 95 persen.
"Fenomena kesehatan itu kalau tidak ada bencana alam tidak akan berubah total. Contoh, kemarin (tahun 2022) penurunan prevalensi stunting 2,8 persen. Di 2023, sesuai SKI turun 0,5 persen. Kalau engga ada bencana mestinya tidak akan terjadi. Ini karena yang dinilai manusianya, populasi Indonesia sama, sasarannya juga sama, lokasinya juga sama, cara menilainya juga sama, alat ukurnya juga sama. Oleh karena itu, itulah pentingnya dilakukan verval," tukas dokter Hasto.
Tunangan di Usia 7 Tahun
Baca Juga: Kaper BKKBN Jatim Beri Kuliah Umum 250 Mahasiswa Umsida Tentang Kesehatan
Atas pertanyaan pers tentang viralnya anak usia 7 tahun di Madura (Jawa Timur) yang sudah ditunangkan oleh orangtuanya, menurut dokter Hasto, BKKBN akan melakukan sosialisasi kepada keluarga tersebut.
"Sosialisasi juga kami lakukan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat supaya ini tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa," kata dokter Hasto.
Sangat menyayangkan kejadian itu, dokter Hasto mengingatkan bahwa perempuan yang di usia delapan tahun atau kurang sudah menstruasi, pertumbuhannya akan terganggu dan dia harus ditreatment oleh dokter supaya menstruasinya sedikit ditunda.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati, menjelaskan bahwa BKKBN Jatim telah mengunjungi keluarga tersebut, seraya menjelaskan juga bahwa Jatim dihuni oleh penduduk dengan empat budaya.
Empat budaya itu adalah budaya arek yang berkembang di sekitar Kota Surabaya. Ada budaya pandalungan di tapal kuda. Ada budaya yang berkembang di Madura, dan satu lagi budaya mataraman yang berkembang di wilayah perbatasan Jatim dan Jawa Tengah.
"Terkait dengan perkawinan anak, setiap budaya itu beda. Kalau di daerah Madura dan tapal kuda, biasanya faktor perkawinan anak lebih tinggi dari pada budaya arek dan mataraman," ujar Ernawati.
Solusi yang ditempuh oleh BKKBN menghadapi kasus tersebut adalah dengan melakukan pendampingan terhadap psikologis anak. Kemudian orangtua diharapkan memiliki komitmen mempertunangkan anak pada usia ideal.
"Kami sudah datang di lokasi didampingi Pemerintah Kabupaten Sampang. Hadir saat itu Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan, Tim Percepatan Penurunan Stunting," papar Ernawati.
Baca Juga: BKKBN Jawa Timur Pertahankan Sertifikat ISO SMAP
Dari hasil kunjungan itu diketahui bahwa pertunangan itu dilakukan bukan karena faktor faktor ekonomi. "Jadi, ada satu peristiwa orangtua anak tersebut saat di Mekah punya nazar atau janji apabila sama-sama hamil si anak ini akan dijodohkan," ucap Ernawati.
Lanjut Ernawati, Kemudian pihak laki-laki tidak betah kayaknya. Begitu usia sudah SD langsung dilamar besar-besaran. Padahal sebenarnya keluarga si perempuan menolak.
Pertunangan itu, kata Ernawati, hanya ikatan saja. Mereka akan menikah setelah tamat SMA. "Namun demikian, secara psikologis si anak ini juga perlu pendampingan karena saat ditunangkan, ada bully di sekolah, menjadi bahan tertawaan teman-temannya."
Atas pertanyaan lainnya, dokter Hasto berujar bahwa anak-anak tidak boleh diisi oleh hal-hal yang sifatnya memengaruhi template sikap moral mereka. Ini penting sekali, utamanya di 1.000 hari pertama kehidupan.
"Kalau anak sudah dikenalkan dengan game-game yang cenderung memengaruhi sikap kekerasan, ini tentu akan sangat berbahaya," tegas dokter Hasto.
Parenting juga disorot dokter Hasto. Diingatkan bahwa tahapan perkembangan anak di usia balita harus dipantau. "Sekarang ada anak yang baru usia 5-6 tahun udah memakai kacamata tebal. Mata kalau melihat atau membaca Hp, game yang jaraknya terlalu dekat, maka akomodasi mata berat sekali. Sehingga kelainan mata akan terjadi. Namanya miopi."
Menurut dokter Hasto, esensi muatan game tidak hanya secara psikologis membangkitkan kekerasan pada anak, tetapi juga menimbulkan masalah pada mata. "Selamatkanlah anak-anak kita, agar tidak terkena toksik hal-hal yang seperti itu," pungkas dokter Hasto.(4U)
Editor : hadi
