abadinews.id,SURABAYA – Kisruh pelaksanaan jalan sehat dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 16 Juni 2026, menuai sorotan tajam dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Ketua MAKI Jatim, Heru, mendesak agar Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Jatim segera dicopot dari jabatannya serta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran internal Biro Kesra.
Baca juga: MAKIJatim Warning Pansel Jangan Tutup Mata terhadap Laporan Masyarakat dalam Seleksi Kepala OPD Baru
Menurut Heru, kejadian tersebut merupakan peristiwa yang sangat memalukan dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di bawah kendali Biro Kesra.
“Luar biasa. Baru pertama kali dalam sejarah kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan jalan sehat dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah berjalan kisruh dan amburadul,” ujar Heru.
Kisruh bermula dari informasi yang tercantum dalam selebaran atau flier yang telah disebarkan panitia, di mana disebutkan bahwa kupon undian akan dibagikan kepada peserta di tengah pelaksanaan jalan sehat.
Sejak pukul 04.00 WIB, ribuan peserta dari Kota Surabaya maupun dari berbagai daerah di luar Surabaya telah memadati kawasan Masjid Al Akbar Surabaya yang menjadi pusat kegiatan. Peserta kemudian dilepas secara resmi oleh Ibunda Gubernur Jawa Timur dan bergerak mengikuti rute jalan sehat yang telah ditentukan.
Sesuai informasi yang disampaikan panitia, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berhak memperoleh kupon undian dengan berbagai hadiah menarik. Hadiah yang disediakan antara lain paket umrah gratis, sepeda motor, sepeda motor listrik, sepeda gunung, serta puluhan hadiah doorprize lainnya.
Namun, di tengah perjalanan, kondisi mulai memanas ketika banyak peserta tidak memperoleh kupon sebagaimana yang dijanjikan. Kekecewaan peserta pun semakin meningkat lantaran tidak adanya penjelasan yang dianggap memadai dari pihak panitia.
Heru menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, kupon yang dibagikan kepada peserta diduga hanya sekitar 25 persen dari total kupon yang telah disiapkan.
Akibatnya, emosi peserta memuncak. Massa yang kecewa kemudian bergerak menuju panggung utama dan meluapkan kekecewaannya dengan mengambil kotak pengumpulan kupon serta melemparkan kupon-kupon yang telah terkumpul.
Baca juga: MAKI Jatim Bongkar Dugaan Afiliasi dan Mark Up Proyek KDMP, Desak Aparat Usut hingga Aktor Utama
“Kondisi tersebut tentu sangat disayangkan dan berpotensi mencoreng wajah serta kehormatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” katanya.
Heru juga mempertanyakan alasan mengapa kupon yang telah disiapkan tidak dibagikan secara merata kepada seluruh peserta. Ia menilai hal tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Menjadi pertanyaan mendasar, mengapa kupon yang sudah disiapkan hanya dibagikan sebagian saja. Jangan sampai muncul pemahaman liar bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyimpan kupon untuk kepentingan internal agar peluang mendapatkan hadiah menjadi lebih besar,” tegasnya.
Secara kelembagaan, MAKI Jawa Timur mendesak Ibunda Gubernur Jawa Timur agar segera mencopot Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim dan meminta seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut dievaluasi.
Baca juga: MAKIJatim Tantang KPK Ungkap Dalang Korupsi Gedung Pemkab Lamongan Jangan Berhenti di Tiga Tersangka
“Secepatnya pihak Inspektorat Jawa Timur harus melakukan kajian, evaluasi dan telaah terhadap panitia jalan sehat yang notabene adalah Biro Kesra Jatim. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi memalukan ini harus diungkap secara jelas,” ungkap Heru.
Ia menegaskan bahwa pencopotan Kepala Biro Kesra Jawa Timur merupakan konsekuensi yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan yang dinilai tidak profesional.
Selain itu, MAKI Jatim juga berencana mengirimkan surat resmi kepada Biro Kesra Pemprov Jatim untuk meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan jalan sehat peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah tersebut.
“Semua harus terungkap. Oknum-oknum yang diduga sengaja bermain dan berharap bisa mendapatkan keuntungan dari hadiah jalan sehat tersebut juga harus dibuka secara detail dan transparan. Jangan sampai peristiwa seperti ini terulang kembali,” pungkas Heru.(Red)
Editor : Redaksi