Abadinews.id, Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur menargetkan penurunan angka stunting di Jawa Timur hingga di angka 18 persen di Tahun 2022 dan akan diangka 14 persen di Tahun 2024. Untuk mencapai ke angka tersebut di tahun 2024 dibutuhkan kerjasama semua stakeholder untuk melakukan mendorong tercapainya target nasional. Namun dari semua upaya yang terpenting dan harus bisa dilakukan adalah memastikan seluruh masyarakat Jawa Timur masuk ke dalam sistem sehingga akan mampu merubah perilaku akan kepedulian terhadap asupan nutrisi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD., KPTI dalam sambutannya pada acara Rakor Optimalisasi DAK Sub Bidang KB dalam Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 di Aston Sidoarjo City Hotel, 18 Oktober 2022.
Baca Juga: IPeKB Rayakan HUT ke-17, Gelar Roadsos Banyuwangi Hingga Yogyakarta
Rakor Optimalisasi DAK Sub Bidang KB ini dilakukan selama dua hari yaitu tanggal 18-19 Oktober 2022 yang menghadirkan Sekretaris Utama BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto,M.Si., Inspektorat Wilayah 1 BKKBN, Chinggih Widanarto, S.E., M.Si., dan Biro Perencanaan BKKBN.
"Bonus demografi akan menjadi beban kalau SDM-nya tidak unggul," tutur Dr. Erwin di depan peserta Rakor Optimalisasi DAK Sub Bidang KB yang diikuti seluruh Kepala OPD-KB se-Jawa Timur.
Erwin menegaskan yang menjadi tugas pemerintah saat ini adalah bagaimana menciptakan sistem yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat sehingga pada 10 hingga 20 tahun yang akan datang akan lahir SDM-SDM Indonesia yang unggul.
"Stunting adalah masalah yang berkaitan dengan gagal tumbuh anak. Dimana pada lima tahun pertama merupakan masa emas anak untuk tumbuh kembang. Untuk itu, ada Posyandu yang terus membantu orang tua dalam memantau tumbuh kembang anak," jelasnya.
Dengan masuknya masyarakat ke dalam sistem maka diharapkan angka stunting di Tahun 2025 akan semakin turun dibandingkan angka stunting di angka 2024, terangnya.
Baca Juga: Perwakilan BKKBN Jatim Siap Songsong Nusantara Baru
Dr. Erwin menambahkan dengan masuknya masyarakat ke sistem yang ada, diharapkan ada perubahan perilaku masyarakat untuk terus memperhatikan asupan nutrisi untuk keluarga. Dimana, saat ini pemerintah melalui berbagai program sudah memberikan bantuan langsung tunai yang diharapkan bisa digunakan dengan sebaiknya untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi.
Masih menurut Dr. Erwin, ke depan diharapkan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan asupan nutrisi dengan bahan lokal yang ada disekitar mereka.
Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati mengungkapkan BKKBN juga telah memiliki beberapa program terkait pemenuhan asupan nutrisi dengan memanfaatkan bahan lokal yaitu program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), dimana banyak ragam menu makanan sehat atasi stunting di Kampung Keluarga Berkualitas.
Baca Juga: BKKBN Susun GDPK 5 Pilar dan Libatkan Penduduk Secara Aktif di Pembangunan
"Melalui DASHAT ini diharapkan akan banyak muncul menu-menu masakan baru dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang kandungan asupan nutrisinya tinggi. Selain itu juga murah meriah dan terjangkau masyarakat," tandas Erna.
Ibu Erna juga menyampaikan bahwa untuk meningkatkan upaya bersama menurunkan stunting di Provinsi Jawa Timur, tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bantuan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam menjalankan pembangunan yang termasuk dalam Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh daerah, supaya pemerintah daerah mampu menutup gap/jarak antara kemampuan daerah dengan target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam prioritas Nasional.
“Kita harus dapat memanfaatkan dengan baik ketersediaan DAK dan BOKB tersebut, untuk mendongkrak capaian kinerja kita dalam pembangunan di daerah yang termasuk Prioritas Nasional, dimana stunting saat ini menjadi Prioritas Nasional hampir di segala bidang pembangunan,” tutup Erna.(AD1)
Editor : hadi
