Lamongan, Abadinews.id - Baihaki Akbar, S.E., S.H. Sekjen Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi, dalam kunjungan ke Kabupaten Lamongan, berkordinasi lintas organisasi, untuk menyikapi dan mengawal permasalahan dan perkembangan laporan ke KPK terkait pembangunan gedung Pemkab Lamongan yang menelan anggaran sebesar Rp. 151 Milyar. Sabtu (08/05/21)
Bung Baihaki Akbar, juga menyampaikan dan mengajak kepada seluruh LSM dan ORMAS untuk terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas.
Baca Juga: MPC Pemuda Pancasila Sikapi Indomaret Langgar Perda dan Tak Punya IUTM
Kami juga sangat kecewa dengan kinerja KPK yang sampai saat ini belum menetapkan tersangka, Terkait pembangunan gedung Pemkab Lamongan yang menelan biaya Rp. 151 Milyar, dan pembangunan gedung Pemkab Lamongan berlantai 7 pemkab Lamongan, dalam pengerjaannya selama 3 tahun dan diresmikan pada Minggu (10/11/2019), tersebut di duga tidak sesuai dengan kontrak dan telah terjadi addendum untuk perpanjangan waktu pengerjaan sampai 5 kali.
Baca Juga: DPP LARM-GAK Kecewa Kinerja KPK Terkait Gedung Pemkab Lamongan
LARM-GAK sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial kontrol sudah berkoordinasi dengan LSM dan ORMAS yang ada di Kabupaten Lamongan untuk turut dalam aksi demo besar-besaran di depan gedung KPK, yang tujuannya untuk meminta KPK segera menetapkan tersangka, dan agenda tersebut akan kami laksanakan pada bulan ini.
Kami juga mengajak seluruh warga Lamongan untuk turut aktif dalam mengawal permasalahan ini, dan kami juga mengajak kepada seluruh warga Lamongan untuk turut aktif melaporkan ketika melihat praktek KKN.
Baca Juga: DPP LARM-GAK Sikapi Terkait Penerapan Pembiayaan Program PTSL Lamongan
Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) berkomitmen untuk terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas dan memastikan bahwa hukum di Indonesia ini masih berlaku kepada para koruptor, pungkas Baihaki Akbar, S.E., S.H. Sekjen LARM-GAK. (Er)
Editor : hadi
