abadinews.id,SURABAYA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur mulai menyiapkan rencana aksi demonstrasi akbar ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur. Langkah tersebut menyusul mencuatnya rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim untuk Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim X 2027.
Baca Juga: Heru Satriyo Tegaskan Komitmen MAKI Jatim Menjaga Konstitusi dan Stabilitas Negara
MAKI Jatim menilai rencana pengalihan kewenangan pengelolaan anggaran tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka, terutama menyangkut dasar hukum, mekanisme pengelolaan, serta dampaknya terhadap kesinambungan pembinaan atlet Jawa Timur.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo atau Heru MAKI, menegaskan bahwa sikap kelembagaan MAKI bukan semata-mata untuk membela KONI Jatim. Menurutnya, perhatian utama organisasi adalah menjaga keberlangsungan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Jawa Timur yang selama ini dilakukan melalui sistem koordinasi KONI bersama KONI kabupaten/kota, cabang olahraga (cabor), pelatih, serta atlet.
Heru mengkhawatirkan apabila rencana pengambilalihan pengelolaan anggaran tersebut tidak didasarkan pada kajian yang matang, maka berpotensi mengganggu proses pembinaan atlet yang telah berjalan selama ini.
“Hal inilah yang membuat saya takut akan potensi hilangnya satu atau dua generasi atlet Jawa Timur. Dispora Jatim akan masuk ke rimba belantara yang berkaitan dengan kemajuan prestasi atlet, yang selama ini sudah maksimal dilakukan KONI Jatim,” ujar Heru MAKI.
MAKI Jatim secara kelembagaan akan meminta penjelasan resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, terkait dasar hukum dan dasar kewenangan rencana pengalihan pengelolaan dana hibah BK PON dan Porprov Jatim 2027.
Menurut Heru, persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan administratif antara lembaga pemerintah dan organisasi olahraga. Lebih dari itu, harus ada kejelasan mengenai pembagian kewenangan, tanggung jawab teknis, serta mekanisme pengawasan anggaran yang digunakan untuk kepentingan olahraga prestasi.
MAKI Jatim menilai KONI memiliki pengalaman dan keterhubungan langsung dengan cabang olahraga, pelatih, serta atlet. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembinaan dan persiapan menghadapi ajang olahraga nasional.
“Bukan sekadar urusan transportasi, akomodasi, atau memberangkatkan atlet ke pertandingan. BK PON memiliki tahapan teknis yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam mengenai sistem pembinaan olahraga prestasi,” tegas Heru.
Dalam persiapan menghadapi PON, BK PON merupakan tahapan strategis untuk menentukan kekuatan kontingen Jawa Timur. Proses tersebut mencakup rekrutmen, seleksi, pemetaan kemampuan atlet, penentuan atlet yang diberangkatkan, hingga proyeksi kekuatan kontingen menuju PON.
Setiap cabang olahraga memiliki mekanisme kualifikasi yang berbeda. Ada yang menerapkan sistem pemeringkatan atau rankingisasi, sementara cabang olahraga lainnya menggunakan sistem kuota yang membatasi jumlah atlet.
Selain seleksi, kebutuhan peralatan pertandingan juga menjadi bagian penting dalam proses persiapan. Atlet harus beradaptasi dengan perlengkapan yang akan digunakan pada pertandingan PON, sehingga pengadaan peralatan tidak dapat dilakukan secara mendadak.
Evaluasi performa atlet, sistem promosi dan degradasi, serta pemetaan kekuatan kontingen juga membutuhkan koordinasi dengan organisasi olahraga yang memahami karakteristik setiap cabang olahraga.
MAKI Jatim memandang bahwa pengelolaan anggaran dan pelaksanaan teknis BK PON maupun Porprov harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut agar tidak menghambat target prestasi Jawa Timur.
Tidak hanya menyoroti rencana pengalihan anggaran hibah KONI Jatim, Heru MAKI juga memastikan bahwa tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim tengah mengompilasi sejumlah informasi terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pada Dispora Jatim dalam rentang tahun anggaran 2022 hingga 2026.
Menurut Heru, materi yang telah dihimpun tersebut nantinya akan menjadi bagian dari agenda pelaporan resmi MAKI Jatim kepada aparat penegak hukum (APH).
MAKI Jatim berencana menyusun laporan secara bertahap dan sistematis, dengan mengedepankan dokumen, data, serta bukti pendukung yang relevan.
“Kami akan menunjukkan kasus dugaan perilaku korupsi pada kantor Dispora Jatim mulai tahun anggaran 2022 sampai 2026. Catat itu,” kecam Heru MAKI.
Baca Juga: Heru MAKI Gagas Apel Siaga Akbar “Jogo Presiden dan Jogo Jawa Timur”, Target 10 Ribu Massa
Ia menegaskan, apabila hasil penelusuran menunjukkan adanya indikasi tindak pidana korupsi, MAKI Jatim akan meneruskan laporan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dan Polda Jawa Timur untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Heru juga melontarkan kritik keras kepada Sekdaprov Jatim terkait rencana kebijakan pengalihan pengelolaan anggaran hibah tersebut.
“Hey Sekdaprov Jatim, apa Bapak pikir jajaran Dispora Jatim merupakan lembaga yang isinya para dewa, terutama kepala dewanya, dan jauh dari potensi dugaan perilaku koruptif?” ujar Heru.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk desakan agar setiap kebijakan pengelolaan anggaran publik tetap disertai mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat.
Heru MAKI kembali menegaskan bahwa rencana aksi demonstrasi akbar ke kantor Dispora Jatim tidak dilandasi kepentingan untuk membela KONI Jatim secara kelembagaan.
Menurutnya, MAKI Jatim lebih menitikberatkan pada upaya menjaga prestasi atlet Jawa Timur yang telah menjalani proses pembinaan panjang.
“Tolong dicatat bahwa MAKI Jatim secara kelembagaan tidak akan masuk dalam ranah lebih membela KONI Jatim. Ikhtiar kami lebih ke arah membela peningkatan prestasi para atlet, yang merupakan pejuang dunia olahraga Jawa Timur dan selama ini terkawal dengan baik oleh KONI Jatim sebagai induk olahraga,” tegas Heru.
Ia menilai, kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran olahraga harus mampu menjawab kebutuhan atlet, bukan justru menimbulkan persoalan baru dalam sistem pembinaan.
Baca Juga: MAKI Jatim Apresiasi Khofifah Raih Fatima Al-Fihriya Award 2026
MAKI Jatim mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah BK PON dan Porprov Jatim 2027.
Heru meminta agar pemerintah provinsi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar kebijakan, mekanisme penyaluran anggaran, pembagian tanggung jawab, serta pertimbangan teknis yang menjadi landasan rencana tersebut.
Menurutnya, penggunaan uang publik harus mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Sementara itu, Sekdaprov Jawa Timur Adi Karyono dan Kepala Bappeda Jatim, Iwan, disebut belum memberikan respons atas pertanyaan wartawan melalui WhatsApp mengenai pihak yang akan menerima dan mengelola dana hibah BK PON dan Porprov Jatim 2027.
Belum adanya tanggapan tersebut membuat rencana pengalihan pengelolaan anggaran masih membutuhkan klarifikasi resmi dari pemerintah provinsi.
MAKI Jatim memastikan akan terus mengawal perkembangan kebijakan tersebut dan menunggu implementasi nyata dari rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah olahraga.
Heru MAKI menegaskan, apabila kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi mengganggu pembinaan atlet, MAKI Jatim siap mengambil langkah konstitusional melalui aksi demonstrasi maupun pelaporan kepada aparat penegak hukum.
Pada akhirnya, persoalan kewenangan pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov Jatim 2027 diharapkan tidak menggeser tujuan utama pembangunan olahraga, yakni mempersiapkan atlet terbaik Jawa Timur agar mampu meraih prestasi maksimal di tingkat nasional maupun internasional.
MAKI Jatim menegaskan bahwa transparansi anggaran dan keberlanjutan pembinaan atlet harus berjalan beriringan. Sebab, prestasi olahraga Jawa Timur bukan sekadar target kompetisi, melainkan hasil dari proses panjang yang membutuhkan kepastian kebijakan, dukungan anggaran, dan tata kelola yang bertanggung jawab.(Red)
Editor : Redaksi
