abadinews.id,SURABAYA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menyoroti pengelolaan anggaran kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang diselenggarakan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Juni 2026.
Baca Juga: MAKI Jatim Bongkar Dugaan Kejanggalan Proyek PJU Jember Rp84 Miliar, Nama Pengusaha Sidoarjo Mencuat
Kegiatan yang berlangsung di halaman depan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya tersebut kini menjadi perhatian MAKI Jatim. Pasalnya, berdasarkan penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim terhadap dokumen anggaran APBD Provinsi Jawa Timur, kegiatan tersebut disebut memiliki alokasi anggaran lebih dari Rp1 miliar.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut. Terlebih, pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat yang diikuti ribuan peserta itu diwarnai persoalan dalam pembagian kupon undian hadiah.
Sesuai informasi penyelenggaraan, setiap peserta seharusnya memperoleh satu kupon yang digunakan untuk mengikuti undian berbagai hadiah. Hadiah yang disiapkan antara lain hadiah utama berupa paket umrah, sepeda motor, serta puluhan hadiah hiburan lainnya.
Namun, dalam pelaksanaannya, proses pengundian hadiah akhirnya dibatalkan setelah muncul protes dari sejumlah peserta yang mengaku tidak mendapatkan kupon undian.
Pembatalan tersebut menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan MAKI Jatim. Sebab, kegiatan yang telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1 miliar itu justru tidak berjalan sebagaimana mekanisme yang diinformasikan kepada masyarakat.
Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim kemudian melakukan penelusuran terhadap komponen pembiayaan kegiatan tersebut.
Menurut hasil telaah internal MAKI, anggaran lebih dari Rp1 miliar dinilai perlu diperiksa secara mendalam, terutama terkait kesesuaian antara nilai anggaran dengan realisasi kegiatan di lapangan.
Heru MAKI menyebut, apabila dihitung berdasarkan sejumlah komponen kebutuhan acara, seperti hadiah, penyewaan panggung, perangkat tata suara, pengisi acara, serta kebutuhan operasional lainnya, estimasi biaya kegiatan diperkirakan berada pada kisaran Rp250 juta hingga Rp300 juta.
Atas dasar perhitungan tersebut, MAKI Jatim menduga terdapat potensi ketidakwajaran anggaran yang perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk kemungkinan penggelembungan harga atau mark up.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, kontrak, bukti pembayaran, serta laporan pertanggungjawaban resmi dari pihak penyelenggara.
Heru MAKI mengungkapkan, pada Juni 2026 dirinya pernah menghubungi Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim, Agung, melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan pertanggungjawaban anggaran kegiatan Jalan Sehat yang pengundiannya dibatalkan.
Menurut Heru, dalam komunikasi tersebut dirinya memperoleh jawaban bahwa anggaran kegiatan akan digunakan untuk kegiatan lain.
Kegiatan pengganti yang dimaksud, berdasarkan penjelasan yang diterimanya, adalah rencana penyelenggaraan Jalan Sehat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2026.
Namun, MAKI Jatim menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Sebab, berdasarkan penelusuran internal organisasi, kegiatan Jalan Sehat yang disebut sebagai agenda pengganti tersebut tidak terlaksana sebagaimana informasi yang sebelumnya diterima.
Kondisi ini mendorong MAKI mempertanyakan bagaimana realisasi penggunaan anggaran lebih dari Rp1 miliar tersebut, termasuk apakah terdapat perubahan kegiatan, pergeseran anggaran, atau mekanisme pertanggungjawaban lainnya yang sah secara administrasi dan hukum.
Heru MAKI menjelaskan, Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim telah menyusun resume hasil penelusuran, termasuk bagan alur atau flow chart yang menggambarkan rangkaian peristiwa sejak pelaksanaan Jalan Sehat hingga persoalan pertanggungjawaban anggarannya.
Baca Juga: Dugaan Penyimpangan Proyek RSJ Menur, MAKI Jatim Segera Tempuh Jalur Hukum
Dokumen tersebut, kata dia, telah diserahkan kepada Bidang Hukum MAKI Jatim untuk melengkapi bahan penyusunan laporan dugaan tindak pidana korupsi.
"Resume dan flow chart perjalanan kejadian Jalan Sehat serta pola bagaimana kemudian Biro Kesra akan membuat skema kamuflase laporan pertanggungjawaban anggaran Rp1 miliar lebih, dari Tim Litbang atas persetujuan saya sebagai Ketua, sudah diserahkan resmi ke Bidang Hukum MAKI Jatim untuk melengkapi berkas laporan hukum dugaan korupsi berkenaan dengan anggaran tersebut," jelas Heru MAKI.
Ia menegaskan, pihaknya meminta Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim segera menyempurnakan berkas laporan agar dapat disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), paling lambat minggu pertama Desember 2026.
MAKI berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri seluruh tahapan penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Tidak hanya persoalan anggaran Jalan Sehat, MAKI Jatim juga mengaku menemukan indikasi lain dalam tata kelola anggaran makanan dan minuman (mamin) serta konsumsi di lingkungan Biro Kesra Setdaprov Jatim.
Heru menyebut, berdasarkan penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, terdapat keterangan dari sejumlah vendor penyedia makanan dan minuman yang mengarah pada dugaan praktik cash back dalam pengelolaan anggaran konsumsi.
"Dugaan cash back tersebut sesuai dengan kajian temuan fakta hukum dari keterangan vendor Mamin dan atau konsumsi yang berhasil ditemukan oleh Tim Litbang serta Investigasi MAKI Jatim," ujar Heru.
Baca Juga: APBD Rp2,3 Miliar, Sponsorship GMS 2025 Dipertanyakan
Menurutnya, informasi tersebut masih akan diperdalam untuk mengetahui pola transaksi, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta kemungkinan keterkaitannya dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Heru menambahkan, dugaan praktik serupa tidak tertutup kemungkinan terjadi pada tata kelola anggaran konsumsi di sejumlah OPD lain. Karena itu, MAKI Jatim berencana memisahkan temuan tersebut dalam berkas pelaporan hukum tersendiri.
Heru MAKI menegaskan, langkah pelaporan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan masyarakat terhadap penggunaan uang negara, khususnya anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Ia menyebut, selain Biro Kesra Setdaprov Jatim, MAKI juga tengah menyiapkan laporan atas sejumlah dugaan penyimpangan anggaran di beberapa OPD, di antaranya Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur serta RSJ Menur Surabaya, disusul dua OPD teknis lainnya.
"Bismillah, semua laporan dugaan korupsi pada beberapa OPD/Dinas seperti Dispora Jatim, RS Menur Surabaya, menyusul kemudian Biro Kesra Setdaprov Jatim dan dua OPD teknis lainnya, semoga menjadi kado terindah dari MAKI Jatim secara kelembagaan untuk masyarakat Jawa Timur dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2026 nantinya," pungkas Heru.
MAKI Jatim berharap Kejati Jawa Timur dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan objektif. Pemeriksaan diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan mengenai kewajaran anggaran, realisasi kegiatan, serta transparansi laporan pertanggungjawaban.
Sementara itu, penjelasan resmi dari Biro Kesra Setdaprov Jatim mengenai rincian penggunaan anggaran, pembatalan pengundian hadiah, serta mekanisme pertanggungjawaban kegiatan tersebut masih diperlukan agar persoalan ini dapat dilihat secara berimbang.
Pada akhirnya, penggunaan anggaran publik bukan hanya dituntut memenuhi prosedur administrasi, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
Editor : Redaksi