Anggaran GMS Rp2,3 Miliar,Heru MAKI Warning Keras Dana Sponsorship dan Siapkan Langkah Hukum

avatar abadinews.id

abadinews.id, Surabaya – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, melontarkan peringatan keras terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian dan pengelolaan dana sponsorship kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo (GMS) 2026.

 

Baca Juga: MAKIJatim Soroti LPJ Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya, Dugaan Pengelolaan Dana Sponsor Jadi Isu Krusial

Heru menegaskan, MAKI Jatim akan mengawal secara serius transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana sponsorship dalam kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 tersebut.

 

Sorotan MAKI Jatim muncul lantaran pelaksanaan GMS 2026 telah mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim dengan nilai sekitar Rp2,3 miliar.

 

Menurut Heru, anggaran yang telah disediakan pemerintah daerah tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan perencanaan, Rencana Anggaran Belanja (RAB), serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

 

Ia menyampaikan bahwa pihak event organizer (EO) penyelenggara telah memberikan penjelasan secara terperinci kepada MAKI Jatim mengenai pengelolaan anggaran kegiatan. Penjelasan tersebut, menurutnya, telah diterima secara kelembagaan dan membuka ruang kerja sama yang positif.

 

Namun, persoalan yang kini menjadi perhatian MAKI Jatim adalah keberadaan dana sponsorship dari pihak eksternal yang turut mendukung pelaksanaan GMS 2026.

 

“Berkaitan dengan dana sponsorship untuk kegiatan GMS 2026, secara kelembagaan MAKI Jatim akan memberikan alarm keras terhadap dugaan potensi perilaku koruptif dalam pengelolaan dana sponsorship tersebut di Dispora Jatim,” tegas Heru Satriyo.

 

Heru mempertanyakan mekanisme pengelolaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana sponsorship yang disebutnya berada di luar pengelolaan EO penyelenggara.

 

Ia menduga dana sponsorship tersebut dikelola langsung oleh Dispora Jatim, dengan melibatkan unsur Sekretariat dan bidang yang membidangi pembudayaan olahraga. Meski demikian, mekanisme tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak terkait.

 

Heru menegaskan, MAKI Jatim melalui bidang hukumnya tengah menyiapkan langkah hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana sponsorship GMS 2026.

 

Menurutnya, pengawasan tidak hanya akan diarahkan kepada pihak OPD yang mengelola anggaran, tetapi juga kepada perusahaan atau pihak sponsorship yang memberikan dukungan dana apabila terdapat bukti keterlibatan dalam dugaan pelanggaran hukum.

 

“Secara kelembagaan, Bidang Hukum MAKI Jatim akan menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, baik perusahaan sponsorship maupun pihak Dispora Jatim yang mengelola dana tersebut,” ungkap Heru.

Baca Juga: Heru MAKI Warning Keras Sekdaprov Jatim: Calon Kepala Biro PBJ Wajib Bersertifikasi dan Berpengalama

 

Ia menyebut, MAKI Jatim telah melakukan penelusuran awal terhadap sejumlah pihak yang selama ini memberikan dukungan sponsorship dalam kegiatan GMS.

 

Heru menilai, keberadaan dana sponsorship di tengah besarnya anggaran yang telah disediakan melalui APBD perlu mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, kondisi tersebut harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan persoalan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

 

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar, sekitar Rp2,3 miliar, untuk pelaksanaan GMS. Karena itu, keberadaan dana sponsorship harus memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas,” ujarnya.

 

Heru juga mengingatkan pihak sponsorship agar memastikan dukungan dana yang diberikan memiliki dasar administrasi yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Ia menegaskan, MAKI Jatim tidak ingin keberadaan dana sponsorship justru menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola kegiatan pemerintah daerah.

 

Baca Juga: Heru MAKI:BOIKOT GMS 2026! Anggaran Rp2,3 Miliar Dispora Jatim Disorot,Dugaan Ladang Korupsi Mencuat

“Warning saya jelas. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, pihak sponsorship maupun pihak Dispora yang mengelola dana tersebut akan kami dorong untuk diproses melalui jalur hukum. Jangan sampai persoalan ini justru mencoreng nama baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, Heru berpandangan bahwa apabila anggaran yang tersedia dinilai belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan, seharusnya dilakukan evaluasi dan telaah perencanaan anggaran secara resmi.

 

Menurutnya, langkah tersebut lebih tepat dibandingkan mencari tambahan dukungan sponsorship tanpa disertai kejelasan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

 

MAKI Jatim berharap Dispora Jatim dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sumber dana sponsorship, nilai dukungan yang diterima, mekanisme penggunaannya, serta pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan LPJ.

 

Hingga berita ini disusun, pernyataan mengenai dugaan potensi penyimpangan dana sponsorship tersebut masih merupakan sorotan dan penilaian dari MAKI Jatim. Belum terdapat keterangan resmi dari Dispora Jatim maupun pihak sponsorship yang disebut terkait mekanisme pengelolaan dana tersebut.

 

Redaksi membuka ruang bagi Dispora Jatim dan pihak sponsorship untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, maupun penjelasan guna memastikan pemberitaan tetap berimbang dan memenuhi prinsip jurnalistik profesional.(Red)

Editor : Redaksi

abadinews.id horizontal

Berita Lainnya

abadinews.id horizontal