APBD Rp2,3 Miliar, Sponsorship GMS 2025 Dipertanyakan

avatar abadinews.id

abadinews.id, Surabaya – Penelusuran Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta Investigasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur terkait dugaan pengelolaan dana sponsorship kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo (GMS) kembali menemukan informasi yang menjadi sorotan.

 

Baca Juga: MAKI Jatim Siap Bongkar Rekening Pribadi Oknum Dispora Jatim Penampung Dana Sponsorship GMS 2025

Kali ini, tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim mengungkap adanya dokumen berupa surat resmi permohonan bantuan yang disebut diterbitkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur dan ditujukan kepada sejumlah pihak sponsorship untuk mendukung pelaksanaan GMS tahun 2025.

 

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penggalangan dana sponsorship, terutama karena berdasarkan informasi anggaran yang menjadi perhatian MAKI Jatim, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar melalui APBD untuk kegiatan GMS 2025.

 

Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, mempertanyakan urgensi Dispora Jatim mengajukan permohonan bantuan kepada pihak sponsorship ketika kegiatan tersebut disebut telah memperoleh dukungan anggaran dari APBD.

 

"Ini menjadi pertanyaan serius. Bagaimana mungkin Dispora Jatim mengeluarkan surat permohonan bantuan kepada pihak sponsorship, sementara berdasarkan informasi yang kami peroleh, APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk kegiatan GMS 2025," ungkap Heru MAKI.

 

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak Dispora Jatim agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap tata kelola anggaran pemerintah daerah.

 

Heru menilai, apabila benar terdapat penggalangan dana sponsorship di luar anggaran APBD, maka harus ada kejelasan mengenai dasar hukum, mekanisme penerimaan, pencatatan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban seluruh bantuan yang diterima.

 

"Jangan sampai persoalan ini mencoreng nama baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur. Semua harus transparan. Kami meminta penjelasan mengenai aliran dana sponsorship tersebut, termasuk siapa yang menerima dan bagaimana penggunaannya," tegasnya.

 

 

 

Temuan surat permohonan bantuan tersebut juga mendorong MAKI Jatim memperluas penelusuran terhadap pelaksanaan GMS tahun 2026.

 

Heru MAKI menduga pola penggalangan dana sponsorship berpotensi kembali terjadi dalam penyelenggaraan GMS tahun ini. Karena itu, pihaknya menyatakan akan terus mengumpulkan dokumen dan informasi untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dana tersebut.

Baca Juga: Anggaran GMS Rp2,3 Miliar,Heru MAKI Warning Keras Dana Sponsorship dan Siapkan Langkah Hukum

 

Ia juga menegaskan, apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan penyimpangan dalam penerimaan maupun penggunaan dana sponsorship, MAKI Jatim akan membawa persoalan tersebut melalui bidang hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

"WARNING KERAS kami, seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana sponsorship GMS 2025 maupun 2026 akan kami telusuri. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum dan bukti yang cukup, persoalan ini akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum," ujarnya.

 

Lebih jauh, Heru mengingatkan bahwa pengelolaan dana sponsorship yang tidak transparan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila terdapat ketidaksesuaian antara penerimaan dana, penggunaan anggaran, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

 

MAKI Jatim menduga terdapat potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana sponsorship oleh oknum yang terlibat. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran aliran dana, serta klarifikasi pihak-pihak terkait.

 

 

Baca Juga: MAKIJatim Soroti LPJ Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya, Dugaan Pengelolaan Dana Sponsor Jadi Isu Krusial

 

Persoalan ini membutuhkan penjelasan resmi dari Dispora Jawa Timur, khususnya mengenai alasan penerbitan surat permohonan bantuan sponsorship, status dana yang diterima, serta hubungan antara anggaran APBD dan bantuan pihak ketiga dalam penyelenggaraan GMS.

 

Transparansi menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan maupun persoalan dalam pertanggungjawaban keuangan kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah.

 

Hingga berita ini disusun, belum terdapat klarifikasi dari Dispora Jatim terkait dokumen surat permohonan bantuan sponsorship maupun mekanisme pengelolaan dana yang dipersoalkan MAKI Jatim.

 

MAKI Jatim menyatakan akan melanjutkan penelusuran dengan mengumpulkan bukti dan dokumen pendukung guna memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran GMS 2025 dan 2026 dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

 

Prinsipnya, setiap penggunaan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah harus dapat diaudit, transparan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(Red)

Editor : Redaksi

abadinews.id horizontal

Berita Lainnya

abadinews.id horizontal