abadinews.id,Jember – Proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan nilai anggaran lebih dari Rp84 miliar pada tahun anggaran 2026, menjadi perhatian serius Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur.
Baca Juga: Dugaan Penyimpangan Proyek RSJ Menur, MAKI Jatim Segera Tempuh Jalur Hukum
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerjunkan Tim Litbang dan Investigasi ke Kabupaten Jember selama kurang lebih 10 hari untuk melakukan penelusuran serta pengawasan terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan proyek pengadaan tersebut.
Menurut Heru, pengadaan PJU merupakan salah satu sektor yang perlu mendapat pengawasan ketat karena memiliki sejumlah titik rawan penyimpangan, mulai dari penentuan spesifikasi teknis, penetapan harga satuan, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
"Proyek yang namanya PJU itu masuk kategori proyek candy gold atau permen emas. Dari pengalaman kami, pengadaan PJU memiliki sejumlah potensi penyimpangan yang harus dicermati dan dapat berujung pada persoalan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran," ungkap Heru MAKI.
Ia menjelaskan, MAKI Jatim sebelumnya telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah pengadaan PJU di beberapa wilayah, termasuk Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dari pengalaman tersebut, Heru menyebut terdapat enam aspek yang menjadi perhatian dalam pengawasan pengadaan PJU.
Pertama, dugaan pemberian cashback dari selisih harga per unit produk PJU yang berpotensi mengarah pada praktik pemberian keuntungan tidak semestinya kepada pihak tertentu.
Kedua, dugaan pengaturan spesifikasi teknis yang disesuaikan dengan produk pabrikan atau distributor tertentu, bukan berdasarkan kebutuhan teknis dan ketentuan regulasi yang berlaku.
Ketiga, potensi penggelembungan anggaran pekerjaan penggalian tanah untuk pemasangan angkur besi sebagai fondasi penyangga tiang PJU.
Keempat, dugaan penggelembungan harga pengadaan dan pemasangan tiang PJU dengan variasi ketinggian antara tujuh hingga sembilan meter.
Kelima, persoalan jaminan atau garansi produk yang menurut MAKI perlu diuji, terutama terkait realisasi tanggung jawab penyedia apabila terjadi kerusakan.
Keenam, kualitas dan fungsi perangkat GPS pada unit PJU yang perlu diperiksa kesesuaiannya dengan standar teknis serta kebutuhan sistem pengelolaan penyedia layanan terkait.
Heru menegaskan, keenam aspek tersebut masih merupakan titik penelusuran dan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, spesifikasi teknis, kontrak, serta kondisi fisik barang yang dipasang.
Dalam perkembangan penelusuran di Kabupaten Jember, Heru mengungkap adanya seorang pengusaha PJU asal Sidoarjo berinisial "S" yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan tersebut.
Heru juga menyampaikan dugaan adanya bantuan dari oknum aparat penegak hukum (APH) sehingga pengusaha berinisial S tersebut dapat masuk dalam lingkaran proyek pengadaan PJU di Jember.
"Khusus untuk Kabupaten Jember, berdasarkan data awal Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, ada nama pengusaha PJU asal Sidoarjo dengan inisial S. Yang bersangkutan diduga bisa masuk karena dibantu oknum APH. Saya sudah mengetahui secara detail bagaimana kualitas produk PJU tersebut dan ada sejumlah aspek yang berpotensi tidak sesuai apabila dikorelasikan dengan standar PJU berdasarkan ketentuan yang berlaku," tegas Heru.
Baca Juga: APBD Rp2,3 Miliar, Sponsorship GMS 2025 Dipertanyakan
Meski demikian, dugaan keterlibatan pengusaha maupun oknum APH tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Identitas pihak yang dimaksud, bentuk dugaan keterlibatan, serta hubungan dengan proses pengadaan perlu dikonfirmasi melalui dokumen dan keterangan para pihak terkait.
MAKI Jatim juga menyoroti proses pengadaan PJU di Kabupaten Jember yang disebut masih berlangsung melalui mekanisme mini kompetisi berbasis E-Katalog.
Heru mengaku memperoleh informasi dari tim investigasinya bahwa sejumlah unit PJU sudah terpasang di lapangan. Selain itu, tim juga mendapatkan informasi mengenai adanya pemesanan ribuan tiang PJU kepada salah satu vendor.
Kondisi tersebut, menurut Heru, perlu diklarifikasi karena harus dipastikan seluruh tahapan pengadaan telah berjalan sesuai prosedur, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, penetapan pemenang, kontrak hingga pelaksanaan pekerjaan.
"Proses pengadaan masih berproses melalui mini kompetisi berbasis E-Katalog. Namun, berdasarkan data yang diperoleh tim Litbang dan Investigasi, sudah ada PJU yang terpasang dan ada pula informasi pemesanan ribuan tiang PJU kepada salah satu vendor. Inilah yang membuat MAKI Jatim akhirnya turun langsung ke Jember," jelasnya.
Tidak hanya proyek tahun anggaran 2026, MAKI Jatim juga berencana menelusuri pengadaan PJU di Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2024 dan 2025.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pola pengadaan yang sama, permasalahan spesifikasi, ketidaksesuaian harga, maupun persoalan lain yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Heru menegaskan, pengawasan terhadap proyek PJU Jember akan terus dilakukan hingga tim memperoleh data dan bukti yang cukup untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Baca Juga: MAKI Jatim Siap Bongkar Rekening Pribadi Oknum Dispora Jatim Penampung Dana Sponsorship GMS 2025
Ia juga menyatakan bahwa apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, MAKI Jatim akan menyiapkan laporan kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan.
Terkait dugaan keterlibatan oknum APH, Heru menyatakan bahwa pelaporan nantinya tidak diarahkan kepada institusi yang membawahi oknum tersebut, melainkan kepada institusi penegak hukum di tingkat pusat.
"Pengawasan ini tidak berhenti dalam waktu singkat. Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim akan terus bekerja sampai menemukan alat bukti yang dapat digunakan untuk melengkapi laporan hukum," tegasnya.
MAKI Jatim menyatakan bahwa pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Sementara itu, hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan pengusaha PJU berinisial S maupun oknum APH masih memerlukan klarifikasi dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.
Pihak Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya organisasi perangkat daerah yang menangani pengadaan PJU, serta pihak penyedia yang disebut dalam pernyataan MAKI, perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.
Prinsipnya, pengadaan PJU dengan nilai anggaran lebih dari Rp84 miliar harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik dari sisi proses pemilihan penyedia, kualitas barang, kewajaran harga maupun manfaatnya bagi masyarakat.
Perkembangan hasil penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim terkait proyek PJU Kabupaten Jember akan terus dipantau dan diinformasikan melalui MAKINews.com, media online resmi MAKI Jatim.
Editor : Redaksi