abadinews.id, Surabaya Kesejahteraan pekerja menjadi fondasi utama dalam membangun kemajuan bangsa. Dalam momentum peringatan Hari Buruh tahun 2026, seruan agar negara hadir secara nyata dan tegas dalam melindungi serta meningkatkan kesejahteraan pekerja kembali menguat. Hal ini dinilai penting mengingat peran strategis pekerja sebagai penggerak utama roda perekonomian nasional.
Baca Juga: Anggota DPD RI Lia Istifhama Ucapkan Selamat Harlah ke-76 Fatayat NU: Berdaya, Berdampak, Mendunia
Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menegaskan bahwa pekerja bukan sekadar bagian dari sistem produksi, melainkan manusia yang memiliki hak dasar untuk hidup layak, memperoleh perlindungan hukum, serta jaminan masa depan yang pasti.
“Pekerja adalah pilar utama ekonomi. Negara tidak boleh abai. Sudah saatnya keberpihakan terhadap pekerja diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang adil dan berpihak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, hingga saat ini berbagai persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan serius. Mulai dari upah yang belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan hidup, perlindungan sosial yang belum merata, hingga kondisi kerja yang belum sepenuhnya aman dan manusiawi.
Ia menilai, kebijakan pemerintah ke depan harus mampu menjawab berbagai persoalan tersebut secara komprehensif. Tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia.
“Pembangunan tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan. Harus ada keadilan. Pekerja harus merasakan langsung hasil dari pembangunan yang mereka dorong setiap hari,” tegasnya.
Momentum Hari Buruh, lanjutnya, juga menjadi pengingat bahwa aspek kemanusiaan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan distribusi yang adil dan peningkatan kualitas hidup pekerja.
Baca Juga: Ning Lia :Hari Kartini 2026 Bukan Sekedar Ucapan,Tapi Aksi Nyata!
Dalam konteks ini, negara didorong untuk memperkuat regulasi ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk menghadapi tantangan era digital dan perubahan pola kerja. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi kebijakan juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran hak pekerja di lapangan.
Tidak hanya itu, sistem jaminan sosial bagi pekerja juga harus diperluas dan diperkuat agar mampu memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari kesehatan, kecelakaan kerja, hingga jaminan hari tua.
Di sisi lain, pentingnya membangun hubungan industrial yang harmonis juga menjadi perhatian. Dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dinilai harus terus diperkuat guna menciptakan keseimbangan kepentingan serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Baca Juga: Wartawan Parlemen Apresiasi Lia Istifhama, Anugerahkan KWP Award 2026
“Kolaborasi adalah kunci. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua pihak harus duduk bersama untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar adil dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dengan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan kesejahteraan pekerja di Indonesia dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup pekerja, tetapi juga memperkuat daya saing bangsa di tengah persaingan global.
Momentum Hari Buruh 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi peringatan seremonial, tetapi menjadi titik refleksi dan aksi nyata bagi negara untuk benar-benar hadir dalam melindungi dan menyejahterakan pekerja sebagai fondasi utama kemajuan Indonesia.
Editor : Redaksi
