abadinews.id,Surabaya — Selesai sudah rangkaian proses penggeledahan hingga penetapan tersangka terhadap AM selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, serta OS sebagai Kepala Bidang Pertambangan sekaligus Ketua Tim Pengelolaan Air Tanah ESDM Jatim.
Baca Juga: Ketua Maki Korwil Jatim: Pancasila Adalah Jiwa dan Identitas Bangsa yang Harus Terus Dijaga
Perkara ini kini sepenuhnya berada dalam ranah penanganan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, khususnya jajaran Asisten Tindak Pidana Khusus, untuk dilakukan pengembangan, pendalaman materi perkara, hingga proses penuntutan demi tegaknya keadilan.
Peristiwa ini tentu mengejutkan berbagai pihak, terutama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya jajaran pejabat eselon II. Rasa keprihatinan dan penyesalan pun muncul, mengingat dugaan yang mencuat berkaitan dengan praktik pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara.
Di tengah dinamika tersebut, penting bagi semua pihak untuk menyikapi dengan bijaksana. Narasi yang dibangun hendaknya mengedepankan semangat saling mendukung, bukan justru memperkeruh keadaan dengan asumsi, opini liar, maupun tudingan yang belum tentu berdasar. Apalagi, berkembang berbagai spekulasi yang mencoba mengaitkan kasus ini dengan sejumlah pihak lain, mulai dari pejabat sebelumnya hingga lingkaran pimpinan daerah.
Heru Satriyo Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia Timur
Mengatakan Bahwa Momentum ini seharusnya menjadi ruang refleksi bersama. Seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur perlu kembali menelaah secara mendalam tugas dan fungsi masing-masing dalam mengawal pembangunan daerah. Semangat kolektif untuk bergandengan tangan membangun Jawa Timur demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat harus kembali ditegaskan.
Baca Juga: Ekonomi Kreatif Bangkit, MAKI Jatim Dorong Kolaborasi Pelaku Industri dan Masyarakat
"Apa yang terjadi menjadi pengingat penting akan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap setiap kebijakan maupun perilaku yang berpotensi mengarah pada praktik koruptif. Kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan cermin bagi seluruh aparatur negara untuk kembali meneguhkan nilai-nilai integritas dan pengabdian.ucap Heru
Lebih dari itu, peristiwa ini menjadi momentum besar untuk menegaskan kembali bahwa hakikat pengabdian adalah melayani masyarakat, bukan mengejar kepentingan pribadi. Setiap amanah jabatan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, bukan pada keuntungan individu para penyelenggara negara yang sejatinya telah mendapatkan fasilitas dan penghasilan tetap dari negara.ujarnya
Kedudukan Gubernur Jawa Timur sebagai simbol tertinggi Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu ditempatkan secara proporsional dan dihormati oleh seluruh jajaran. Gubernur dipilih secara demokratis oleh mayoritas masyarakat, sehingga sudah sepatutnya seluruh elemen pemerintahan mengedepankan loyalitas, kepatuhan, serta profesionalitas dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan visi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Ditengah Isu Hoaks, MAKI Jatim Pilih Tebar Kepedulian di Hari Raya Kurban
Nilai-nilai pengabdian, disiplin, serta loyalitas terhadap tugas negara harus kembali menjadi fondasi utama dalam bekerja. Hal ini menjadi semakin penting di tengah kecenderungan munculnya ego sektoral di kalangan pejabat, yang berpotensi mengganggu soliditas dan semangat kebersamaan dalam membangun daerah.
Akhirnya, peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk terus menjaga marwah dan wajah pembangunan Jawa Timur. Dengan menjunjung tinggi integritas, kebersamaan, dan komitmen terhadap pelayanan publik, diharapkan Jawa Timur dapat terus melangkah maju menuju kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.(Red)
Editor : Redaksi
