Abadinews.id, Jakarta - Aliran dana pajak senilai triliunan rupiah di Kementerian Keuangan menjadi sorotan serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah harus mengusut hal tersebut secara transparan.
Dijelaskan LaNyalla, permasalahan tersebut bisa menjadi antitrust masyarakat kepada Pemerintah.
Baca Juga: Permintaan Presiden ke Ketum Parpol Agar Ubah Sistem Pemilu Layak Didukung
Apalagi jika ada pernyataan kalau tidak bayar pajak nanti BBM bisa naik tiga kali lipat.
“Rakyat sudah tahu kalau pengeluaran subsidi salah satunya dari pajak. Yang diinginkan rakyat, tunjukkan bukti uang rakyat telah dikelola dengan benar,” tuturnya Selasa (14/03/23).
Baca Juga: Ketum PBMI Minta Pengurus Siap Hadapi SEA Games Thailand dan PON ke-XXII
Tidak itu saja, LaNyalla menilai masalah ini bisa menjadi bom waktu jika tidak disikapi dengan serius oleh Pemerintah.
"Untuk itu, saya mendorong transparansi pemerintah terkait alian dana pajak bernilai triliunan rupiah tersebut. Usut dengan tuntas kemana dana tersebut mengalir. Karena ini menyangkut penyalahgunaan uang negara dari uang rakyat," terangnya.
Baca Juga: LaNyalla Dorong Strategi Khusus Dukung Program Swasembada Pangan
Senator asal Jawa Timur itu juga menekankan agar pemerintah tidak menakut-nakuti rakyat kecil terkait kewajiban menunaikan pajak.
"Karena tentunya para pejabat perpajakan harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada masyarakat. Mereka harus memperlihatkan hal yang pantas terkait pembayaran pajak. Bukan malah terkesan hidup bergelimang harta," pungkasnya.(AD1)
Editor : hadi
