Ketua DPD RI: Perlu Langkah Kongkrit Majukan Perekonomian Daerah

avatar abadinews.id
Ketua DPD RI didampingi sejumlah senator mengunjungi perbatasan NKRI dengan Papua Nugini di pos perbatasan negara (PLBTN) terpadu Skouw Jayapura
Ketua DPD RI didampingi sejumlah senator mengunjungi perbatasan NKRI dengan Papua Nugini di pos perbatasan negara (PLBTN) terpadu Skouw Jayapura

SURABAYA, Abadinews.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah membuat langkah konkret untuk memajukan perekonomian di kawasan perbatasan.

Hal tersebut disampaikan LaNyalla seiring dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke, Papua.

Baca Juga: LaNyalla Kritik Raperda Keolahragaan Jatim: Dinilai Preteli Peran KONI

“Keberadaan Pos Lintas Batas Negara harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendorong kemajuan ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya,” kata LaNyalla, Senin (13/09/21).

Menurut Mantan Ketua Umum PSSI itu perlu sinergitas antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sentra-sentra perekonomian baru.

Selain itu, perlu juga diprioritaskan pada aktivitas perdagangan, yakni ekspor dan impor.

Baca Juga: Sekjend IFMA Sambut Hangat LaNyalla

“Semua pihak terkait harus berperan aktif dalam menumbuhkan serta memajukan perekonomian di kawasan perbatasan. Ke depan diharapkan PLBN akan berkembang sehingga mampu mendukung aktivitas ekspor maupun impor,” paparnya.

Dengan diresmikannya PLBN di Sota, Merauke, kata LaNyalla, dapat mengembangkan berbagai potensi sumber daya alam lokal yang memiliki prospek besar seperti sektor pertanian dan peternakan. Jika hal itu dipacu dengan optimal, akan menjadi faktor pendorong perekonomian di Merauke dan sekitarnya.

“Apalagi pada tahun 2018 lalu Merauke ditetapkan sebagai daerah lumbung padi nasional. Bahkan sudah mampu ekspor komoditi pertanian antara lain beras, kopra dan gaharu. Dengan dibangunnya PLBN tentu saja semakin memudahkan alur dan prosedur ekspor,” ungkapnya.

Baca Juga: Uang Sitaan Korupsi Bantu Danai MBG LaNyalla: Keadilan Substantif yang Konkret

Meski demikian, LaNyalla mengingatkan untuk tetap mengutamakan pada sektor keamanan karena daerah perbatasan memiliki risiko kejahatan dan kriminalitas yang tinggi.

“Tak boleh dikesampingkan adalah antisipasi kemungkinan terjadinya tindakan kriminalitas. Meningkatnya mobilitas masyarakat, arus masuk dan keluar, serta aktivitas perekonomian yang terjadi pasti akan mendorong adanya kejahatan,” tutur Senator asal Jawa Timur itu.(Bejo)

Editor : hadi

abadinews.id horizontal

Berita Lainnya

abadinews.id horizontal