Bondowoso - Seusai sidak di kantor BPJS Kesehatan di Jl. Mastrip, Nangkaan Timur Kecamatan Bondowoso, Ketua Komisi 4 DPRD Bondowoso Adi Kriesna mengatakan saat ditemui awak media Rabu (30/10/19), bahwa secara fisik kantor BPJS yang menggunakan Ruko sebagai tempat operasional kurang representatif, karena harus melayani 700 ribu penduduk.
"Apalagi jumlah SDM yang melayani kurang memadai," katanya.
Baca Juga: Bupati Situbondo Lakukan Mutasi Terhadap 16 Pejabat Eslon II
Ia berharap BPJS Kesehatan Bondowoso bisa membuka diri dan tidak membiarkan masalah antrian berlarut-larut serta menyiapkan beberapa perangkat yang memadai.
"Kalau ada kaitannya dengan Dispenduk, ya koordinasi lah agar masyarakat tidak bolak-balik kesana," tuturnya.
Baca Juga: Adanya Calo di Adminduk Mendapat Tanggapan Serius Dari DPRD Bondowoso
Selama ini pelayanan BPJS Kesehatan di Bondowoso banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena terjadi antrian panjang.
Ada beberapa poin yang menjadi persoalan penyebab terjadinya antrian panjang, yaitu masyarakat mendaftar keanggotaan baru dan perubahan data. Namun masalah pelik terjadi pada perubahan data karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui prosedurnya.
Baca Juga: Hampir Separuh Incumbent Tumbang Pada Pilkades Serentak di Situbondo
" Misalnya NIK yang tidak sama dengan KK, sehingga masyarakat harus ngurusin ke Dispenduk. Ketika kembali lagi, ada problem administrasi lain," katanya.
Adi Kriesna mengatakan, banyak masyarakat masih tidak mengetahui secara detail apa yang harus dipersiapkan untuk mengurus jaminan kesehatan. Selain itu dia mengatakan, BPJS dinilai tidak siap dalam melayani masyarakat yang memilih BPJS, karena jaminan kesehatan dari pemerintah daerah sebelumnya sudah dihentikan.
Editor : Redaksi
