Bondowoso - Adanya dugaan pungutan liar dalam pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Bondowoso.
H. Tohari, Ketua Fraksi PKB mengatakan, setiap Pandangan Umum yang disampaikan oleh berbagai fraksi sejak dulu menyampaikan masalah ini, "Kalau ditanyakan mungkin jawabannya tidak ada. Tapi teman-teman wartawan bisa cek sendiri lah," ujarnya.
Baca Juga: Klinik Ultra Medika Ponorogo Dicekal, DPRD Angkat Bicara
Masyarakat yang ingin mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya dalam sehari sangat sulit karena banyaknya calo, namun dia tidak ingin memastikan apakah calo tersebut berasal dari oknum pegawai atau bukan.
Baca Juga: Bupati Situbondo Lakukan Mutasi Terhadap 16 Pejabat Eslon II
Karena, kata Tohari, sangat miris kenapa sampai ada anggota DPR ikut mengurusi KTP. Andaikan masyarakat mengurus adminduk dengan mudah dan cepat, maka tidak mungkin masyarakat mendatangi anggota DPR untuk mengadukan kesulitan mereka.
"Kalau kita sidak langsung kesannya seperti eksekutif, malah kita seperti calo juga akhirnya," tuturnya.
Baca Juga: Komjen Polisi Idham Aziz Secara Aklamasi Terpilih Sebagai Kapolri
Padahal H. Tohari, untuk mengurus adminduk seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu sehari, sesuai dengan instruksi Bupati. PRD Bondowoso berharap ada perbaikan pada sistem dalam pelayanan masyarakat, agar proses kepengurusan adminduk berjalan lancar.
Editor : Redaksi
