Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin telah membentuk dan mengumumkan nama-nama Menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.
Menteri yang masuk dalam tim ekonomi diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziah), Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita), Menteri Perdagangan (Agus Suparmanto), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Arifin Tasrif), Menteri BUMN (Erick Thohir), dan Menteri Koperasi dan UKM (Teten Masduki), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wishnutama), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bahlil Lahadalia).
Baca Juga: YKPN Sosialisasi Revolusi Peningkatan Produktivitas Pertanian
Staf Ahli KADIN Jawa Timur, Dr Ir Jamhadi, MBA, menyambut baik nama-nama menteri di tim ekonomi yang membantu pemerintahan Presiden Jokowi untuk 5 tahun ke depan.
"Saya lihat nama-nama tim ekonomi yang bertugas di kabinet Indonesia Maju tampak klop. Seperti Menko Perekonomian Pak Arilangga. Beliau sudah malang melintang menjadi Menteri Perindustrian dan sekarang menjadi Menko Perekonomian. Saya yakin beliau punya roadmap dan pekerjaan berlanjut," ujar Jamhadi, yang juga menjabat Direktur KADIN Institute.
Selain Airlangga, Jamhadi juga menyebut nama Sri Mulyani yang masih dipercaya sebagai Menteri Keuangan. Dikatakan Jamhadi, Sri Mulyani merupakan sosok menteri yang pernah mendapat penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia.
"Capaiannya pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5% meski pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata hanya 3,2%. Dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi bersama Sri Mulyani, PDB (produk domestik bruto) Indonesia masuk 10 besar dunia dari sebelumnya diperingkat 15, tepatnya di ranking 7 dengan nilai USD 3,55 triliun atau 5,2%. Diharapkan ke depan lebih baik lagi, bisa diperingkat 6," jelas Jamhadi.
Baca Juga: Jamhadi : Perlu Kolaboratif Menyiapkan SDM Unggul di Era Disrupsi
Cara meningkatkan PDB salah satunya ialah memperbanyak Kawasan Ekonomi Khusus dengan pola pengadaan lahan lease/sewa dan tax holiday di reform serta ijin OSS bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga 3 minggu bisa konstruksi.
Dengan demikian, maka investor akan tertarik. Namun, yang perlu menjadi perhatian ialah dari sisi perpajakan yang harus direformasi.
Dikatakan Jamhadi, dari sisi perpajakan masih mengenakan tarif moderat diangka 30gi warga yang berbisnis. Kondisi itu berbeda dengan di Amerika Serikat. Meski tarif pajaknya 43%, tapi jumlah item pajak hanya 11. Sedangkan di Indonesia ada 43 macam.
Baca Juga: Bertemu Delegasi Bisnis Singapura, Jamhadi Minta Tingkatkan Kerjasama
"Tarif bikin sederhana, misal hanya 5 macam meski 30%," kata Jamhadi.
KADIN Jawa Timur dan KADIN Institute, kata Jamhadi, bersama-sama Pemerintah dan akademisi serta komunitas akan mendukung kebijakan pemerintah, yang dalam periode ini diprioritaskan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh, menghasilkan entrepeneur yang kuat dan masyarakat sejahtera.
"Contohnya tidak mungkin UMK (upah.minimum kabupaten/kota) tidak naik setiap tahun karena tidak mungkin perekonomian tidak mengalami pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tapi kenaikan upah harus diiringi dengan meningkatnya produktivitas," ujar Jamhadi. (did)
Editor : Redaksi
