abadinews.id, Surabaya – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian masyarakat. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah daerah seperti Lumajang, Surabaya Raya, Malang, Mojokerto, hingga Pasuruan.
Baca Juga: Lia Istifhama: Lindungi Generasi Bangsa, Perangi Narkoba dengan Sinergi dan Kepedulian Bersama
Antrean yang didominasi kendaraan angkutan umum, truk logistik, hingga pelaku usaha transportasi itu dipicu sulitnya memperoleh Solar bersubsidi. Situasi tersebut berdampak langsung terhadap kelancaran operasional sektor transportasi dan distribusi barang di berbagai daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai fenomena yang terjadi tidak terlepas dari perubahan mekanisme distribusi kuota BBM subsidi yang diterapkan pemerintah pusat.
"Perubahan sistem distribusi kuota Solar dari yang semula menggunakan skema tahunan, kini beralih menjadi skema bulanan," ujar senator yang akrab disapa Ning Lia, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, perubahan pola distribusi tersebut membuat stok Solar bersubsidi di SPBU lebih cepat habis ketika mendekati akhir bulan. Akibatnya, antrean kendaraan berpotensi menjadi fenomena yang berulang setiap bulan apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Lia menjelaskan, pada mekanisme sebelumnya setiap SPBU memperoleh alokasi dalam bentuk kuota tahunan sehingga pengelolaan stok dinilai lebih fleksibel.
"Sebagai gambaran, satu SPBU mendapatkan alokasi sekitar 10.000 liter untuk kurun waktu satu tahun. Dengan sistem tersebut, antrean biasanya baru terjadi ketika kuota tahunan mulai menipis menjelang akhir tahun," jelasnya.
Namun, lanjutnya, sejak diterapkannya skema kuota bulanan, keterbatasan pasokan berpotensi muncul lebih cepat.
Baca Juga: Ning Lia: Konektivitas Jalan Buka Peluang Madura Menjadi Motor Ekonomi Baru Jawa Timur
"Ke depannya, kita tidak perlu heran apabila antrean kendaraan mulai terjadi setiap tanggal 22, 23, atau 24 ke atas karena kuota bulanan di setiap SPBU memang sudah mulai berkurang," kata Lia
Ia menilai perubahan mekanisme distribusi tersebut membawa konsekuensi yang cukup besar bagi berbagai sektor produktif yang sangat bergantung pada ketersediaan Solar bersubsidi. Mulai dari angkutan umum, armada logistik, kendaraan distribusi barang, hingga sektor pariwisata kini harus menghadapi waktu tunggu yang lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar.
Menurut Lia, apabila kondisi tersebut terus terjadi secara berulang setiap bulan, maka bukan hanya mengganggu aktivitas transportasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya operasional para pelaku usaha. Dampak lanjutannya dapat memengaruhi kelancaran distribusi barang, harga kebutuhan pokok, hingga mobilitas masyarakat.
Baca Juga: Ketua Baru GP Ansor Terpilih, Ning Lia Tekankan Penguatan Peran Pemuda dan Keutuhan NKRI
Selain persoalan distribusi, Lia juga menyoroti aspek pengawasan penyaluran BBM subsidi. Ia menyebut adanya sanksi yang diberikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada sejumlah SPBU membuat pengelola lebih berhati-hati dalam menyalurkan Solar subsidi agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kehati-hatian tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, meskipun di lapangan turut memengaruhi pola pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, Lia berharap pemerintah pusat dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dinamika pasokan dan distribusi Solar bersubsidi di berbagai daerah. Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh serta tidak muncul spekulasi yang dapat menimbulkan keresahan.
"Keterbukaan informasi sangat penting. Ketika masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya, pemerintah bersama para pemangku kepentingan dapat lebih mudah menyusun solusi bersama guna menjaga kelancaran distribusi BBM subsidi tanpa mengganggu roda ekonomi masyarakat," pungkas Ning Lia.(Red)
Editor : Redaksi
