abadinews.id, Surabaya - Viral dan menjadi sorotan publik, dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi pada Senin (11/5/2026). Kali ini insiden menimpa 12 sekolah di Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan sekitar 200 siswa harus mendapatkan penanganan medis usai mengonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan.
Para siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing hingga lemas. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan dan penanganan medis di Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya. Sejumlah siswa bahkan sempat dirujuk ke rumah sakit meski sebagian besar dalam kondisi ringan.
Baca Juga: Pemecatan Guru Jadi Sorotan, Senator Lia Tekankan Etika Pendidikan
Kasus ini langsung mendapat perhatian serius dari Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur yang memutuskan menutup sementara operasional SPPG Tembok Dukuh sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, juga melakukan inspeksi mendadak ke dapur penyedia MBG tersebut dan menemukan sejumlah persoalan terkait kebersihan dan pengelolaan dapur.
Langkah cepat BGN itu mendapat apresiasi dari anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama. Senator asal Jawa Timur tersebut menilai penutupan sementara SPPG merupakan tindakan tepat demi mencegah risiko lebih besar sambil menunggu hasil laboratorium.
“Kita sama-sama mendapatkan informasi bahwa sampel makanan sedang diuji laboratorium. Namun tentunya sambil menunggu hasil pun, langkah tegas memang harus dilakukan. Dan yang dilakukan BGN dengan menutup SPPG itu secara sementara sangat tepat,” ujarnya.
Meski demikian, Lia memberikan catatan kritis terkait terus berulangnya dugaan keracunan dalam program MBG di berbagai daerah.
“Dugaan keracunan akibat sajian menu MBG ini bukan peristiwa pertama. Ini sudah kesekian kali dan terjadi di tempat lainnya, bukan hanya Surabaya. Maka yang harus dipahami bersama adalah upaya preventif. Jika penutupan SPPG yang bermasalah itu langkah kuratif,” tegasnya.
Menurutnya, aspek pencegahan harus menjadi perhatian utama mengingat penerima manfaat program MBG adalah anak-anak dan kelompok rentan seperti ibu hamil.
Baca Juga: Lia Istifhama: Hari Buruh 2026 Sudah Saatnya Kebijakan Tegas Berpihak pada Pekerja
Ia menyoroti kapasitas pengelolaan makanan dalam jumlah besar yang dinilai tidak bisa dilakukan sembarangan.
“Memasak 3.000 porsi bukan perkara mudah. Jika penyedia makanan tidak memiliki latar belakang usaha kuliner atau catering dalam skala besar, maka potensi kesalahan pengolahan maupun penyajian sangat mungkin terjadi,” katanya.
Lia juga menyinggung pengakuan sejumlah siswa yang menyebut menu krengsengan yang disajikan memiliki rasa pahit. Menurutnya, hal itu seharusnya bisa terdeteksi sejak awal apabila ada proses kontrol kualitas yang ketat sebelum makanan dibagikan.
“Nah, apakah SPPG sebelum menyajikan sudah mencoba sampel makanan tersebut? Dan apakah memasak dilakukan 3.000 porsi sekaligus? Misalnya proses pengolahan dilakukan beberapa tahap, maka setiap tahap saat hendak disajikan tentu harus dicoba terlebih dahulu,” ujarnya.
Baca Juga: Anggota DPD RI Lia Istifhama Ucapkan Selamat Harlah ke-76 Fatayat NU: Berdaya, Berdampak, Mendunia
Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam proses pengecekan kualitas makanan dapat terus memunculkan risiko keracunan massal di kemudian hari.
Lebih lanjut, legislator tersebut mengaku sebenarnya telah menyinggung persoalan target 3.000 porsi MBG saat Rapat Dengar Pendapat dengan BGN pada awal 2025 lalu. Ia meminta agar target tersebut tidak dipatok secara kaku.
“Menurut hemat saya, target 3.000 porsi jangan saklek dan dipatenkan. Skill pengolahan makanan porsi jumbo tidak semua orang bisa, apalagi jika dilakukan setiap hari dan berpacu dengan waktu penyajian. Di sinilah risiko dan potensi keracunan bisa muncul jika oknum SPPG tidak memiliki kemampuan khusus,” tandasnya.
Kasus dugaan keracunan MBG di Surabaya ini kini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Hasil laboratorium terhadap sampel makanan akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut sekaligus menentukan langkah evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG ke depan.(Red)
Editor : Redaksi
