Abadinews.id, Surabaya – Polda Jawa Timur mengklarifikasi terkait tuduhan oleh Tiga organisasi Masyarakat ( Ormas ) yang menyatakan bahwa ada dugaan Polda Jatim menyalahgunakan wewenang.
Tiga elemen organisasi masyarakat Jatim itu terdiri Projo, LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Jatim dan DPD GRIB Jaya Jatim.
Baca Juga: Perhutani Probolinggo Bersama Bupati Lumajang Gelar Tandur Bareng Peringati Hari Bumi
Tudingan itu dikarenakan, Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim menindaklanjuti pengaduan Masyarakat (dumas) terkait dugaan korupsi sejumlah pejabat pemerintahan di wilayah Jawa Timur termasuk Mantan Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim, Kombespol Lutfhie Sulistiawan saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah mengklarifikasi Cak Thoriq.
"Benar, kami memanggil yang bersangkutan ( Cak Thoriq…. _red_ ) karena ada pengaduan,”tutur Kombespol Lutfhie, Sabtu (07/09).
Dirreskrimsus Polda Jatim ini menjelaskan, bahwa mantan Bupati Lumajang dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
“Kami mintai keterangan karena adanya pengaduan," jelas Kombespol Luthfie.
Lebih jauh dikatakan oleh Dirreskrimsus Polda Jatim, untuk pemanggilan terhadap cak Thoriq sebelum adanya pendaftaran cakada.
“Setelah yang bersangkutan ( Cak Thoriq…. _red_ ) resmi mendaftar sudah tidak ada pemanggilan klarifikasi lagi,” terang Kombespol Luthfie.
Seperti diketahui, sebelumnya Polda Jatim sempat didatangi oleh sekitar 50 orang perwakilan warga Lumajang, yang tergabung dalam LSM GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) Kabupaten Lumajang.
Mereka menggelar aksi demonstrasi damai di depan Mapolda Jatim menuntut respons cepat dari Polda Jatim terhadap laporan dugaan korupsi mantan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq.
Massa yang tergabung tergabung dalam LSM GMPK itu mengaku telah melayangkan pengaduannya ke Polda Jatim sejak 23 Juli 2024.
Massa aksi juga membentangkan berbagai poster dan banner yang bertuliskan "Segera Usut Proses Kasus Korupsi Thoriq dan Kroninya” di halaman Mapolda Jatim pada 12 Agustus 2024.
Baca Juga: Selamatkan Hutan Lereng Semeru, Rimbawan Perhutani Peringati Harjalu ke-768
Terkait adanya beberapa dinas di pemerintahan baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dan penyedia jasa yang diperiksa oleh Subdit III Tipikor Polda Jawa Timur, ditegaskan oleh Kombespol Luthfie didasari atas adanya Dumas.
“Kita panggil, kita klarifikasi itu karena adanya pengaduan Masyarakat (Dumas),” kata Kombespol Luthfie.
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Jatim, Kombespol Dirmanto menghimbau Masyarakat turut menjaga dan mesukseskan Pilkada 2024 yang akan datang.
“Polda Jatim menghimbau kepada semua elemen Masyarakat khususnya di Jawa Timur agar bersama – sama dan mesukseskan Pilkada 2024 dengan damai dan sejuk,” tegas Kombespol Dirmanto.
Lebih jauh Kombespol Dirmanto juga menghimbau apabila Masyarakat menemukan pelanggaran pemilu agar segera melaporkan ke Bawaslu.
Kabidhumas Polda Jatim ini juga menegaskan, bahwa Polda Jatim tetap komitmen bersikap netral terhadap kontestasi Politik di Pilkada serentak 2024.
“Sikap kami tetap untuk menjaga Netralitas di Pilkada, jadi tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh Polda Jatim terhadap salah satu calon kepala daerah, ”tandas Kombespol Dirmanto.
Baca Juga: Perhutani Kordinasi dan Bersinergi dengan Bupati Lumajang
Sementara itu, Pemanggilan Mantan Bupati Lumajang Thoriqul Haq oleh Subdit III Tipikor Polda Jawa Timur sebagai saksi kasus dugaan korupsi donasi bencana erupsi Gunung Semeru, tak akan mengganggu terkait pencalonannya di Pilbup Lumajang.
Hal itu dikatakan oleh Cak Thoriq, sapaan akrabnya usai diperiksa oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim, Selasa (03/09).
"Ndak ada, baik-baik semua, Yo kampanye tetep jalan. Iki mau teko rodok sore karena kampanye (Ini tadi datang agak sore karena kampaye)," tukas Thoriq kepada media.
Mantan Bupati Lumajang yang akan maju lagi ke Pilkada 2024 ini mengatakan kedatangannya di Polda Jatim hanya untuk berbagi informasi.
Dia tiba di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim sekitar pukul 14.00 WIB tanpa didampingi penasihat hukum.
"Diskusi sharing, saya sampaikan bahwa Pramuka menerima bantuan miliaran tapi Pemda tidak mendapat laporan berapa dapat secara utuh operasional untuk apa saja," pungkas Thoriq. (4U)
Editor : Hadi
