abadinews.id,Surabaya – Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi Leksono menggelar kegiatan Reses Sidang Ke-2 Masa Persidangan Ke-3 Tahun 2026 bersama masyarakat sebagai bentuk penyerapan aspirasi warga secara langsung. Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dengan wakil rakyat terkait berbagai persoalan yang dihadapi warga di lingkungan mereka.
Baca juga: Santunan Yatim Penuh Makna, Doa Agar Generasi Mendatang Lebih Sejahtera
Dalam suasana yang hangat dan interaktif, warga menyampaikan beragam aspirasi mulai dari persoalan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, hingga keberadaan pasar tradisional di kawasan PPI. Kehadiran masyarakat dari berbagai RT dan RW menunjukkan tingginya harapan warga agar aspirasi mereka dapat diperjuangkan dan direalisasikan melalui kebijakan pemerintah daerah.
Salah satu aspirasi datang dari Arif, warga RT 2 RW 1, yang menyoroti kondisi Jalan PPI yang dinilai rusak dan membutuhkan perbaikan menyeluruh. Menurutnya, selama ini perbaikan hanya dilakukan dengan penambalan sementara sehingga tidak memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat pengguna jalan.
“Jalan PPI itu maunya diaspal, bukan ditambal-tambal saja,” ujar Arif di hadapan peserta reses.
Selain persoalan infrastruktur, keluhan terkait pelayanan kesehatan juga mencuat dalam pertemuan tersebut. Seorang warga Jalan Gresik PPI RT 1 RW 4 mengaku kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri akibat faktor usia dan keterbatasan ekonomi. Ia berharap kepesertaan BPJS miliknya dapat dialihkan menjadi BPJS pemerintah agar tetap bisa memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani tunggakan.
Menanggapi hal tersebut, Budi Leksono menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya warga yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi.
“Kalau BPJS mandiri pasti disuruh melunasi. Harapan saya, kalau memang kondisinya tidak mampu, jangan membuat masyarakat galau berpikir harus melunasi. Langsung saja diputihkan,” tegasnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian serius warga adalah rencana pemindahan Pasar PPI. Dalam forum tersebut, masyarakat secara kompak menyampaikan penolakan terhadap rencana relokasi pasar karena dinilai masih sangat dibutuhkan warga sekitar serta tidak mengganggu aktivitas lalu lintas di kawasan tersebut.
Baca juga: Budi Leksono Aspresiasi Pelestarian Budaya Melalui Pameran Keris dan Kolaborasi UMKM
Budi Leksono menyampaikan bahwa warga berharap pemerintah cukup melakukan penataan jam operasional pasar tanpa harus memindahkan lokasi pasar yang sudah menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat selama bertahun-tahun.
“Terkait Pasar PPI yang mau dipindah, warga sudah sepakat tidak mau dipindahkan. Cukup diatur jam operasionalnya saja, karena tidak mengganggu jalan raya. Kalau memang dipindah, harus jelas tempatnya di mana dan apakah dijamin tetap ramai,” katanya.
Sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya yang membidangi sektor perekonomian dan keuangan, Budi Leksono juga menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan warga.
Baca juga: Reses Bersama Warga Kelurahan Wonorejo, Budi Leksono Tingkatkan SDM Bagi Pemuda
Menurutnya, kegiatan reses bukan sekadar agenda formal, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat untuk memastikan setiap keluhan dan kebutuhan warga dapat diperjuangkan dalam kebijakan pemerintah kota.
“Reses ini merupakan kewajiban sekaligus bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Semua masukan warga akan kami tampung dan perjuangkan agar bisa direalisasikan melalui program pemerintah kota,” ujarnya.
Kegiatan reses tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat. Melalui dialog terbuka seperti ini, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Acara tersebut turut dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, serta warga sekitar yang berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun DPRD Kota Surabaya demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.(Red)
Editor : Redaksi