Bondowoso - Peraturan Daerah (Perda) tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah perlu disesuaikan dengan isu sosial saat ini untuk menggantikan Perda yang lama.
Murti, salah satu pemerhati lingkungan Bondowoso, kepada Awak Media, Jumat (1/11/2019) mengatakan, masalah sampah tidak akan pernah habis karena setiap orang adalah produsen sampah. Namun sampah juga bisa menjadi berkah bagi sebagian masyarakat, sehingga perlu ada penyesuaian Perda dalam pengelolaan sampah.
Baca Juga: KJJT Bondowoso Bertekad Kembalikan Marwah Jurnalistik
"Pengelolaan sampah yang dimaksud adalah pengurangan dan penanganan," kata Murti.
Pengurangan itu terkait kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di bank sampah yang sudah disediakan. Sedangkan penanganan adalah kewenangan Dinas terkait dalam upaya menyediakan sarana-prasarana pengelolaan sampah.
Baca Juga: Pedagang Kecil Layak Mendapatkan Bantuan Modal dari CCF
Di tempat yang sama, Habibur Rohim, Asisten Ketua Tim Raperda Pengelolaan Persampahan Universitas Jember mengatakan, poin paling penting dalam Raperda tersebut adalah kewenangan pemerintah daerah secara mendetail dalam mengelola sampah, karena di dalam undang-undang nomor 23 sudah disebutkan tentang bagaimana otonomi daerah khususnya Pemda dalam mengelola sampah.
Selain itu, lanjut pria yang akrab disapa Habib, ada istilah Bank Sampah di Raperda sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Baca Juga: Kades Kladi Klarifikasi Terkait Berita Hoax di WhatsApp Berantai
"Karena selama ini yang terjadi di Bondowoso lebih ke arah Bottom Up. Seharusnya kan kebijakan pengelolaan sampah kan Top Down sehingga yang di atas bisa mengikuti yang di atas," katanya.
Editor : Redaksi
