Surabaya, Abadinews.id - Polda Jatim bersama TNI, Pemprov Jatim dan Stakeholder lainnya menggelar apel gabungan dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru 2021, di lapangan Mapolda Jatim. Terkait dengan sosialisasi di titik penyekatan serta larangan mudik lebaran. Senin (12/04/21)
Personil yang akan diterjunkan dalam Operasi Keselamatan Semeru 2021 berjumlah 3.706 diantaranya 390 Personil Polda. 3.316 Personil Satuan wilayah Jajaran Polda Jatim.
Baca Juga: Ditreskrimum Polda Jatim Ungkap 28 Kasus TPPO, Amankan 41 Tersangka
Tujuannya yang pertama memberikan sosialisasi terkait kebijakan pemerintah untuk larangan mudik, dan akan melakukan beberapa penyekatan, yang akan di sosialisasikan mulai sekarang.
"Jadi sosialisasi dan edukasi ini maknanya supaya masyarakat mengerti, dan melaksanakan program pemerintah," tutur Kapolda Jatim usai apel gelar pasukan.
Lebih lanjut, Kapolda Jatim menjelaskan. Karena kita ketahui bersama, pasca liburan yang lalu tahun kemarin, yaitu natal dan tahun baru, kemudian mudik lebaran tahun kemarin juga, selesai liburan angka COVID-19 naik.
Sehingga ada asumsi bahwa pergerakan manusia dalam waktu bersamaan, akan memperbesar risiko persebaran COVID-19. Sehingga kita lakukan kegiatan hari ini.
Baca Juga: Polda Jatim Bekuk Tiga Tersangka Carok di Sampang hingga Meninggal Dunia
"Tentunya kami mohon dukungan masyarakat dan mohon memberitahukan sanak saudaranya supaya nanti lebaran tetap di rumah," terangnya.
Penegakan tersebut nantinya akan mengedepankan Preemtif, Preventif, disertai penegakan hukum secara seleksi prioritas.
Sasarannya dalam Operasi Keselamatan Semeru 2021, kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap Protokol Kesehatan, dan masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas serta yang belum memahami terkait larangan mudik lebaran 2021.
Baca Juga: Polda Jatim Gelar Tasyukuran di HUT Korps Brimob Polri ke-79
"Tentunya stakeholder terkait dari lalu lintas perhubungan, kesehatan dan ada juga beberapa ormas yang kita libatkan untuk menginformasikan kebijakan pemerintah ini, untuk mudik awal, ada larangan dari Menpan-RB, bahwa ASN sudah dikeluarkan surat resmi sehingga, kontrol terhadap anak buahnya bisa dilakukan," jelasnya.
Sedangkan pemerintah sendiri mengeluarkan informasi pada masyarakat, sehingga pihak swasta bisa bersama pemerintah sama-sama melaksanakan hal ini.
" Harapannya, sinergi ini bisa membuat masyarakat memahami betul. Jika kita masih mengalami COVID-19, masih banyak saudara kita, adik-adik kita meninggal karena COVID-19, tentunya ini menjadi atensi kita sama-sama," tutup Irjen Pol Nico Afinta. (AD1)
Editor : hadi
