abadinews.id, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Jawa Timur berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Indar Parawansa Resmikan Line 4 Pabrik Infus Satoria di Pasuruan
Pencapaian tersebut semakin mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK-RI selama sebelas tahun berturut-turut menjadi bukti konsistensi Pemprov Jawa Timur dalam mengelola keuangan daerah secara baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dukungan DPRD, serta sinergi berbagai pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Menurut Khofifah, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan setiap anggaran yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur.
“Alhamdulillah, Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan WTP ke-11 secara berturut-turut. Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah serta dukungan semua pihak yang terus menjaga akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Khofifah.
Baca Juga: Khofifah Jajaki Kerja Sama Strategis Jatim–Arab Saudi, Dorong Investasi hingga Pariwisata
Selain berhasil mempertahankan opini WTP selama sebelas kali berturut-turut, capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Hingga saat ini, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK telah mencapai 86,20 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 75 persen.
Capaian tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan.
Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemprov Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat reformasi birokrasi yang adaptif, efektif, serta berdaya saing.
Baca Juga: Khofifah Tegaskan Pentingnya Sinergi, Misi Dagang Jatim Raup Rp2,08 Triliun
“Prestasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta memastikan seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.
Dengan raihan opini WTP sebanyak sebelas kali berturut-turut dan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK yang melampaui rata-rata nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai gerbang baru Nusantara yang terus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(Red)
Editor : Redaksi
