Surabaya,abadinews.id – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Jawa Timur mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat peran konsultan lokal dalam proyek-proyek yang dibiayai APBD. Hal itu disampaikan dalam peringatan HUT ke-43 Inkindo yang dirangkai dengan kegiatan Forum Anggota INKINDO Jawa Timur 2025 di Mercure Hotel Grand Mirama Surabaya,Selasa (2/12/2025) dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Baca Juga: Wagub Ajak INKINDO Sukseskan Percepatan Pembangunan Proyek Perpres
Ketua dewan perwakilan Inkindo Jatim Iwan Susilo menjelaskan bahwa selama ini sebagian pekerjaan konsultansi di Jawa Timur masih banyak dikerjakan konsultan dari luar daerah. Menurutnya, daerah harus mampu memastikan agar APBD dapat dinikmati oleh badan usaha konsultan di Jawa Timur tanpa menutup kesempatan pihak luar.
“Kami meminta Pemprov melalui Perda atau Pergub agar ada pemberdayaan konsultan lokal. Bila ada keahlian yang belum tersedia di Jatim, barulah melibatkan konsultan dari luar,” ujarnya.
Terkait masih adanya oknum konsultan yang terlibat persoalan di lapangan, ia mengakui hal tersebut menjadi tantangan tersendiri. Inkindo mendorong anggota untuk memiliki dokumentasi dan bukti kerja yang lengkap sebagai bagian dari sistem manajemen mutu, sehingga tidak mudah dituduh terlibat penyimpangan. Ia juga meminta media dan masyarakat memberikan laporan yang objektif serta jelas sumber masalahnya.
Pada kesempatan itu, Inkindo Jatim juga menyoroti kondisi menjelang akhir tahun yang kerap memunculkan pekerjaan berstatus “kontrak kritis”. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pekerjaan tidak serta-merta menjadi indikasi masalah, karena faktor cuaca, kondisi lapangan, dan hal teknis lain dapat memengaruhi progres.
“Keputusan untuk memperpanjang atau memutus kontrak menjadi kewenangan PPK berdasarkan evaluasi lapangan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan juga baru mengeluarkan aturan terkait mekanisme penarikan anggaran yang harus diperhatikan para penyedia jasa.
Inkindo berharap masukan dari kegiatan ini dapat dibawa dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) pada Mei 2026, sekaligus memperkuat regulasi jangka panjang yang mendukung penguatan konsultan lokal.
“Untuk APBD Jatim kami mendorong prioritas bagi konsultan lokal. Kalau untuk APBN, silakan dari luar daerah, karena sifatnya nasional. Tapi untuk Jawa Timur, kami ingin yang lokal menjadi tuan rumah,” tegasnya.
Di tempat yang sama President INKINDO Ir. Erie Heryadi ,M.H.mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan ajang komunikasi dua arah antara pengurus dan anggota. Acara ini sekaligus digelar untuk merayakan ulang tahun INKINDO Jawa Timur yang ke-43. Alhamdulillah, hingga saat ini INKINDO Jawa Timur masih menjadi salah satu DPP yang paling aktif dan terbaik, baik dari sisi keanggotaan maupun kegiatan organisasinya. Kita berharap pengurus INKINDO Nasional dan INKINDO Jawa Timur dapat terus berkembang, semakin solid, dan selalu menjadi yang terdepan
"Kegiatan serupa akan berlangsung sepanjang satu tahun ke depan. Mulai Desember ini, musyawarah provinsi akan dilaksanakan di berbagai DPP provinsi lainnya. Untuk Jawa Timur, Musprov dijadwalkan pada Mei 2026. Rangkaian Musprov ini dimulai dari Maluku pada Januari, kemudian Jawa Barat, dan seterusnya hingga Juni–Juli. Adapun Munas akan digelar pada Desember 2026.ucapnya
Harapan kita, di tahun 2026 iklim usaha di dunia jasa konsultan semakin baik, dengan regulasi-regulasi yang lebih mendukung kepentingan anggota. Karena terus terang, saat ini banyak anggota yang mengalami kesulitan dalam berusaha akibat aturan yang belum kondusif. Semoga ke depan segala hambatan dapat diperbaiki, dan kita bisa terus maju bersama. Ujar Erie Heryadi.(Red)
Editor : Redaksi
