Abadinews.id, Surabaya - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan memberikan arahan pada forum Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur di Hotel Shangrila, Surabaya. Dalam kesempatan itu, LaNyalla memaparkan strategi pertumbuhan ekonomi daerah.
"Yang paling mendasar untuk dipahami bahwa strategi pertumbuhan ekonomi daerah sebenarnya mengacu kepada metode yang diadopsi oleh perusahaan untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar," kata LaNyalla dalam paparannya. Berangkat dari pemahaman tersebut, LaNyalla mengingatkan tugas sejati gubernur tak ubahnya seorang manager.
Baca Juga: Ketua DPD RI ke-5, Beri Apresiasi Pidato Perdana Presiden Prabowo
Gubernur, imbuh LaNyalla, berfungsi memastikan komunikasi atau hubungan pusat dan daerah berlangsung efektif dan efisien. Utamanya menyangkut program-program dari kementerian dan lembaga di pusat untuk daerah. "Gubernur adalah orang yang tahu persis kebutuhan daerahnya. Begitu pula wali kota dan bupati," ujar LaNyalla.
Oleh karenanya, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota harus memastikan produk yang dimiliki daerahnya bisa ditangkap oleh pangsa pasar yang lebih luas.
"Produk itu harus bisa diproduksi di daerah tersebut. Sehingga diperlukan dua pendekatan yang wajib ditempuh oleh pemerintah daerah, dalam hal ini para bupati dan wali kota, yaitu politik kebijakan dan politik anggaran," tutur LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu menilai, kedua strategi tersebut saling terhubung, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus bisa saling men-support. Sebab, politik kebijakan tidak akan dapat dijalankan tanpa politik anggaran. Demikian sebaliknya, politik anggaran tanpa target kebijakan yang terukur, akan menjadi sia-sia.
"Saya juga mendorong agar belanja APBD pemerintah daerah sudah seharusnya diprioritaskan untuk belanja lokal. Sehingga dana transfer dari pusat, baik dana perimbangan maupun dana bagi hasil, tidak terbang keluar daerah, sehingga diharapkan dampaknya bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung," saran LaNyalla.
Ia pun meminta agar pemerintah daerah membantu dan memfasilitasi produk lokal untuk dapat masuk ke dalam E-Katalog Lokal dan Nasional. Dengan begitu, belanja APBD dapat diarahkan untuk menyerap produk-produk lokal tersebut.
"Jadi dorongan, bantuan dan fasilitasi dari Pemda kepada pelaku usaha di daerah menjadi skala prioritas, agar serapan APBD tidak menjadi out-flow ke daerah atau provinsi lain. Hal ini dapat dipercepat bila pemda menjalin hubungan sinergi yang harmonis dengan para pelaku usaha, khususnya dengan Kadin-Kadin di daerah," ujarnya.
Sebagai seorang manager, LaNyalla meminta agar Gubernur mampu mengkomunikasikan secara baik dan benar mengenai kebutuhan di daerahnya dengan pusat. Jangan sampai apa yang disalurkan oleh pusat justru tak sesuai dengan kebutuhan daerah.
"Jangan sampai ada bantuan traktor untuk petani dari pemerintah pusat, tetapi tidak bisa digunakan karena ukuran traktor tersebut terlalu besar dan tidak bisa menjangkau areal persawahan yang akses jalannya sempit. Ini hanya salah satu contoh dari sekian banyaknya persoalan lapangan yang terjadi akibatnya lemahnya koordinasi dan komunikasi kementerian dan lembaga kepada daerah," tutur LaNyalla.
LaNyalla juga mengingatkan tentang pentingnya human capital development. Menurutnya, dalam jangka panjang, penggunaan APBD untuk pembangunan human capital ini akan membawa sebuah negara atau daerah untuk memenangkan kompetisi, sekaligus memenangkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Karena pertumbuhan ekonomi saat ini tidak hanya bertumpu kepada faktor produksi dalam bentuk modal uang dan tanah saja. Tetapi telah terjadi pergeseran, di mana human capital menjadi faktor produksi kunci," tegas LaNyalla.
Oleh karenanya, LaNyalla juga menitipkan kepada semua Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur termasuk juga kepada Gubernur Jawa Timur, tentang nasib para guru honorer, terutama mereka yang telah lulus Passing Grade namun tak diusulkan masuk dalam formasi P3K.
"Menurut saya, guru atau tenaga pendidik yang mencetak SDM Unggul adalah komponen utama dalam human capital development, selain masyarakat yang sehat,” tutur LaNyalla.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Timur, Rony Suharso. Hadir pula Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir, Staf Ahli Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Teguh Sambodo.
Sedangkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tampak didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad, Pejabat Forkopimda, bupati dan wali kota se-Jawa Timur, para Rektor dan civitas akademika se-Jawa Timur, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Sebagai provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia, Jawa Timur dinilai membutuhkan studi dan riset mengenai olahan tembakau selain rokok. Untuk itu, LaNyalla mendorong pemerintah sesegera mungkin merealisasikan hal itu.
Hal itu disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur di Hotel Shangrila, Surabaya.
Dikatakan LaNyalla, pemerintah pusat telah berencana untuk melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Ditambah lagi dengan rencana Perubahan Undang-Undang Kesehatan yang sekarang sedang berproses di pusat.
Baca Juga: Kadin Surabaya Bakal Gelar Mukota VII, Ajang Konsolidasi 450 Pelaku Usaha
Menurutnya, dari perspektif kesehatan, isu dan kampanye pembatasan atau bahkan kampanye stop merokok adalah isu global, yang mau tidak mau pasti akan menyasar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.
"Perlu jalan keluar terbaik terhadap pembatasan output produk tembakau dalam bentuk rokok. Maka, perlu kiranya untuk mendorong semua pihak, termasuk pemerintah pusat untuk mempercepat studi dan riset untuk pengembangan secara massal hasil olahan tembakau selain rokok," kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu menilai hingga hari ini, ia belum melihat keseriusan pemerintah pusat dengan melibatkan semua stakeholder, termasuk lembaga riset seperti BRIN, dalam mempercepat produksi massal hasil olahan tembakau non-rokok.
"Saya belum melihat hal itu. Saya kira perlu untuk dilakukan riset bagaimana tembakau ini bisa diolah entah untuk kepentingan pangan, farmasi, pestisida maupun industri lainnya," tegasnya.
Menurut LaNyalla, pada titik itulah pentingnya peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong dan mengawal terwujudnya upaya yang terukur dan cepat untuk mengejar produksi massal hasil olahan tembakau non-rokok.
"Kita harus didorong agar hal itu bisa direalisasikan, seperti halnya pemerintah serius menyiapkan roadmap energi hijau untuk menggantikan energi fosil dan batubara," kata LaNyalla.
Dikatakan LaNyalla, sebagai representasi daerah di pusat, DPD RI selalu memastikan seluruh kepentingan daerah dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih kuat dan luas. DPD RI, dikatakan LaNyalla, wajib mengakomodasi aspirasi daerah, sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat nasional, untuk hal-hal yang terutama berkaitan dengan kepentingan daerah, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Timur, Rony Suharso. Hadir pula Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir, Staf Ahli Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Teguh Sambodo.
Sedangkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tampak didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad, Pejabat Forkopimda, bupati dan wali kota se-Jawa Timur, para Rektor dan civitas akademika se-Jawa Timur, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam arahannya di pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur di Hotel Shangrila, Surabaya, Kamis (13/04/23) menyinggung soal dana hibah provinsi.
Baca Juga: LaNyalla Hadiri Ujian Terbuka AHY, Berharap Disertasi Menteri ATR/BPN Wujudkan Indonesia Emas
Dikatakan LaNyalla, APBD provinsi, termasuk kabupaten/kota sebenarnya berfungsi sebagai stimulus untuk menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Sehingga belanja APBD memang seharusnya diorientasikan di daerah tersebut.
“Oleh karena itu program bantuan hibah atau dana hibah, sebenarnya layak untuk diteruskan. Hanya saja, pengawasan atas penyimpangan di lapangan yang harus diperketat,” sentil LaNyalla.
Senator asal dapil Jatim itu juga menyoal sasaran bantuan hibah. Menurutnya hibah untuk menopang aktivitas dunia usaha dan industri, serta olahraga dan kesehatan masyarakat sangat tepat. Karena berdampak jangka panjang dan memiliki multi player effect.
“Hibah untuk kepentingan perekonomian, olahraga dan kesehatan masyarakat ini yang perlu diprioritaskan. Sebaliknya, Hibah untuk kajian-kajian yang output-nya hanya literatur atau buku, dapat dikurangi. Karena outputnya hanya numpuk sampai berdebu,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga menyebut beberapa nama bupati yang berani membuat terobosan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Salah satunya Bupati Magetan Suprawoto.
“Saya berikan apresiasi kepada Bupati Magetan, yang berani mengambil kebijakan dengan meminta ASN di Magetan untuk membeli batik khas Magetan secara pribadi sebagai seragam. Karena jika melalui tender, Batik Khas Magetan malah kalah bersaing dengan batik khas Solo yang sudah menguasai E-Katalog,” jelasnya.
LaNyalla juga memberi apresiasi Kabupaten Pasuruan di bawah pimpinan Bupati Irsyad Yusuf yang mengalokasikan APBD untuk pengobatan gratis di Puskesmas bagi warga yang memiliki KTP atau KK Kabupaten Pasuruan. “Terobosan-terobosan seperti ini yang benar. APBD untuk rakyat di daerahnya,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Timur, Rony Suharso. Hadir pula Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir, Staf Ahli Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Teguh Sambodo.
Sedangkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tampak didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad, Pejabat Forkopimda, bupati dan wali kota se-Jawa Timur, para Rektor dan civitas akademika se-Jawa Timur, serta sejumlah tamu undangan lainnya.(AD1)
Editor : hadi
