Dugaan Penyimpangan Proyek RSJ Menur, MAKI Jatim Segera Tempuh Jalur Hukum

Reporter : Dani

abadinews.id, Surabaya – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur mulai memperketat pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya, khususnya pada pembangunan gedung baru serta sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

 

Baca juga: APBD Rp2,3 Miliar, Sponsorship GMS 2025 Dipertanyakan

Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Manyar, Surabaya, tersebut kini dipimpin Direktur Utama Drg. Dewi, menyusul pergantian kepemimpinan di lingkungan RSJ Menur.

 

MAKI Jatim melalui tim Litbang dan Investigasi mengaku telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSJ Menur, termasuk menelusuri sejumlah kegiatan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

 

Salah satu fokus pengawasan adalah proyek pembangunan gedung baru RSJ Menur. Dalam penelusurannya, tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim mengaku menemukan indikasi dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis atau spektek pembangunan.

 

Bahkan, MAKI Jatim menyebut telah mengidentifikasi rekanan berinisial "S" yang diduga terlibat dalam proyek konstruksi gedung baru tersebut. Namun, dugaan tersebut masih dalam tahap penelusuran dan belum merupakan kesimpulan hukum.

 

Ketua MAKI Korwil Jawa Timur, Heru MAKI, disebut telah menerbitkan surat tugas resmi kepada tim Litbang dan Investigasi untuk melakukan pemantauan terhadap proyek pembangunan gedung baru RSJ Menur.

 

Berdasarkan hasil laporan tim investigasi, Heru MAKI menyatakan pihaknya tengah menyiapkan dokumen yang akan menjadi dasar pelaporan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan proyek dengan RAB maupun spesifikasi teknis.

 

"Ditunggu saja, bidang hukum MAKI Jatim sudah akan menyempurnakan berkas pelaporan dugaan wanprestasi dalam RAB dan spesifikasi teknis gedung baru RS Menur. Secepatnya akan mengarah kepada pelaporan hukum yang pasti," ungkap Heru MAKI.

 

Selain pembangunan gedung baru, MAKI Jatim juga menyoroti dugaan persoalan dalam kerja sama penyediaan makanan dan minuman (mamin) serta pengadaan obat-obatan bagi pasien RSJ Menur Surabaya.

Baca juga: MAKI Jatim Siap Bongkar Rekening Pribadi Oknum Dispora Jatim Penampung Dana Sponsorship GMS 2025

 

Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim mengklaim telah menemukan sejumlah fakta yang menurut mereka perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lebih mendalam, terutama terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam kegiatan pengadaan tersebut.

 

Heru MAKI menegaskan, pihaknya akan memaksimalkan penyempurnaan dokumen laporan hukum terhadap sejumlah temuan yang telah dihimpun tim investigasi.

 

Menurutnya, proses penyusunan laporan tersebut ditargetkan rampung dalam pekan ini. Selanjutnya, berkas pelaporan akan diserahkan kepada Bidang Hukum MAKI Jatim untuk ditindaklanjuti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

 

"Bismillah, minggu depan Bidang Hukum MAKI Jatim akan membawa berkas pelaporan hukum tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jatim," tegas Heru MAKI.

Baca juga: Anggaran GMS Rp2,3 Miliar,Heru MAKI Warning Keras Dana Sponsorship dan Siapkan Langkah Hukum

 

MAKI Jatim berharap laporan yang nantinya disampaikan kepada aparat penegak hukum dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh terhadap sejumlah kegiatan di RSJ Menur Surabaya.

 

Pengawasan tersebut, menurut MAKI, merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah, khususnya pada sektor pelayanan kesehatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

 

Hingga laporan ini disusun, dugaan penyimpangan dalam pembangunan gedung baru, kerja sama penyediaan makanan dan minuman, serta pengadaan obat-obatan tersebut masih merupakan klaim hasil penelusuran MAKI Jatim dan belum menjadi fakta hukum yang terbukti.

 

Pihak RSJ Menur Surabaya maupun rekanan yang disebut berinisial "S" belum tercantum memberikan tanggapan atas dugaan tersebut. Konfirmasi kepada pihak terkait diperlukan untuk memperoleh penjelasan dan memastikan keberimbangan informasi.(Red)

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru