abadinews.id, Surabaya – Dinamika politik nasional yang berkembang menyusul kabar mengenai keinginan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah (Korwil) Jawa Timur, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, menyampaikan pandangan tegas terkait keberlangsungan kepemimpinan Wakil Presiden.
Heru MAKI menegaskan bahwa Gibran harus tetap menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia hingga berakhirnya masa jabatan sesuai ketentuan konstitusi, sepanjang tidak terdapat keputusan hukum dan proses ketatanegaraan yang sah untuk mengakhiri jabatan tersebut.
Baca juga: MAKIJatim Siapkan Demo Akbar ke Dispora Jatim,Heru MAKI Orkestrasi Dugaan Korupsi Anggaran 2022–2026
Menurut Heru, jabatan Wakil Presiden merupakan amanah konstitusional yang diperoleh melalui proses pemilihan umum. Karena itu, setiap persoalan yang muncul dalam dinamika politik nasional harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan semata-mata melalui tekanan politik ataupun kepentingan kelompok tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Heru MAKI menyusul berkembangnya informasi mengenai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut menjadi perhatian publik setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran sempat mengutarakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Keinginan tersebut, sebagaimana disampaikan Prasetyo, berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), khususnya mengenai polemik persyaratan pendidikan serta surat keterangan penyetaraan ijazah.
Namun, hingga pernyataan tersebut disampaikan, Presiden Prabowo disebut belum memberikan persetujuan atas keinginan pengunduran diri itu. Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Perkembangan ini kemudian memunculkan berbagai respons dari kalangan politik, termasuk pembicaraan mengenai kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional di DPR RI.
Menanggapi situasi tersebut, Heru MAKI mengingatkan agar seluruh pihak tidak terburu-buru membangun opini yang justru berpotensi memperkeruh suasana politik nasional.
Menurutnya, proses Pemilu 2024 telah dilalui melalui mekanisme demokrasi yang berlaku. Hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga telah ditetapkan melalui tahapan penyelenggaraan pemilu.
"Mas Gibran sudah melewati proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara fair. Hasil kemenangan tersebut juga telah diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena itu, kita harus menghormati proses demokrasi dan konstitusi yang sudah berjalan," tegas Heru MAKI.
Heru menekankan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus disikapi dengan kedewasaan, kesantunan, dan kebijaksanaan.
Ia mengingatkan agar perkembangan persoalan hukum tidak dijadikan alasan untuk membangun tekanan politik yang melampaui koridor konstitusi.
"Berdewasalah secara politik. Bersikaplah santun dan bijaksana dalam menyikapi setiap perkembangan politik. Jangan sampai kita menarik kembali persoalan-persoalan yang sudah menjadi bagian dari sejarah politik bangsa tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu stabilitas dan penghormatan terhadap konstitusi," ujar Heru.
Lebih lanjut, Heru menyatakan bahwa MAKI Jatim secara kelembagaan menyampaikan dukungan terhadap keberlangsungan masa jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga mengaitkan pandangannya dengan harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan agenda pemerintahan secara berkesinambungan.
"Saya yakin sikap untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan menghormati amanah konstitusi sejalan dengan semangat yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai dinamika politik justru mengganggu konsentrasi pemerintahan dalam menjalankan tugas negara," ungkapnya.
Heru yang pernah menjabat sebagai Ketua Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), salah satu sayap resmi Partai Gerindra pada periode kepemimpinan 2008–2012, juga menegaskan bahwa pengalaman politik harus menjadi pembelajaran untuk membangun demokrasi yang lebih matang.
Menurutnya, kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik jangka pendek.
Dalam pernyataannya, Heru MAKI juga memberikan catatan khusus kepada seluruh jajaran partai politik agar tidak melupakan prinsip dasar demokrasi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
Baca juga: Heru MAKI Gagas Apel Siaga Akbar “Jogo Presiden dan Jogo Jawa Timur”, Target 10 Ribu Massa
Ia menegaskan, partai politik memang memiliki fungsi penting dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan. Namun, keputusan politik yang menyangkut keberlangsungan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tetap harus tunduk pada mekanisme konstitusi.
"Jangan pernah lupa bahwa yang memiliki legitimasi tertinggi dalam demokrasi adalah rakyat Indonesia. Partai politik memang mempunyai fungsi dan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan, tetapi bukan berarti dapat bertindak di luar batas konstitusi. Semua harus kembali kepada aturan hukum yang berlaku," tegasnya.
Heru berpandangan, polemik mengenai kedudukan Wakil Presiden tidak boleh diselesaikan melalui manuver politik yang mengabaikan prinsip kepastian hukum.
Ia meminta seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, lembaga negara, dan kelompok masyarakat, memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, mekanisme konstitusional harus dihormati oleh seluruh pihak, baik yang mendukung maupun yang memiliki pandangan berbeda terhadap Gibran.
Tidak hanya menyampaikan pandangan, Heru MAKI juga menyatakan bahwa MAKI Jatim siap mengawal persoalan tersebut apabila berkembang menjadi gerakan politik yang dinilai bertentangan dengan ketentuan konstitusi.
Ia menegaskan, sikap kelembagaan MAKI Jatim bukan berarti menolak proses hukum maupun mekanisme pengawasan yang menjadi kewenangan lembaga negara. Sebaliknya, setiap proses harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Heru mengingatkan bahwa DPR RI memiliki kewenangan konstitusional yang harus dijalankan berdasarkan prosedur dan persyaratan hukum. Demikian pula, pengakhiran jabatan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan politik atau pernyataan sepihak.
"Saya dan lembaga MAKI Jatim siap melawan setiap perlakuan yang kami anggap inkonstitusional. Apa pun bentuk legitimasi politik yang digunakan, apabila ada upaya menurunkan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden tanpa mengikuti mekanisme konstitusi, kami akan menyikapinya secara serius," tandas Heru.
Ia menambahkan, MAKI Jatim akan tetap menempatkan perjuangan tersebut dalam koridor hukum, demokrasi, dan pengawasan publik.
Baca juga: MAKI Jatim Apresiasi Khofifah Raih Fatima Al-Fihriya Award 2026
"Kami ingin mengingatkan kepada semua pihak, jangan bermain-main dengan konstitusi. Negara ini mempunyai aturan hukum yang harus dihormati bersama. Jangan sampai kepentingan politik sesaat mengalahkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat," lanjutnya.
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, perhatian publik kini tertuju pada sikap resmi Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta langkah yang akan ditempuh lembaga-lembaga negara terkait.
Sejumlah pernyataan dari kalangan politik menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai konsekuensi hukum dan politik dari polemik tersebut. Sebagian pihak menilai pengunduran diri dapat menjadi salah satu pilihan, sementara pihak lainnya mengingatkan bahwa setiap perubahan dalam jabatan Wakil Presiden harus mengikuti prosedur konstitusional.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai sesuatu yang belum terjadi. Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengingatkan bahwa persoalan pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden tetap harus memperhatikan mekanisme yang diatur dalam konstitusi.
Di sisi lain, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyampaikan pandangan bahwa putusan MK dan MA yang menjadi pokok polemik tidak serta-merta membatalkan kedudukan hukum Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dengan demikian, persoalan tersebut masih membutuhkan kejelasan berdasarkan dokumen putusan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Bagi Heru MAKI, hal terpenting saat ini adalah menjaga agar dinamika politik nasional tidak berkembang menjadi konflik yang justru mengganggu stabilitas pemerintahan dan kehidupan demokrasi.
Ia berharap seluruh elemen bangsa dapat mengedepankan kedewasaan politik, menghormati hasil pemilu, serta memberikan ruang kepada mekanisme hukum untuk menyelesaikan setiap persoalan.
Heru kembali menegaskan bahwa MAKI Jatim akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur konstitusional dan pengawasan masyarakat.
"Intinya, hormati rakyat, hormati konstitusi, dan hormati hasil demokrasi. Jangan sampai kepentingan politik membuat kita lupa bahwa negara ini berdiri di atas hukum. Sikap kami jelas, setiap upaya yang bertentangan dengan konstitusi akan kami lawan melalui jalur yang sah," pungkas Heru MAKI.
Editor : Redaksi