abadinews.id,SURABAYA – Anggota MPR RI sekaligus anggota DPD RI Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menggelar Sarasehan Kebangsaan bertema “Mengenal MPR RI, Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DPD RI Jawa Timur.Minggu(8/11/26)
Baca juga: Ning Lia Edukasi Pelajar SMA Negeri 16 Surabaya tentang Konstitusi dan Literasi Digital
Sarasehan ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan, konstitusi, serta aspirasi masyarakat yang membutuhkan perhatian dan solusi melalui jalur legislasi maupun kebijakan negara.
Dalam forum tersebut, Dr. Lia Istifhama menegaskan bahwa sarasehan kebangsaan tidak sekadar menjadi sarana edukasi mengenai tugas dan kewenangan MPR RI, tetapi juga wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat perlu menjadi perhatian serius, terutama ketika menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.
Salah satu persoalan yang disinggung adalah terkait kepemilikan lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), namun kemudian mendapatkan pengakuan atau klaim dari institusi lain.
“Intinya, forum sarasehan MPR ini sekaligus menjadi ruang bagi kita untuk bertemu masyarakat dan memastikan apakah konstitusi serta regulasi di negara kita sudah menjawab harapan dan keinginan masyarakat,” ungkap Lia.
Ia menilai, persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bersama agar regulasi yang berlaku benar-benar memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi masyarakat.
Selain persoalan kepastian hukum, Lia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pembangunan nasional melalui gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Menurutnya, pembangunan Indonesia harus memiliki arah yang berkesinambungan dan tidak semata-mata bergantung pada periodisasi kepemimpinan presiden maupun pemerintahan tertentu.
“Ketika kita berbicara tentang pembangunan Indonesia, jangan sampai pembangunan itu berhenti pada periodisasi presiden atau pemerintahan tertentu. Kita harus berbicara mengenai bagaimana keberlanjutan pembangunan dapat terus berjalan,” jelasnya.
Baca juga: DPD RI Jatim Gelar Donor Darah dan Pasar Murah, Lia Istifhama Dorong Kepedulian Sosial
Lia berpandangan, keberadaan PPHN menjadi salah satu gagasan penting dalam memastikan arah pembangunan nasional tetap terjaga secara berkelanjutan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
Di sisi lain, ia juga menaruh perhatian besar terhadap keterlibatan generasi muda dalam dunia politik dan demokrasi.
Lia menegaskan bahwa generasi muda harus memiliki pemahaman yang baik mengenai politik, konstitusi, serta peran mereka dalam menentukan masa depan bangsa. Menurutnya, jangan sampai anak-anak muda justru menjauh dari ruang politik karena memiliki pandangan negatif atau bersikap apatis terhadap proses demokrasi.
“Kita harus terus turun ke masyarakat untuk menggaungkan semangat positif dalam berpolitik. Jangan sampai Indonesia memiliki generasi muda yang tidak mau hadir di dalam ruang-ruang politik,” tegasnya.
Ia menambahkan, politik seharusnya dipahami sebagai ruang pengabdian dan partisipasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk membangun persepsi positif terhadap kehidupan politik dan demokrasi.
Baca juga: Senator Lia Istifhama: Generasi Z Punya Peran Strategis Menjaga Keberlangsungan Demokrasi
Melalui sarasehan tersebut, Lia berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat semakin memahami bahwa politik merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan dan aspirasi yang konstruktif kepada para wakil rakyat, sehingga berbagai kekurangan dalam proses legislasi maupun dinamika politik dapat diperbaiki bersama.
“Ruang politik memang tidak ada yang sempurna. Namun, bagaimana kita membangun kesempurnaan itu adalah dengan bergandengan tangan. Apa yang menjadi kekurangan dalam ruang legislasi maupun perpolitikan, mari kita benahi bersama melalui masukan dan aspirasi masyarakat yang positif, bukan destruktif,” tuturnya.
Lia menegaskan, komunikasi yang berkelanjutan antara wakil rakyat dan masyarakat merupakan kunci dalam memperkuat demokrasi yang sehat, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sarasehan Kebangsaan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap peran MPR RI sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, dan penjaga kedaulatan rakyat, sekaligus mendorong tumbuhnya partisipasi politik yang lebih positif dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.(Red)
Editor : Redaksi