abadinews.id,Jember - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi mendalam terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawaid. Apresiasi tersebut diberikan menyusul penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jember menjadi 8 persen pada 2026, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur sebagaimana disampaikan dalam informasi yang dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Jember.
Capaian tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Berdasarkan data yang dipublikasikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember pada Senin, 19 Oktober 2026, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember pada 2026 tercatat sebanyak 200.770 jiwa, turun dari 216.760 jiwa pada 2025.
Baca juga: HUT ke-15 MAKI Jatim, Gelar Lomba Mancing di Jember dengan Hadiah Pembinaan Rp31 Juta
Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di Jember berkurang sebanyak 15.990 jiwa dalam kurun waktu satu tahun. Sementara itu, persentase penduduk miskin yang sebelumnya mencapai 8,67 persen pada 2025 berhasil ditekan menjadi 8 persen pada 2026.
Bagi MAKI Jatim, capaian tersebut merupakan perkembangan positif yang patut mendapatkan perhatian luas. Penurunan angka kemiskinan bukan sekadar perubahan persentase dalam statistik pemerintahan, melainkan indikator penting yang perlu terus diikuti dengan peningkatan kualitas hidup, perluasan kesempatan kerja, penguatan daya beli, serta terbukanya peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru MAKI, menyampaikan apresiasi positif atas kinerja Bupati Jember Gus Fawaid. Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan menjadi 8 persen merupakan capaian yang layak mendapatkan penghargaan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
“MAKI Jatim memberikan apresiasi mendalam kepada Bupati Jember, Gus Fawaid, atas capaian penurunan angka kemiskinan menjadi 8 persen. Ini merupakan perkembangan positif yang patut dicermati dan diapresiasi. Angka tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi yang perlu terus dijaga melalui kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ungkap Heru MAKI.
Berdasarkan data yang disampaikan, angka kemiskinan Kabupaten Jember sebesar 8 persen pada 2026 menjadi yang terendah dalam rentang data 2016–2026. Capaian tersebut juga lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19.
Pada 2019, tingkat kemiskinan Jember tercatat sebesar 9,25 persen. Angka tersebut kemudian mengalami peningkatan ketika pandemi melanda dan memberikan tekanan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Berdasarkan catatan BPS Jawa Timur, tingkat kemiskinan Jember meningkat menjadi 10,09 persen pada 2020, kemudian kembali naik menjadi 10,41 persen pada 2021. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin mencapai 257.090 jiwa.
Kondisi pandemi menjadi tantangan besar bagi berbagai daerah, termasuk Kabupaten Jember. Tekanan terhadap aktivitas ekonomi, pendapatan rumah tangga, serta kesempatan kerja menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca dinamika kemiskinan pada periode tersebut.
Setelah melewati masa itu, angka kemiskinan Jember menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada 2022, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,39 persen. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 9,51 persen pada 2023.
Perbaikan kembali terlihat pada 2024, ketika persentase penduduk miskin turun menjadi 9,01 persen. Tren penurunan berlanjut pada 2025 dengan angka 8,67 persen, hingga mencapai 8 persen pada 2026.
Rangkaian data tersebut memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan berlangsung melalui proses bertahap. Karena itu, capaian terbaru perlu menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
Heru MAKI menilai, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jember patut menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas program pembangunan.
Menurutnya, kepemimpinan kepala daerah harus dapat diterjemahkan ke dalam program yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan pemerintahan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperluas kesempatan ekonomi, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan.
“Tentu saja, tangan dingin Bupati Jember, Gus Fawaid, dalam mengaktualisasikan program pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang patut diapresiasi. Ketika data menunjukkan penurunan angka kemiskinan, capaian tersebut harus dijadikan modal positif untuk melanjutkan kerja-kerja pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Heru MAKI.
Ia menambahkan, capaian tersebut dapat menjadi bagian dari rekam jejak kinerja Gus Fawaid dalam memimpin Kabupaten Jember. Namun, keberhasilan itu harus terus dibuktikan melalui konsistensi kebijakan, transparansi pelaksanaan program, serta evaluasi berkala terhadap hasil pembangunan.
Heru juga menilai bahwa program pengentasan kemiskinan yang efektif harus mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama keluarga rentan, masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok yang kesulitan memperoleh pekerjaan, serta warga yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha produktif.
Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan tidak berhenti sebagai capaian statistik tahunan, tetapi menjadi bagian dari perubahan sosial-ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat Jember.
Pemerintah Kabupaten Jember menyebut penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta memulihkan ekonomi lokal.
Berbagai pendekatan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Pengurangan beban pengeluaran dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan perlindungan sosial diperlukan untuk menjaga kelompok rentan agar tidak semakin terpuruk ketika menghadapi tekanan ekonomi.
Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi warga. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, dukungan bagi pelaku usaha lokal, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan akses terhadap kesempatan kerja dapat menjadi bagian dari upaya menjaga tren penurunan kemiskinan.
Heru MAKI berharap, berbagai program andalan yang diinisiasi Bupati Jember dapat terus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan riil masyarakat. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran, terukur, dan dapat dievaluasi secara terbuka.
“Ke depan, yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana capaian penurunan kemiskinan ini bisa dipertahankan. Jangan sampai angka kemiskinan yang sudah turun justru kembali meningkat karena program pemberdayaan tidak berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang layak dan meningkatkan taraf hidup keluarganya,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa keberhasilan program harus diukur tidak hanya melalui angka kemiskinan, tetapi juga melalui indikator pendukung, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, kualitas lapangan kerja, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar.
Kabupaten Jember memiliki posisi strategis dalam perkembangan kawasan timur Provinsi Jawa Timur. Dengan potensi ekonomi, sumber daya manusia, sektor pertanian, perdagangan, serta berbagai kegiatan usaha masyarakat, Jember memiliki peluang untuk terus memperkuat perannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi regional.
Karena itu, menurut Heru MAKI, penurunan angka kemiskinan perlu diikuti penguatan sektor-sektor produktif yang menjadi penopang perekonomian masyarakat.
Baca juga: Peta Politik Jatim Mulai Bergerak, Gus Fawaid Disebut Berpotensi Jadi Kuda Hitam
Pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor atau kelompok tertentu, tetapi juga memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan usaha lokal, serta penguatan konektivitas ekonomi dapat menjadi instrumen untuk membuka peluang baru bagi masyarakat. Namun, efektivitas setiap program tetap harus dilihat berdasarkan hasil yang terukur dan manfaat nyata bagi warga.
MAKI Jatim memandang bahwa daerah yang berhasil memperbaiki indikator kesejahteraan masyarakat dapat menjadi sumber pembelajaran bagi daerah lain. Meski demikian, penerapan kebijakan di daerah berbeda perlu mempertimbangkan karakteristik ekonomi, kondisi sosial, kemampuan fiskal, dan kebutuhan masyarakat setempat.
Heru MAKI menegaskan bahwa capaian penurunan angka kemiskinan Jember dapat menjadi referensi bagi kepala daerah lain dalam mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.
Menurutnya, hal terpenting bukan sekadar meniru program yang diterapkan di Jember, melainkan mempelajari pendekatan yang digunakan, mengevaluasi hasilnya, serta menyesuaikannya dengan kondisi masing-masing daerah.
“Keberhasilan daerah dalam menekan angka kemiskinan harus bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Semangat pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan perlu terus dikembangkan. Jika program-program tersebut terbukti efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya di Jawa Timur,” kata Heru MAKI.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Jember terus menjaga momentum positif tersebut melalui perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil, pengawasan pelaksanaan program, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Menurutnya, keberlanjutan merupakan tantangan utama setelah sebuah daerah mencatatkan penurunan angka kemiskinan. Pemerintah perlu memastikan bahwa warga yang telah keluar dari kategori miskin tidak kembali mengalami kerentanan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau meningkatnya beban kebutuhan hidup.
Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan idealnya dilaksanakan secara terpadu, melibatkan perangkat daerah terkait, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Heru MAKI juga berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan daerah dapat menjadi bagian penting dari rekam jejak seorang kepala daerah dalam perjalanan politiknya.
Dalam konteks Gus Fawaid, capaian penurunan angka kemiskinan menjadi 8 persen dapat menjadi salah satu bahan penilaian publik terhadap kinerja kepemimpinannya. Apabila perbaikan tersebut dapat dipertahankan dan disertai peningkatan kesejahteraan yang nyata, rekam jejak pembangunan itu berpotensi menjadi modal politik dalam perjalanan kariernya di masa mendatang.
“Capaian ini tentu bisa menjadi modal positif bagi Gus Fawaid karena masyarakat akan menilai kepemimpinan berdasarkan hasil kerja yang dapat dilihat dan dirasakan. Namun, yang paling utama tetaplah bagaimana pemerintah mampu menjaga konsistensi pembangunan dan memastikan masyarakat Jember semakin sejahtera,” ungkap Heru MAKI.
Terkait dinamika politik menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2030, Heru menyampaikan harapannya agar pengalaman dan praktik pembangunan yang dinilai berhasil di tingkat kabupaten dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih luas bagi Jawa Timur.
Baca juga: MAKI Jatim Kawal Pemberantasan Korupsi, Heru Satriyo Tekankan Transparansi Dana Kebencanaan
Meski demikian, peluang politik seseorang pada masa mendatang tetap bergantung pada banyak faktor, termasuk penilaian masyarakat, rekam jejak kepemimpinan, dinamika politik, serta proses demokrasi yang berlaku.
Bagi MAKI Jatim, hal yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa setiap capaian pembangunan benar-benar menjadi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar bahan pencitraan politik.
MAKI Jatim menegaskan bahwa apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah harus berjalan seiring dengan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik.
Penurunan angka kemiskinan merupakan perkembangan yang positif. Namun, evaluasi tetap dibutuhkan untuk mengetahui program mana yang memberikan dampak paling besar, kelompok masyarakat mana yang masih membutuhkan dukungan, serta langkah apa yang perlu diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Penggunaan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan juga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Dengan begitu, kebijakan yang dirancang untuk membantu masyarakat dapat berjalan efektif serta terhindar dari pemborosan dan penyimpangan.
Heru MAKI menekankan bahwa pengawasan bukan berarti meniadakan apresiasi. Sebaliknya, apresiasi terhadap capaian yang positif dapat berjalan berdampingan dengan dorongan agar pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
“MAKI Jatim tentu memberikan apresiasi atas capaian positif yang ditunjukkan Kabupaten Jember. Pada saat yang sama, kami berharap seluruh program penanggulangan kemiskinan tetap dievaluasi secara berkala, dilaksanakan secara transparan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Tujuan akhirnya bukan hanya menurunkan persentase kemiskinan, tetapi menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan memiliki kesempatan hidup yang lebih baik,” tegasnya.
Capaian penurunan angka kemiskinan Kabupaten Jember dari 8,67 persen pada 2025 menjadi 8 persen pada 2026 merupakan perkembangan penting dalam perjalanan pembangunan daerah. Berkurangnya 15.990 penduduk miskin dalam satu tahun menjadi indikator yang layak mendapat perhatian sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat program-program berikutnya.
Ke depan, tantangan pemerintah daerah bukan hanya mempertahankan angka tersebut, tetapi juga memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, memiliki pendapatan yang stabil, mendapatkan pelayanan publik berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.
Bupati Jember Gus Fawaid bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan dapat melanjutkan upaya pengentasan kemiskinan dengan kebijakan yang berkelanjutan, berbasis data, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi MAKI Jatim, capaian tersebut merupakan momentum positif untuk terus mendorong pembangunan yang berkeadilan, memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Heru MAKI berharap program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jember dapat terus dikembangkan dan, apabila sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah lain, menjadi referensi bagi pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Timur.
Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh turunnya angka statistik, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa perubahan tersebut bertahan dalam jangka panjang dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
MAKI Jatim mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan Kabupaten Jember menjadi 8 persen dan berharap prestasi tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, transparan, serta berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Jember dan Jawa Timur.(Red)
Editor : Redaksi