abadinews.id, Surabaya — Kasus keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi bahan evaluasi serius agar tidak kembali terjadi. Penguatan standar keamanan pangan, khususnya dalam pengelolaan holding time atau batas waktu penyimpanan makanan sebelum dikonsumsi, dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap aman, bermutu, dan layak konsumsi.
Baca juga: DPD RI Tampung Aspirasi Sengketa Ruko,Ning Lia Dorong Penyelesaian Lewat Restorative Justice
Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos., S.Sos.I., M.E.I., menegaskan bahwa keamanan pangan dalam program MBG tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, setiap tahapan, mulai dari pengolahan, pengemasan, penyimpanan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat, harus mendapatkan perhatian yang ketat.
“Kasus keracunan MBG harus menjadi pelajaran berharga. Penguatan holding time sangat penting agar makanan tetap aman dikonsumsi. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan mencegah terulangnya insiden serupa,” ujar Senator Lia.
Menurut Lia, makanan yang telah selesai dimasak tidak serta-merta dapat dianggap aman tanpa memperhatikan waktu, suhu, kondisi penyimpanan, serta proses distribusinya. Karena itu, penerapan holding time secara konsisten perlu menjadi bagian dari standar operasional yang diawasi secara berkelanjutan.
Penguatan holding time diperlukan untuk memastikan makanan tetap berada dalam kondisi yang aman hingga sampai kepada anak-anak sebagai penerima manfaat. Pengawasan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada dapur penyedia makanan.
“Yang harus dipastikan adalah makanan tetap aman, bermutu, dan layak konsumsi ketika sampai di tangan anak-anak. Artinya, pengawasan tidak cukup hanya pada proses memasak, tetapi juga harus memperhatikan waktu tunggu, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, hingga makanan dikonsumsi,” tegasnya.
Program MBG memiliki tujuan besar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga oleh kualitas dan keamanan makanan tersebut.
Lia menilai perlu ada penguatan koordinasi antara seluruh pihak yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan. Pemerintah, pengelola satuan pelayanan, tenaga kesehatan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, hingga pihak sekolah dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar keamanan.
Standar holding time juga perlu dipahami secara seragam oleh seluruh pelaksana. Dengan standar yang jelas, setiap pihak memiliki pedoman yang sama dalam menentukan batas waktu aman makanan sejak selesai dimasak hingga dikonsumsi.
Selain itu, pencatatan waktu produksi dan distribusi perlu dilakukan secara disiplin sehingga apabila terjadi persoalan, proses penelusuran dapat dilakukan dengan cepat.
“Semua harus tercatat dan dapat ditelusuri. Kapan makanan dimasak, kapan dikemas, kapan diberangkatkan, kapan sampai, dan kapan dikonsumsi. Sistem seperti ini penting untuk memastikan pengawasan berjalan dan memudahkan evaluasi jika muncul persoalan,” jelas Lia.
Selain aspek keamanan pangan, Lia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi apabila terjadi insiden yang diduga berkaitan dengan MBG.
Baca juga: Ratusan Santri Manba’ul Hikam Diduga Keracunan MBG, Ning Lia Beri Penguatan Mental Korban
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kejadian, langkah penanganan, serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Keterbukaan tersebut harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan data dan hasil pemeriksaan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun kepanikan.
Transparansi, kata Lia, justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
“Transparansi adalah kunci kepercayaan masyarakat. Ketika ada kejadian, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kekosongan informasi justru menimbulkan berbagai asumsi di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi juga penting untuk memastikan bahwa setiap kejadian benar-benar menjadi bahan evaluasi dan tidak berhenti pada penanganan kasus semata.
Setiap insiden harus menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konkret. Dengan demikian, persoalan yang sama dapat dicegah agar tidak terulang di lokasi lain.
Lia menekankan bahwa penerima manfaat utama program MBG adalah kelompok yang harus mendapatkan perlindungan maksimal. Anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang menanggung risiko akibat lemahnya pengawasan dalam rantai penyediaan makanan.
Baca juga: Ning Lia: Daya Beli Melemah, Pemerintah Jangan Sekadar Bakar APBN
Karena itu, peningkatan kualitas pelaksanaan MBG harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian keamanan pangan.
Ia berharap evaluasi terhadap setiap insiden dapat dilakukan secara menyeluruh, bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan semata, melainkan untuk menemukan titik lemah dalam sistem dan memperbaikinya.
“Yang paling utama adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak. Mereka adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, setiap makanan yang diberikan melalui program MBG harus dipastikan aman, sehat, bergizi, dan layak konsumsi,” ujar Senator Lia.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan setiap kejadian sebagai momentum memperbaiki sistem. Menurutnya, program MBG merupakan program strategis yang membutuhkan dukungan masyarakat, sehingga kepercayaan publik harus dijaga melalui kualitas layanan, keamanan pangan, dan transparansi.
“Kesehatan anak-anak adalah investasi masa depan bangsa. Mari bersama wujudkan MBG yang aman, sehat, dan terpercaya.”
Dengan penguatan holding time, pengawasan keamanan pangan yang lebih ketat, pencatatan yang dapat ditelusuri, serta keterbukaan informasi kepada publik, pelaksanaan MBG diharapkan semakin aman dan mampu mencapai tujuan utamanya: memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa.(Red)
Editor : Redaksi