abadinews,id,Surabaya — Pelemahan daya beli masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan sementara. Ketika rakyat mulai mengerem belanja karena pendapatan tertekan sementara kebutuhan hidup terus meningkat, yang dipertaruhkan bukan hanya konsumsi rumah tangga, tetapi juga keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional.
Baca juga: Lia Istifhama Turun Langsung Fogging, Jombang Perkuat Kesiapan Sambut Muktamar NU ke-35
Anggota MPR/DPD RI Provinsi Jawa Timur Dr.Lia Istifhama, S.H.I.,S.Sos.,S.Sos.I., M.E.I atau yang akrab disapa Ning Lia menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Menurutnya, respons terhadap pelemahan daya beli tidak cukup berhenti pada penyaluran bantuan maupun penambahan belanja negara.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan APBN benar-benar menjadi instrumen untuk mengangkat daya beli dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
“Rakyat tidak cukup hanya dibantu untuk bertahan. Mereka harus diberi kesempatan untuk bekerja, memperoleh pendapatan yang layak, dan hidup dengan daya beli yang sehat,” tegasnya.
Menurut Ning Lia, pemerintah menghadapi dua pekerjaan besar yang harus dilakukan secara bersamaan: memperkuat industri nasional dan memastikan APBN benar-benar bekerja untuk rakyat.
Pasalnya, daya beli dan produksi memiliki hubungan yang saling menentukan. Ketika masyarakat menahan belanja, permintaan turun. Ketika permintaan turun, pelaku usaha akan mengurangi produksi. Jika berlangsung lama, investasi dan perekrutan tenaga kerja ikut tertekan.
Pada akhirnya, pelemahan daya beli dapat berubah menjadi persoalan yang lebih besar: lapangan kerja menyusut dan pendapatan masyarakat semakin tertekan.
Ning Lia mengingatkan bahwa besarnya anggaran negara tidak otomatis menunjukkan keberhasilan kebijakan ekonomi.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh APBN mampu memperbaiki kondisi masyarakat.
APBN jangan hanya besar di atas kertas, tetapi harus terasa dalam kehidupan rakyat.
Bantuan sosial memang diperlukan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Subsidi juga penting ketika harga energi dan kebutuhan pokok memberikan tekanan terhadap rumah tangga.
Namun, kebijakan perlindungan sosial tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban.
Bansos diperlukan agar masyarakat tidak jatuh lebih dalam. Tetapi dalam jangka panjang, negara harus menciptakan kondisi agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan.
Karena itu, kebijakan fiskal harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja, memperkuat sektor produktif, mendorong investasi yang menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Persoalannya bukan sekadar berapa besar uang yang dibelanjakan negara, melainkan seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan rakyat.
Ning Lia juga menyoroti pentingnya perubahan cara pandang terhadap investasi.
Menurutnya, investasi tidak boleh berhenti sebagai angka fantastis dalam laporan pemerintah. Investasi harus menghasilkan aktivitas ekonomi yang nyata.
Pabrik harus benar-benar beroperasi. Tenaga kerja harus benar-benar terserap. Pelaku usaha lokal harus masuk dalam rantai pasok. Dan pada akhirnya, pendapatan masyarakat harus meningkat.
Investasi yang tidak menciptakan lapangan kerja dan tidak memperkuat ekonomi lokal harus dievaluasi dampaknya.
Penguatan industri nasional menjadi penting karena Indonesia tidak boleh terus bergantung pada produk impor untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Ketika produksi dalam negeri lemah, gejolak global dan nilai tukar akan lebih mudah diteruskan menjadi tekanan harga di dalam negeri.
Sebaliknya, industri domestik yang kuat akan memperbesar kemampuan Indonesia memproduksi barang sendiri, menjaga rantai pasok, sekaligus mempertahankan perputaran uang di dalam negeri.
Mulai dari bahan baku, proses produksi, tenaga kerja, distribusi hingga konsumsi, semakin banyak mata rantai ekonomi yang berlangsung di dalam negeri, semakin besar pula efek ekonominya bagi masyarakat.
Ning Lia juga menekankan agar agenda hilirisasi tidak sekadar dijadikan jargon pembangunan.
Pengolahan sumber daya alam di dalam negeri memang dapat meningkatkan nilai tambah. Namun, keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah smelter, pabrik pengolahan, investasi, atau peningkatan ekspor.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak tenaga kerja yang terserap, seberapa besar industri lokal ikut tumbuh, dan seberapa besar manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat?
Jangan sampai Indonesia hanya memiliki fasilitas pengolahan, tetapi sebagian besar teknologi, rantai pasok, hingga nilai tambah tertinggi justru masih berada di luar negeri.
Baca juga: Lia Istifhama Ucapkan Selamat Muktamar NU ke-35,Dorong Kemandirian dan Kontribusi Peradaban Dunia
Karena itu, hilirisasi harus terhubung dengan pengembangan tenaga kerja, industri nasional, UMKM, teknologi, riset, dan rantai pasok domestik.
Di sisi lain, Ning Lia meminta pemerintah terus memperbaiki desain subsidi.
Menurutnya, perdebatan mengenai subsidi tidak seharusnya hanya berkutat pada besarnya anggaran. Yang jauh lebih penting adalah memastikan manfaat subsidi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Subsidi yang tepat sasaran dapat menjaga harga energi dan kebutuhan dasar tetap terjangkau. Sebaliknya, subsidi yang salah sasaran hanya akan menggerus ruang fiskal tanpa memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, ketepatan sasaran harus menjadi prinsip utama.
Jangan sampai negara mengeluarkan anggaran besar, tetapi kelompok yang paling membutuhkan justru mendapatkan manfaat paling kecil.
Hal serupa berlaku terhadap bansos. Ketepatan data, ketepatan sasaran, dan ketepatan waktu penyaluran harus menjadi perhatian serius.
Sebab, bagi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan biaya hidup, keterlambatan bantuan bukan sekadar persoalan administratif. Itu bisa berarti tertundanya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan dasar lainnya.
Ketika konsumen mengurangi belanja, pelaku usaha kecil menjadi salah satu kelompok yang cepat merasakan dampaknya. Pada saat yang sama, mereka harus menghadapi biaya operasional, pembiayaan, logistik, dan berbagai kebutuhan usaha lainnya.
Karena itu, Ning Lia menilai UMKM harus menjadi bagian penting dari strategi pemulihan ekonomi.
Insentif perpajakan dapat diberikan secara proporsional dan mudah diakses. Namun, kebijakan tersebut harus dilengkapi dengan akses pembiayaan, perluasan pasar, digitalisasi, pendampingan, dan kepastian berusaha.
Jika UMKM tumbuh, lapangan kerja ikut terjaga. Jika lapangan kerja terjaga, pendapatan masyarakat lebih kuat. Dan ketika pendapatan meningkat, konsumsi rumah tangga dapat kembali menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
Ning Lia menegaskan, persoalan daya beli tidak bisa diselesaikan dengan satu program atau satu kementerian.
Baca juga: Ning Lia Istifhama Tegaskan: Mahasiswa Punya Tanggung Jawab Besar Menjaga Demokrasi
Industri harus menciptakan pekerjaan. Investasi harus menghasilkan nilai tambah. Hilirisasi harus memperkuat ekonomi domestik. APBN harus menjaga daya beli. Subsidi harus tepat sasaran. Bansos harus sampai kepada yang membutuhkan. Dan UMKM harus diberi ruang untuk berkembang.
Semua kebijakan tersebut harus bergerak menuju satu tujuan: meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri.
Jika masyarakat terus menahan konsumsi, dunia usaha akan kehilangan pasar. Jika dunia usaha mengurangi produksi, kebutuhan tenaga kerja ikut menurun. Jika lapangan kerja berkurang, pendapatan masyarakat semakin tertekan.
Inilah lingkaran yang harus diputus pemerintah sebelum pelemahan daya beli berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih serius.
Menurut Ning Lia, pemerintah tidak boleh puas hanya karena indikator makroekonomi terlihat stabil. Stabilitas ekonomi harus diterjemahkan menjadi sesuatu yang lebih konkret: masyarakat mampu membeli kebutuhan pokok, pelaku usaha mampu bertahan, pekerja memperoleh pendapatan layak, dan lapangan kerja terus bertambah.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang seberapa tinggi ekonomi tumbuh.
Pertanyaan paling penting adalah: apakah rakyat ikut merasakan pertumbuhan tersebut?
Karena itu, penguatan industri nasional dan APBN yang berpihak kepada rakyat harus dijalankan sebagai satu strategi. Negara harus hadir bukan hanya ketika masyarakat sudah jatuh, tetapi juga menciptakan jalan agar mereka mampu berdiri dengan kekuatan ekonominya sendiri.
Rakyat membutuhkan bantuan untuk menghadapi tekanan hari ini, tetapi lebih dari itu, rakyat membutuhkan pekerjaan, pendapatan, dan masa depan ekonomi yang lebih pasti.(Red)
Editor : Redaksi