abadinews.id, Surabaya - Dugaan kasus keracunan makanan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Tembok Dukuh, Surabaya, menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Insiden tersebut dinilai mencerminkan lemahnya pengelolaan program nasional yang seharusnya dijalankan secara profesional dan berbasis kompetensi.
Baca juga: Geger! 200 Siswa di Surabaya Alami Gejala Keracunan MBG, Distribusi Makanan Dihentikan
Ketua Aliansi Wartawan Surabaya, Kiki Kurniawan, mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, program pemenuhan gizi yang memiliki tujuan mulia justru dapat mencoreng kepercayaan publik apabila tidak dikelola dengan standar yang ketat dan pengawasan menyeluruh.
“Kenapa harus terjadi seperti ini? Padahal jika ditangani tenaga ahli gizi dan tim yang memang berpengalaman dalam produksi makanan, kejadian seperti ini seharusnya bisa dicegah. Saya menduga proses produksi dilakukan secara asal-asalan karena tidak ada tahapan quality control yang maksimal setelah menu diproduksi,” ujarnya.
Ia menilai, pengawasan terhadap proses produksi makanan harus menjadi prioritas utama agar program nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tidak berubah menjadi ancaman bagi para penerima manfaat. Menurutnya, setiap tahapan mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, distribusi hingga penyajian harus berada di bawah pengawasan ketat tenaga profesional.
Selain itu, AWS juga meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap lalai dalam menjalankan program tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat, khususnya para pelajar penerima manfaat program, tidak boleh dikorbankan akibat lemahnya pengawasan.
“Kami kurang puas dengan pola penanganan seperti ini. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran besar yang berdampak pada keselamatan masyarakat. Ini bukan persoalan yang bisa ditutup-tutupi dengan kepentingan politis. Program ini menggunakan uang rakyat untuk menyehatkan generasi bangsa, bukan justru membahayakan,” tambahnya.
Kecaman serupa juga disampaikan Ketua Lembaga Pemantau dan Analisis Strategis, Iwan Suga. Ia meminta Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugas pelayanan gizi masyarakat.
“BGN harus tegas. Sekretaris BGN bahkan sudah menutup kurang lebih 1.200 SPPG yang dianggap tidak kompeten. Ini bukan proyek coba-coba, melainkan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kalau memang tidak mampu, lebih baik ditutup saja,” tegas Iwan Suga.
Kasus dugaan keracunan makanan ini kini menjadi perhatian luas masyarakat Surabaya. Banyak pihak berharap evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan program pemenuhan gizi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Pemerintah juga didorong untuk lebih selektif dalam menentukan mitra pelaksana program, sehingga kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat benar-benar terjamin.(Red)
Editor : Redaksi