Surabaya, Abadinews.id – Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur siap melaksanakan Pendataan Keluarga tahun 2021 akan dimulai pada Bulan April tahun 2021.
Agenda lima tahunan milik BKKBN ini diharapkan bisa mendapatkan data mikro yang valid tentang kondisi keluarga bahkan Pendataan Keluarga juga diharapkan bisa mendeteksi keberadaan stunting di Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Drs Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, (16/02/21).
Baca juga: IPeKB Rayakan HUT ke-17, Gelar Roadsos Banyuwangi Hingga Yogyakarta
“Selain melakukan pendataan secara langsung, kita juga akan menggunakan penginputan melalui aplikasi di Android atau smartphone untuk itu kita membutuhkan tenaga lini lapangan yang mumpuni dan memahami bagaimana melakukan pendataan dengan memanfaatkan teknologi informasi,” terang pak Teguh.
“Apa program prioritas BKKBN?,” tanya Khofifah. Pak Teguh menjawab penurunan stunting. “BKKBN mendapat amanat untuk menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan stunting pada Rapat Terbatas (Ratas) Program Percepatan Penurunan Stunting tanggal 25 Januari 2021 lalu di istana Negara,” jelas pak Teguh.
Khofifah mengungkapkan Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi stunting Jatim saat ini tidak terpaut jauh dari angka nasional, yaitu mencapai 26,91 persen. Risiko stunting tertinggi berada di Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, Jember, Bondowoso dan Pacitan.
Baca juga: Perwakilan BKKBN Jatim Siap Songsong Nusantara Baru
“Tetapi daerah dengan angka stunting tertinggi di Jatim itu tidak terima dan saya malah menyukai ini artinya mereka memiliki data lain,” ungkap Khofifah.
Khofifah menambahkan bantahan dari kabupaten/ kota yang dinilai angka stunting tinggi mungkin punya indikator sendiri yang berbeda dengan indikator penilaian dari Provinsi. Perbedaan ini harus segera disamakan agar data stunting benar-benar valid, sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan stunting, Pemprov Jawa Timur berharap Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur melakukan kordinasi dengan kabupaten/kota tentang indikator – indikator stunting dan ditemukan titik-titik mana yang angka stuntingnya tinggi sehingga bisa menjadi fokus penurunan stunting di Jawa Timur.
Baca juga: BKKBN Susun GDPK 5 Pilar dan Libatkan Penduduk Secara Aktif di Pembangunan
“Saya harap BKKBN bisa mengundang bupati walikota di Jawa Timur untuk membahas masalah stunting ini dan bisa dilakukan upaya penurunannya,” terang Khofifah.
Khofifah juga menambahkan semoga pelaksanaan Pendataan Keluarga di Jawa Timur berjalan dengan lancar sehingga didapatkan data mikro yang valid tentang keluarga khususnya di Jawa Timur yang bermanfaat tidak hanya untuk BKKBN tetapi juga pihak terkait yang membutuhkannya. Yang tidak kalah penting adalah didapatkannya data stunting di Jatim yang valid sehingga bisa ditentukan langkah-langkah penurunan angka stunting dan menyukseskan program pemerintah untuk menurunkan angka stunting pada tahun 2024 mendatang. (Ki SJ).
Editor : hadi