Abadinews.id, Surabaya - Di Tahun 2022, Kota Surabaya berhasil menurunkan angka stunting sebesar 24.6 persen. Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengungkapkan keberhasilan penurunan stunting di Kota Pahlawan tidak lain karena semangat gotong royong dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden, Abdul Muiz menyampaikan apresiasinya terhadap Posyandu Prima di Kecamatan Jambangan yang dikunjungi pada Kamis tanggal 16 Februari 2023.
Baca Juga: Gunakan Kostum Pejuang, BKKBN Jatim Gelar Peringatan Hari Pahlawan
“Posyandu Prima yang ada di Kecamatan Jambangan sudah bagus yang terintegrasi dan dikelola dengan baik. Ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya dalam upaya menurunkan stunting,” tutur Abdul Muiz pada pertemuan dengan Walikota Surabaya di Ruang Rapat Kantor Walikota Surabaya, Jum'at (17/02/23).
Ia juga mengingatkan seluruh pihak akan pentingnya upaya konvergensi dalam Percepatan Penurunan Stunting.
“Kami harapkan seluruh pihak tetap memberikan perhatian khusus terkait upaya penurunan stunting. Kementrian Agama sudah digandeng agar calon pengantin mengetahui apa saja persiapan baik dari sisi kesehatan mental sehingga anak yang nantinya dilahirkan tidak stunting,” jelasnya.
Sementara itu, Eri Cahyadi menjelaskan banyak hal bagaimana Kota Surabaya mampu menurunkan prevalensi stunting dari 28,9% di tahun 2021 dan turun menjadi 4,8% di tahun 2022.
“Turunnya angka stunting di Kota Surabaya di tahun 2022 merupakan kerja warga Surabaya karena Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Selain kolaborasi lintas sector di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, kami usung semangat Pancasila dengan Gotong Royong seluruh pihak, terutama warga. Kader Surabaya Hebat yang melakukan input data di Aplikasi Sayang Warga atau Sistem Layanan Pendampingan dan Perlindungan Warga Kota Surabaya. Jadi, kami bisa tahu sampai tingkat RT berapa warganya yang stunting, mana warganya yang miskin. Dalam satu rumah ada berapa yang sedang hamil, umur hamil berapa bulan, ada anak bayi atau tidak. Data inilah yang kami gunakan untuk menyasar langsung ke sasaran,” terangnya.
Lebih lanjut, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa pihaknya melakukan intervensi dimulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, balita, hingga tingkat sekolahan.
“Guru PAUD juga harus menimbang muridnya. Kami punya graha bunda PAUD. Kita ajarkan bagaimana bunda PAUD menimbang muridnya dan diberi pemahaman bagaimana ciri stunting. Kemudian, kita gerakkan UKS di SMP yang ada di Surabaya. Kami ajari para siswa tentang cara menimbang,” urainya.
Tak hanya itu, orang tua asuh bagi anak stunting juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Baca Juga: Kaper BKKBN Jatim Beri Kuliah Umum 250 Mahasiswa Umsida Tentang Kesehatan
“Kami gerakkan para dermawan, kami berikan data stunting, malah ada yang sampai ada yang mau menjadi orang tua asuh kepada anak stunting di satu RT. Kami akan memberikan penghargaan terhadap orang tua asuh stunting. Setiap manusia yang disentuh dengan kelembutan, pasti orang tersebut akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” tandasnya.
Apa yang telah dilakukan oleh Kota Surabaya dalam mengatasi persoalan stunting mendapatkan apresiasi dari Anne Provo World Bank. Pada sesi diskusi, Ia menuturkan bahwa pihaknya akan menceritakan kepada dunia mengenai praktik baik percepatan penurunan stunting yang dilakukan Kota Surabaya salah satunya komitmen Walikota dan jajarannya. Pihaknya juga akan menyarankan daerah lain untuk merepliklasikan praktik yang telah dilakukan oleh Surabaya seperti penggunaan aplikasi untuk mendampingi sasaran keluarga beresiko dan serangkaian kegiatan system koordinasi atau gotong royong yang telah dilakukan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati mengungkapkan Jatim sudah membentuk tim pendamping keluarga (TPK) sebanyak 31.243 tim dari tiga unsur yaitu bidan, kader PKK dan kader KB. Sebanyak 93.729 orang yang menyadari catin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak dibawah lima tahun.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden (Setwapres) beserta World Bank, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), kementerian kesehatan, serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).(AD1)
Baca Juga: BKKBN Jawa Timur Pertahankan Sertifikat ISO SMAP
Editor : hadi
