Jakarta, Abadinews.id - DPP-AWDI Bergeliatnya organisasi AWDI (Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia) yang menjadi wadah para insan pers, baik Wartawan, pelaku bisnis media, profesional Jurnalistik, para pakar hukum dan tokoh pendidikan serta politikus yang peduli dengan jurnalis - semakin mengkristal pasca dilaksanakannya Kongres Pertama AWDI di Gedung Joeang 45 pada Januari 2019 yang lalu.
Dalam pergerakannya, Sudah mulai terbentuk kembali Kepengurusan DPW AWDI tingkat Provinsi, dan DPC AWDI tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia, Rabu (28/07/21).
Baca Juga: Pemimpin Organisasi Harus Bijak, Tangguh dan Berwawasan
Setelah dilakukan konsolidasi dan sosialisasi organisasi kepada segenap insan pers yang dulu sudah mengenal AWDI, maka pada Bulan Desember 2020 - secara Resmi Kepengurusan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat, Hasil Kongres Pertama di Deklarasikan dan di kukuhkan, bertempat di Gedung AGP Lt.4 Cikini Jakarta Pusat.
DPP-AWDI, secara resmi berkantor Pusat di - Gedung Semar Surya Kencana, Lantai 1 - di Jalan Juanda No.4A - Jakarta Pusat.
Dan saat ini tetap eksis berkiprah dalam dunia organisasi pers di Indonesia, dengan bergabung dalam wadah kebersamaan pada Majelis Pers.
AWDI juga bermitra dengan Dewan Pers dan seluruh Organisasi Wartawan dan Organisasi Pers yang terdaftar pada Dewan Pers.
Kepengurusan Hasil Kongres AWDI menyepakati secara aklamasi bahwa Ketua Umum adalah Budi Wahyudin Syamsu dan Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum yakni Ali Nasrullah Ramadhan.
Keputusan Aklamasi tersebut adalah menjadi Tonggak Sejarah terbentuknya kembali Struktur Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia, periode masa bakti 2019-2024.
Budi Wahyudi dan Ali Nasrullah kemudian membentuk Jajaran DPP-AWDI yang masuk sebagai bagian tidak terpisahkan dari Akta Kongres yang sudah di-akta-kan dan Sah secara Hukum oleh Notaris Hady Eviyanto, SH.,S.Kn.
Selanjutnya, seluruh DPW AWDI Provinsi dan DPC AWDI Kabupaten/Kota di terbitkan SK Resmi berikut di berikan pedoman Legalitas berupa Akta Kongres AWDI, sebagai Bekal untuk melaporkan keberadaan organisasi nya pada Pemerintah Provisi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Setelah di koordinasikan dan di laporkan kepada Kemendagri, maka AWDI secara organisasi terus bergerak membenahi diri dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang kesemuanya bertujuan untuk memperkokoh Eksistensi AWDI di Indonesia.
Saat ini tercatat ada sekitar 18 DPW Provinsi yang sudah terbentuk, dan lebih dari 35 DPC AWDI sudah terbentuk pula.
Baca Juga: Raker AWDI Jatim Hasilkan Kesepakatan Membangun dan Jaga Marwah Pers
Ada yang sudah diberikan. SK Resmi, dan ada yang masih berupa SK Mandat Organisasi.
Namun, sekira awal Juni 2021, tiba tiba muncul SK Kemenkumham yang tertulis Pengesahan Organisasi AWDI (Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia), yang lampiran strukturalnya bukan Hasil Kongres.
Maka hal tersebut menjadikan sebuah kebingungan bagi segenap Kepengurusan AWDI baik Pusat maupun Daerah.
Dengan adanya, hal tersebut : Ali Nasrullah Ramadhan, secara Tegas bersikap bahwa Semua Kepengurusan yang sudah terbentuk baik yang di bentuk oleh Budi Wahyudin maupun oleh Ali Nasrullah Ramadhan - adalah TETAP BERSIFAT RESMI dan BENAR ADANYA sebagai Kepengurusan AWDI di Wilayah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.
Jadi, tetap JALAN TERUS - Segera laporkan keberadaan AWDI di daerah dengan membuat Surat Permohonan Terdaftar pada Kesbangpol masing-masing daerah, dengan melampirkan SK. Ijin AHU dan Akta Kongres.
Salinan Ijin AHU untuk AWDI, itu bersifat TETAP sebagai Bukti Sah-nya Organisasi AWDI yang berbadan hukum. Dan Akta Kongres menjadi bukti Sah nya Kepengurusan Pusat, Hasil Keputusan Tertinggi Organisasi yang termuat dalam AD/ART AWDI.
Maka, disarankan kepada segenap Jajaran Kepengurusan DPW AWDI dan DPC AWDI, agar tetap berjalan dan tidak usah bingung dan ragu.
Selamat Berjuang dalam ruang lingkup Jurnalistik bisa di Indonesia
Salam Satu Pena
AWDI...MAJU-TERUS-JAYA !!!
(AD1)
Editor : hadi
