Nasib Penjual Nasi Goreng di Tengah Sengketa Aset Rp3 Miliar, Ning Lia Beri Perhatian

avatar abadinews.id

abadinews.id,Surabaya – Kasus sengketa tanah yang menyeret nama Sri Indah Mujiati mendapat perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut menyoroti ketimpangan nilai antara persoalan utang piutang yang menjadi pangkal sengketa dengan aset tanah yang kini dipersoalkan.

 

Baca Juga: Ning Lia Hadiri Sarasehan Kebangsaan PW GP Ansor Jatim,Perkuat Silaturahmi dan Kolaborasi Pengabdian

Persoalan yang awalnya berkaitan dengan utang piutang sekitar Rp300 juta itu kini berkembang menjadi sengketa aset tanah yang ditaksir bernilai lebih dari Rp3 miliar. Di tengah persoalan tersebut, muncul pula kepentingan pihak ketiga, yakni Joni, seorang penjual nasi goreng yang mengaku telah membeli sebagian tanah dari Sri Indah Mujiati sejak 2010.

 

Ning Lia menilai, perkara tersebut tidak cukup dilihat sebatas hubungan keperdataan antara pihak-pihak yang terlibat. Lebih dari itu, terdapat aspek keadilan dan perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, terutama bagi masyarakat yang mengaku telah melakukan transaksi pembelian aset secara sah.

 

“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas Ning Lia.

 

Menurutnya, perbedaan nilai yang hampir sepuluh kali lipat tersebut perlu dicermati secara serius. Apalagi, apabila persoalan utang piutang kemudian berimplikasi terhadap penguasaan atau peralihan aset dengan nilai ekonomi yang jauh lebih besar.

 

 

Perkara ini semakin kompleks setelah Joni mengungkapkan bahwa dirinya telah membeli sebagian bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa sejak 2010.

 

Joni mengaku melakukan transaksi pembelian tanah dari Sri Indah Mujiati dengan nilai sekitar Rp170 juta. Saat transaksi berlangsung, sertifikat tanah tersebut masih tercatat atas nama Sri Indah Mujiati.

 

Namun, Joni menyebut dirinya hanya menerima salinan fotokopi sertifikat. Sementara dokumen asli sertifikat, menurut keterangan yang diterimanya saat itu, berada di tangan pihak lain.

 

“Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” ungkap Joni.

 

Ia mengatakan, pada awal transaksi tidak mengetahui adanya persoalan hukum yang berpotensi memengaruhi tanah yang dibelinya. Situasi mulai berubah pada 2016, ketika muncul sengketa yang disebut-sebut berkaitan dengan hubungan utang piutang antara Sri Indah Mujiati dan seseorang bernama Tomi.

 

Persoalan tersebut kemudian turut menyeret bidang tanah yang sebelumnya telah dibeli Joni.

 

Joni mengaku tidak mengetahui secara terperinci hubungan hukum antara Sri Indah Mujiati dan Tomi, termasuk proses yang menyebabkan tanah tersebut ikut menjadi objek sengketa.

 

Ia pun mempertanyakan bagaimana hubungan utang piutang yang awalnya melibatkan kedua pihak dapat berkembang menjadi transaksi jual beli hingga perubahan nama kepemilikan tanah.

Baca Juga: Dari Desa Menembus Nasional! Ning Lia Apresiasi Endang Dzunuraini Raih DPD RI Awards 2026

 

“Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana?” ujarnya.

 

 

 

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah bidang tanah yang dibeli Joni disebut belum dipisahkan dari sertifikat induk. Kondisi tersebut membuat Joni hingga kini belum memiliki sertifikat tersendiri atas namanya, meskipun ia mengaku telah menyelesaikan transaksi pembelian sejak 2010.

 

Keadaan ini menempatkan Joni dalam posisi yang rentan terhadap ketidakpastian hukum. Sebagai pihak yang mengaku telah mengeluarkan uang untuk membeli tanah, ia menghadapi persoalan yang berpotensi memengaruhi kepastian hak atas aset tersebut.

 

Dalam konteks ini, penelusuran terhadap riwayat transaksi, dokumen kepemilikan, status sertifikat, serta proses peralihan hak menjadi hal penting untuk memastikan duduk perkara secara utuh.

 

Terlebih, apabila benar terdapat transaksi pembelian yang dilakukan sebelum sengketa utang piutang mencuat, maka kepentingan pembeli tersebut perlu diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Baca Juga: Senator Lia Istifhama Ingatkan Bahaya Apatisme Politik, Generasi Muda Jangan Menjauh dari Demokrasi

 

 

Perhatian Ning Lia terhadap persoalan ini diharapkan dapat mendorong penelusuran secara menyeluruh terhadap kronologi sengketa. Mulai dari hubungan utang piutang antara pihak-pihak terkait, proses transaksi jual beli, hingga mekanisme peralihan hak atas tanah yang kini dipersoalkan.

 

Menurut perspektif perlindungan hukum, penyelesaian sengketa tidak boleh mengabaikan kepentingan pihak ketiga yang mengaku memiliki dasar transaksi atas objek tanah tersebut.

 

Kepastian hukum harus diberikan kepada seluruh pihak berdasarkan dokumen, bukti transaksi, dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Dengan nilai aset yang ditaksir mencapai lebih dari Rp3 miliar, sementara persoalan awal disebut berkaitan dengan utang sekitar Rp300 juta, perkara ini membutuhkan pemeriksaan yang cermat, transparan, dan berkeadilan.

 

Publik juga perlu memperoleh kejelasan mengenai bagaimana proses hukum dan administrasi pertanahan berlangsung, termasuk status bidang tanah yang diklaim telah dibeli Joni sejak 2010.

 

Hingga kini, kepastian mengenai status tanah tersebut masih menjadi persoalan yang perlu dituntaskan melalui mekanisme hukum. Yang tidak kalah penting, penyelesaian sengketa harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak setiap pihak, termasuk masyarakat yang mengaku telah membeli tanah jauh sebelum konflik mencuat.(Red)

Editor : Redaksi

abadinews.id horizontal

Berita Lainnya

abadinews.id horizontal