Abadinews.id, Surabaya – Guna mengakselerasi program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS), Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Pokja Bangga Kencana dan Musyawarah Daerah Koalisi Kependudukan dan Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (Musda KK dan IPADI) Provinsi Jawa Timur, Rabu (7 Juni 2023).
Kegiatan diikuti oleh sebanyak kurang lebih 160 peserta yang berasal dari OPD KB Kab/Kota se- Jatim, Ketua Koalisi Kependudukan Kab/Kota se-Jatim, Koalisi Kependudukan Prov. Jatim dan IPADI Prov. Jatim.
Baca Juga: Gunakan Kostum Pejuang, BKKBN Jatim Gelar Peringatan Hari Pahlawan
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Jatim, Dra. Maria Ernawati, MM menjelaskan pentingnya peran KK dan IPADI. “Koalisi Kependudukan dan IPADI termasuk dalam kelompok kerja Bangga Kencana karena anggotanya terdiri dari berbagai lintas sektor. Koalisi Kependudukan dan IPADI dapat mengambil peran dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan demi tercapainya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pada kondisi ideal yang diinginkan,” tuturnya.
Baca Juga: Kaper BKKBN Jatim Beri Kuliah Umum 250 Mahasiswa Umsida Tentang Kesehatan
Dalam kesempatan ini, dilakukan pelantikan Pengurus Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Jawa Timur dan pengurus IPADI Provinsi Jawa Timur. Kepada para pengurus yang dilantik, Maria Ernawati menitipkan pesan agar hasil Musda bisa dilaksanakan guna mencapai akselerasi program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Baca Juga: BKKBN Jawa Timur Pertahankan Sertifikat ISO SMAP
Sementara itu, Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia Dr. Sonny Harry B Harmadi dalam paparan materinya juga berpesan kepada para pengurus dalam hal fungsi advokasi dalam menyukseskan program pemerintah khususnya BKKBN. “Ketua Koalisi Kependudukan Jatim kami harap segera melakukan advokasi ke pemangku kebijakan, seperti Gubernur Jatim sampaikan bahwa Koalisi Kependudukan Jatim siap membantu percepatan penurunan stunting di Jawa Timur. Advokasi Koalisi Kependudukan itu penting. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan 100% hasil advokasi dari Koalisi Kependudukan Indonesia,” pungkasnya.(AD1)
Editor : hadi
