JAKARTA, Abadinews.id - Pandemi Covid-19 telah menunjukan bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan di sistem kesehatan, dalam kontek ketahanan sektor kesehatan nasional. Jum'at (22/01/21)
Oleh sebab itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta agar sistem kesehatan segera diperbaiki agar bisa maksimal melayani masyarakat.
Baca Juga: DPD RI Semakin Dipercaya Publik, Fahira Idris Dukung LaNyalla Pimpin Kembali DPD RI
Menurut LaNyalla, wabah Covid-19 telah memporak porandakan berbagai aspek kehidupan.
"Kondisi ini harus menjadi cambuk dan menjadi momentum evaluasi bagi kinerja beberapa bidang. Khususnya yang kurang siap mengantisipasi berbagai macam kondisi yang di luar kenormalan," tuturnya.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, banyak pihak menyebut ketahanan nasional di sektor kesehatan mendesak untuk diperkuat. Selain ketahanan sektor pangan dan pendidikan.
"Bidang kesehatan mungkin yang paling minim. Hal ini dilihat dari kesiapan pelayanan serta fasilitas yang kurang memadai. Kita pun bisa merasakan lemahnya pelayanan kesehatan dari puskesmas dan RS yang kurang strategis, atau jauh dari fungsi promotif dan preventif terhadap wabah penyakit," terangnya.
Baca Juga: Konsep No One Left Behind dan Syubbanul Yaum Rijalul Ghod Ala LaNyalla, Tepat untuk DPD RI
LaNyalla pun menilai sejumlah rumah sakit kerap gagap dalam menangani lonjakan pasien.
"Kondisi Covid-19 memang di luar kenormalan. Tapi seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak siap. Apalagi, wabah ini sudah berlangsung setahun dengan jumlah yang terus meningkat. Seharusnya ada langkah antisipasi," ujarnya.
"Harus diaku sistem kesehatan Indonesia masih lemah. Dan ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga dan menjadi evaluasi, ke depan kita harus lebih matang. Ini menjadi tugas bersama bagi para pemangku kebijakan dan harus segera diatasi," jelasnya.
Baca Juga: Bustami: Obyektif Saja, Ketua DPD Sudah Mengerjakan yang Sekarang Muncul Jadi Wacana
LaNyalla mengatakan Indonesia harus memiliki sistem pertahanan kesehatan nasional melalui reformasi sistem kesehatan.
"Kita harus bangun birokrasi kesehatan yang inovatif, tidak boleh lagi ada simpang siur informasi pelayanan kesehatan," tutupnya. (Ki SJ)
Editor : hadi
