Abadinews.id, Bangkalan - Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi orientasi Tim Pendamping Keluarga ( TPK) dalam program percepatan penurunan stunting. Pada termin kedua, orientasi ini dilakukan di empat Kabupaten/Kota antara lain Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Jember.
Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Jatim, Sukamto menjelaskan untuk program percepatan penurunan stunting ini dibentuk Tim Pendamping Keluarga dengan bertugas untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan keluarga beresiko stunting.
Baca Juga: IPeKB Rayakan HUT ke-17, Gelar Roadsos Banyuwangi Hingga Yogyakarta
"Pada April 2023 ini, pelaksanaan orientasi TPK termin kedua dilakukan di empat Kabupaten/Kota dengan bertempat di 665 Kecamatan, diikuti sebanyak 93.729 orang dan 1.875 kegiatan," tutur Sukamto ditemui di ruang kerjanya di Kantor Latbang BKKBN Jatim, Jl. Kalibokor Surabaya, Selasa (11/04/23).
Untuk itu, sambung Sukamto, Perwakilan BKKBN Jatim melakukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
"Agar kegiatan orientasi TPK ini akuntabel sebagaimana prinsip belanja atau penerimaan yaitu tepat bukti, tepat nilai, tepat keterjadian dan tepat waktu," jelasnya.
Mengapa harus dilakukan monev, Sukamto menjelaskan karena biaya operasional TPK masih diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui DAK-BOKB (APBD) di masing-masing Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Per-BKKBB nomor 13 tahun 2022 tentang Juknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun anggaran 2023.
Baca Juga: Perwakilan BKKBN Jatim Siap Songsong Nusantara Baru
Salah satu Tim Moven BKKBN Jatim melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan orientasi TPK di Kabupaten Bangkalan selama dua hari yaitu tanggal 10-11 April 2023. Ketua Tim Monev Orientasi TPK BKKBN Jatim, Totok Akbar menjelaskan berdasarkan data survei status gizi balita (SSGBI-2019) sebesar 26,86 persen turun sebesar 3.36 persen menjadi 23,5 persen di SSGI 2021. Angka ini terus turun sebesar 4.3 persen atau menjadi 19.2 persen berdasarkan data SSGI 2022.
"Para peserta akan mendapatkan materi antara lain konsep dasar stunting dan 1000 TPK, mekanisme kerja TPK, penggunaan aplikasi Elsimil V. 2, peran strategis Kampung KB dan komunikasi antar pribadi (KAP) dalam PPS, " terang Totok Akbar dalam sambutannya pada kegiatan Monev Orientasi TPK di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, Selasa (11/04). Tak hanya di kecamatan Kamal, Tim Monev Orientasi TPK BKKBN Jatim juga telah melakukan monitoring dan evaluasi orientasi TPK di Kecamatan Burneh pada Senin (10/04) kemarin.
Sementara itu, Camat Kamal, Edi Sattovid mengatakan pada tahun 2022 kemarin, kasus stunting di Kecamatan Kamal ada 17 kasus. Untuk itu, pihaknya terus mendorong dan mendukung TPK ini untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan Kamal.
Baca Juga: BKKBN Susun GDPK 5 Pilar dan Libatkan Penduduk Secara Aktif di Pembangunan
"Kami menargetkan angka stunting di Kecamatan Kamal tahun ini hanya 1 kasus atau zero kasus," tegasnya.
Ditempat yang sama, Danramil kecamatan Kamal yang juga sebagai Bapak Asuh Anak Stunting, Kapten Infanteri Parnowo mengatakan pihaknya akan terus mendampingi anak stunting dengan bantuan makanan dan susu agar anak tersebut segera terbebas dari stunting. (AD1)
Editor : hadi
