MADIUN, Abadinews.id - Kontroversi gagal berangkatnya calon anggota Paskibraka asal Sulawesi Barat, turut menyita perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah harus menyikapi hal ini agar tidak merusak keadilan untuk mereka yang berhak menyandang predikat anggota Paskibraka.
Kontroversi terjadi setelah salah seorang calon utusan utama anggota Paskibraka asal Sulawesi Barat, Kristina, dinyatakan gagal berangkat ke Jakarta karena positif Covid-19.
Baca juga: DPD RI Semakin Dipercaya Publik, Fahira Idris Dukung LaNyalla Pimpin Kembali DPD RI
Belakangan, muncul sejumlah kejanggalan yang menuai polemik. Bahkan, pihak keluarga Kristina membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo.
"Permasalahan yang muncul adalah rasa keadilan. Jika memang semua proses dan prosedur telah dilakukan dengan benar mungkin tidak masalah. Untuk itulah pemerintah pusat, melalui Kemenpora dan provinsi, perlu duduk bersama menanggapi surat terbuka yang dilayangkan pihak keluarga Kristina. Bagaimana keadilan harus dikedepankan," tutur LaNyalla yang sedang mengisi reses di Jawa Timur, Sabtu (31/07/21).
Baca juga: Konsep No One Left Behind dan Syubbanul Yaum Rijalul Ghod Ala LaNyalla, Tepat untuk DPD RI
Sejumlah kejanggalan yang disampaikan pihak keluarga dalam surat terbuka dan kemudian menjadi polemik, antara lain Kristina yang dinyatakan positif Covid-19 dipulangkan tanpa prosedur pengamanan Corona.
Justru ia ditawari menjadi Paskibraka Provinsi. Kristina juga dinyatakan negatif usai menjalani PCR kedua.
Baca juga: Bustami: Obyektif Saja, Ketua DPD Sudah Mengerjakan yang Sekarang Muncul Jadi Wacana
"Permasalahan ini harus diselesaikan dan memenuhi rasa keadilan. Jika Kristina benar-benar negatif Covid dan harus berangkat, tentu hal tersebut perlu diusut dan ia harus mendapat keadilan," kata Mantan Ketua Umum PSSI itu.(AD1)
Editor : hadi