MAKIJatim Soroti LPJ Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya, Dugaan Pengelolaan Dana Sponsor Jadi Isu Krusial

Reporter : Dani

abadinews.id,SURABAYA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan terkait laporan pertanggungjawaban (LPJ) penyelenggaraan kegiatan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya. Sorotan tersebut mencakup mekanisme tender, rincian penggunaan anggaran, pengerahan personel kepolisian, hingga dugaan pengelolaan dana sponsorship oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur.

 

Baca juga: Heru MAKI Warning Keras Sekdaprov Jatim: Calon Kepala Biro PBJ Wajib Bersertifikasi dan Berpengalama

Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak penyelenggara, Imagine Promosindo tidak mengikuti proses penawaran awal. Pasalnya, dalam tahapan awal tender disebut hanya terdapat satu peserta penawar sehingga proses tersebut dinyatakan batal oleh pihak pengadaan barang dan jasa (PBJ).

 

Dalam proses berikutnya, Imagine Promosindo disebut mengajukan penawaran dari pagu anggaran sekitar Rp2 miliar menjadi Rp1,715 miliar.

 

Heru menilai, nilai penawaran tersebut perlu dicermati secara mendalam, terutama berkaitan dengan besaran anggaran bersih yang dapat digunakan setelah memperhitungkan kewajiban perpajakan.

 

“Kalau nilai penawarannya sekitar Rp1,715 miliar, tentu harus dihitung secara transparan berapa anggaran bersih yang benar-benar digunakan untuk kegiatan. LPJ harus mampu menjelaskan seluruh komponen pembiayaan secara terperinci,” ungkap Heru.

 

 

Berdasarkan keterangan yang diterima MAKI Jatim dari pihak Imagine Promosindo, komponen pembiayaan terbesar disebut mencakup penyediaan panggung, sound system, lighting, serta penampilan artis dalam kegiatan yang berlangsung di kawasan Tugu Pahlawan Surabaya.

 

Selain itu, komponen anggaran yang dinilai cukup besar adalah dukungan operasional pengamanan dari jajaran kepolisian.

 

Heru menyebut, pihak penyelenggara menyampaikan adanya dukungan sekitar 3.600 personel kepolisian yang berasal dari wilayah Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, serta Polda Jawa Timur.

 

Menurut keterangan tersebut, pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan operasional personel, tetapi juga kebutuhan konsumsi selama kegiatan berlangsung.

 

“Jumlah personel yang disebut mencapai 3.600 orang tentu membutuhkan rincian pembiayaan yang jelas. Berapa biaya operasional, berapa kebutuhan konsumsi, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya harus dibuka secara transparan,” tegasnya.

 

MAKI Jatim juga menyoroti penyediaan konsumsi bagi peserta. Dengan target sekitar 10.000 peserta, penyelenggara disebut menyediakan air minum dan pisang sebagai bagian dari fasilitas kegiatan. Hingga informasi yang diterima Heru, jumlah peserta disebut telah mencapai sekitar 8.000 orang.

 

Komponen lain yang menjadi perhatian adalah pembayaran asuransi bagi peserta. Dengan asumsi jumlah peserta mencapai 10.000 orang dan premi sekitar Rp10.000 per peserta, nilai pembiayaan asuransi diperkirakan mencapai Rp100 juta.

 

Heru menilai seluruh komponen tersebut perlu dijabarkan secara terbuka dalam LPJ agar dapat diketahui kesesuaian antara anggaran, realisasi kegiatan, dan fasilitas yang diterima peserta.

 

 

Persoalan yang dinilai paling krusial oleh MAKI Jatim adalah dugaan adanya dana sponsorship dalam penyelenggaraan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya.

 

Baca juga: Heru MAKI:BOIKOT GMS 2026! Anggaran Rp2,3 Miliar Dispora Jatim Disorot,Dugaan Ladang Korupsi Mencuat

Heru mengaku memperoleh informasi dari pihak bernama Jefri mengenai keterlibatan sponsor dalam kegiatan tersebut. Informasi itu, menurutnya, juga mendapat pengakuan dari pihak Imagine Promosindo.

 

MAKI Jatim menyebut nilai dukungan sponsor yang diduga mencapai hampir Rp600 juta. Namun, besaran tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi, bukti penerimaan, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.

 

Heru mempertanyakan mekanisme pengelolaan dana sponsorship, terlebih apabila dana tersebut tidak diserahkan kepada pihak event organizer (EO), melainkan dikelola secara terpisah oleh Dispora Jawa Timur.

 

“Pertanyaan mendasarnya adalah dana sponsorship itu digunakan untuk apa, bagaimana mekanisme penerimaannya, dan apakah seluruh transaksi tercatat dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan,” ujarnya.

 

Menurut Heru, dana sponsorship yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah daerah harus memiliki mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban yang jelas. Ia menegaskan bahwa MAKI Jatim akan menelusuri kemungkinan adanya persoalan hukum apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana tersebut.

 

Heru juga menyatakan pihaknya berencana melaporkan dugaan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan anggaran maupun pemberian sponsorship.

Meski demikian, dugaan penyimpangan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen dan proses hukum yang berwenang.

Selain persoalan LPJ, MAKI Jatim juga menyampaikan perkembangan terkait desakan evaluasi terhadap kepemimpinan Dispora Jawa Timur.

Heru mengklaim pihaknya telah memperoleh informasi internal yang dinilai valid mengenai kemungkinan pergantian pejabat di lingkungan Dispora Jawa Timur.

Ia menyebut, peluang pergantian tersebut diperkirakan mencapai 90 persen. Namun, MAKI Jatim masih berencana melakukan validasi terakhir dengan mengonfirmasi langsung kepada Gubernur Jawa Timur.

Baca juga: Heru MAKI Dorong Khofifah Indar Parawansa Jadi Cawapres Prabowo,Dinilai Mampu Redam Eskalasi Politik

“Kami akan melakukan validasi terakhir kepada Ibu Gubernur. Jika memang sudah ada opsi pergantian dan sesuai dengan harapan kami, tentu rencana aksi massa bisa kami pertimbangkan kembali,” kata Heru.

MAKI Jatim sebelumnya menyatakan rencana menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Jawa Timur sebagai bentuk desakan agar dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Dispora Jatim.

Heru menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut, terutama berkaitan dengan transparansi anggaran dan tata kelola kegiatan yang menggunakan dana publik.

 

MAKI Jatim menegaskan bahwa persoalan penyelenggaraan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya tidak semata-mata berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga menyangkut tata kelola dana publik, dana sponsor, serta kepatuhan terhadap mekanisme pengadaan dan pertanggungjawaban keuangan.

 

Heru menyatakan pihaknya akan terus melakukan penelusuran terhadap dokumen LPJ dan aliran dana yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Imagine Promosindo atas kesediaannya membantu kegiatan-kegiatan MAKI Jatim di masa mendatang melalui dukungan peralatan panggung dan sound system yang dimiliki perusahaan tersebut.

 

Namun, menurut Heru, dukungan tersebut tidak mengurangi komitmen MAKI Jatim untuk tetap melakukan pengawasan terhadap dugaan persoalan anggaran dalam penyelenggaraan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya.

 

MAKI Jatim menegaskan bahwa transparansi LPJ, keterbukaan penggunaan dana sponsorship, serta penjelasan resmi dari Dispora Jawa Timur menjadi hal penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik.

 

Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai dugaan pengelolaan dana sponsorship dan mekanisme pertanggungjawaban anggaran masih memerlukan konfirmasi dari Dispora Jawa Timur, pihak PBJ, serta Imagine Promosindo.(Red)

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru