Heru MAKI Warning Keras Sekdaprov Jatim: Calon Kepala Biro PBJ Wajib Bersertifikasi dan Berpengalama

Reporter : Dani

abadinews.id, Surabaya– Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, memberikan peringatan keras kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur terkait penentuan calon Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Jatim.

 

Baca juga: Heru MAKI:BOIKOT GMS 2026! Anggaran Rp2,3 Miliar Dispora Jatim Disorot,Dugaan Ladang Korupsi Mencuat

Heru menegaskan, calon pejabat yang akan menduduki posisi strategis tersebut harus memiliki kompetensi, sertifikasi keahlian, serta rekam jejak yang jelas dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, jabatan Kepala Biro PBJ bukan sekadar posisi administratif, melainkan memiliki peran penting dalam menentukan tata kelola pembangunan di Jawa Timur.

 

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul rampungnya proses asesmen oleh tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menyerahkan tiga nama calon pejabat tinggi pratama untuk mengisi enam jabatan yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).

 

Enam jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Kepala Bakorwil Pamekasan, Kepala Bakorwil Madiun, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim.

 

Dari seluruh posisi tersebut, Heru MAKI secara khusus memberikan perhatian terhadap proses penentuan Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim.

 

Menurut Heru, pejabat yang memimpin biro tersebut harus benar-benar memahami regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 beserta berbagai perubahannya hingga Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

 

“Jabatan Kepala Biro PBJ Jatim harus diisi oleh personel yang benar-benar memahami aturan pengadaan barang dan jasa. Seluruh regulasi tersebut saling berkaitan dan harus dipahami secara komprehensif,” tegas Heru MAKI.

 

 

 

Heru MAKI menilai, sertifikasi keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa merupakan persyaratan penting yang tidak boleh diabaikan dalam proses seleksi calon Kepala Biro PBJ.

 

Ia menekankan, calon pejabat harus memiliki kompetensi yang dibuktikan melalui sertifikasi resmi, serta pengalaman dan rekam jejak yang relevan dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 

“Saya memberikan warning keras kepada Sekdaprov Jatim. Dari ketiga nama calon yang diserahkan tim asesmen, menurut informasi yang saya terima, tidak ada satu pun yang memiliki rekam jejak kuat di bidang pengadaan barang dan jasa. Ini menjadi persoalan serius yang harus dievaluasi,” ungkapnya.

 

Heru juga menyoroti salah satu calon berinisial “S” yang disebut berasal dari BPBD Jawa Timur. Ia mempertanyakan relevansi pengalaman calon tersebut dengan kebutuhan kompetensi di lingkungan Biro PBJ.

 

Heru turut menyampaikan kritik terhadap tata kelola pengadaan di BPBD Jatim. Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan dan dugaan yang disampaikan Heru MAKI dan perlu diklarifikasi kepada pihak terkait.

 

 

Baca juga: Heru MAKI Dorong Khofifah Indar Parawansa Jadi Cawapres Prabowo,Dinilai Mampu Redam Eskalasi Politik

Atas dasar tersebut, Heru MAKI mendesak Sekdaprov Jatim untuk mempertimbangkan pelaksanaan asesmen ulang khusus bagi calon Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim.

 

Ia meminta agar persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa serta pengalaman profesional di bidang tersebut menjadi kriteria utama dalam proses seleksi.

 

Menurut Heru, posisi Kepala Biro PBJ memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai regulasi, transparan, akuntabel, serta bebas dari konflik kepentingan atau *conflict of interest*.

 

“Sudah menjadi harga mati bahwa calon Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim harus memiliki sertifikasi keahlian dan rekam jejak yang jelas dalam dunia pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai jabatan strategis ini justru diisi oleh figur yang tidak memiliki kompetensi memadai,” tandasnya.

 

Heru juga menyoroti pentingnya penerapan regulasi terbaru, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2026 sebagaimana disebutkannya.

 

Ia menilai, dinamika regulasi tersebut menuntut pejabat PBJ memiliki pemahaman mendalam terhadap mekanisme tender, pengadaan langsung, maupun mini kompetisi, sekaligus menjaga independensi dalam pengambilan keputusan.

 

 

Baca juga: SK Gubernur Jatim Tugaskan KONI Gelar Porprov 2027,Heru MAKI Desak Kadispora Hadi Wawan Dicopot

Tidak berhenti pada desakan asesmen ulang, Heru MAKI juga menyatakan siap menggelar debat terbuka dengan calon Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim yang nantinya terpilih.

 

Debat tersebut, menurutnya, menjadi ruang untuk menguji pemahaman calon pejabat terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa sekaligus bentuk transparansi kepada masyarakat Jawa Timur.

 

Heru menegaskan, proses penentuan pejabat PBJ harus mengedepankan kompetensi dan integritas, bukan kepentingan kelompok tertentu maupun intervensi dalam penetapan pemenang proyek.

 

“Kalau calon yang dipilih tidak memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai tentang PBJ, maka risiko persoalan hukum dalam pelaksanaan pengadaan akan semakin besar. Ini harus menjadi perhatian serius Sekdaprov Jatim,” ujarnya.

 

Heru MAKI berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memastikan proses seleksi Kepala Biro PBJ berjalan objektif, profesional, dan mengutamakan kepentingan publik.

 

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, pejabat yang mengemban amanah tersebut harus memiliki kapasitas yang teruji, integritas tinggi, serta mampu menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.

 

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Sekdaprov Jatim maupun pihak-pihak yang disebutkan terkait desakan asesmen ulang tersebut. Klarifikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang mengenai proses seleksi dan kualifikasi para calon Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim.(Red)

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru