abadinews.id,SURABAYA – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo yang akrab disapa Heru MAKI, melontarkan kritik keras terhadap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Jawa Timur, Hadi Wawan, menyusul dugaan adanya upaya perubahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan olahraga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027.
Heru MAKI menilai, apabila rencana pengalihan anggaran PON dan babak kualifikasi Porprov dari KONI Jatim ke dalam DIPA Dispora Jatim benar dilakukan tanpa penjelasan dasar hukum dan batas kewenangan yang jelas, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola penyelenggaraan olahraga di Jawa Timur.
Bahkan, Heru MAKI secara tegas menyuarakan tuntutan agar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, segera mengambil langkah evaluasi terhadap Kadispora Jatim, Hadi Wawan.
“COPOT KADISPORA JATIM SECEPATNYA!” tegas Heru MAKI.
Persoalan tersebut, menurut Heru MAKI, perlu ditelaah dengan merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025.
Dalam keputusan tersebut, Gubernur Jawa Timur secara resmi menugaskan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara Porprov Jawa Timur X Tahun 2027.
Pada diktum KESATU, KONI Jatim ditetapkan sebagai penyelenggara Porprov Jatim X Tahun 2027.
Selanjutnya, diktum KEDUA mengatur sejumlah tugas yang menjadi tanggung jawab KONI Jatim, mulai dari mempersiapkan kegiatan, menetapkan jumlah peserta dan cabang olahraga yang dipertandingkan, menentukan persyaratan serta waktu penyelenggaraan, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota tuan rumah, hingga membentuk panitia dan sekretariat penyelenggaraan.
Sementara itu, diktum KETIGA menyebutkan bahwa biaya pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Heru MAKI, substansi keputusan gubernur tersebut harus menjadi pijakan utama dalam memahami pembagian peran antara KONI Jatim dan Dispora Jatim.
Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan penyelenggaraan kegiatan olahraga dengan mekanisme penganggaran dan administrasi pembiayaan.
Dispora Jatim memang memiliki peran dalam mekanisme penganggaran, tetapi penugasan penyelenggaraan secara eksplisit diberikan kepada KONI Jatim melalui keputusan gubernur.
Karena itu, apabila terjadi perubahan pengelolaan anggaran yang disertai perubahan pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, mekanisme, serta batas kewenangan masing-masing lembaga.
Heru MAKI melihat adanya indikasi yang menurutnya patut dicermati berkaitan dengan rencana pengalihan anggaran PON dan babak kualifikasi Porprov dari KONI Jatim ke DIPA Dispora Jatim.
Ia menduga rencana tersebut berpotensi menjadi bentuk “perlawanan” terhadap substansi penugasan yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Jawa Timur pada 6 Oktober 2025.
Meski demikian, dugaan tersebut menurut Heru perlu diuji melalui penjelasan resmi dan keterbukaan dokumen dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penganggaran.
“Kalau memang ada rencana pengalihan anggaran PON dan BK Porprov dari KONI Jatim ke DIPA Dispora Jatim, maka harus dijelaskan secara transparan apa dasar hukum dan urgensinya. Jangan sampai mekanisme administrasi justru berujung pada perubahan kewenangan penyelenggaraan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur,” ujar Heru MAKI.
Heru juga menegaskan, persoalan ini tidak seharusnya hanya dilihat sebagai urusan teknis administrasi anggaran.
Menurutnya, apabila terdapat rencana perubahan skema penganggaran, maka Kepala Bappeda Jawa Timur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur juga perlu memberikan penjelasan mengenai pertimbangan, alasan, serta landasan hukum yang digunakan.
Ia menilai, transparansi dalam proses pengambilan kebijakan sangat penting agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dalam pengelolaan olahraga di Jawa Timur.
Dalam kritiknya terhadap kebijakan skala prioritas anggaran olahraga, Heru MAKI turut menyinggung alokasi anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya (GMS) yang disebut mencapai hampir Rp2,3 miliar.
Ia membandingkan besaran anggaran tersebut dengan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur yang menurutnya hanya sekitar sepertiga dari anggaran GMS.
Heru menilai, perbandingan tersebut menjadi ilustrasi yang perlu dievaluasi oleh pemerintah daerah, terutama dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran untuk peningkatan prestasi atlet.
“Untuk ilustrasi saja, bayangkan anggaran Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo tembus hampir Rp2,3 miliar, sedangkan anggaran penyelenggaraan POPDA Jatim yang murni mencetak prestasi atlet pelajar hanya sepertiga dari anggaran GMS. Inilah ilustrasi bagaimana Kadispora bisa dianggap gagal untuk masuk pada narasi skala prioritas anggaran,” ungkap Heru MAKI.
Baca juga: Heru Satriyo Tegaskan Komitmen MAKI Jatim Menjaga Konstitusi dan Stabilitas Negara
Ia menegaskan bahwa kebijakan penganggaran olahraga semestinya lebih mengedepankan program yang memiliki dampak langsung terhadap pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi atlet Jawa Timur.
Bagi Heru, keberhasilan pembangunan olahraga tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan seremonial atau event yang digelar, melainkan dari kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem pembinaan atlet yang berkelanjutan.
Heru MAKI menegaskan bahwa salah satu langkah yang menurutnya perlu dilakukan untuk mempertajam arah kebijakan olahraga Jawa Timur adalah pergantian pimpinan Dispora Jatim.
Ia menyebut, MAKI Jatim secara kelembagaan akan berupaya menghadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak evaluasi terhadap Hadi Wawan yang saat ini menjabat sebagai Kadispora Jatim.
“Pastinya saya dan MAKI Jatim secara kelembagaan akan berusaha dan berupaya untuk menghadap Ibunda Gubernur Jawa Timur dan mendesak Ibunda Gubernur Jawa Timur untuk mencopot Kadispora Jatim, Hadi Wawan,” tegasnya.
Heru menjelaskan, dorongan pencopotan tersebut merupakan bentuk tekanan kebijakan yang menurutnya harus segera dilakukan demi memperbaiki tata kelola dan meningkatkan prestasi atlet Jawa Timur ke depan.
Ia juga menilai, evaluasi terhadap kepemimpinan Dispora Jatim perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama menyangkut kebijakan prioritas anggaran, koordinasi dengan KONI Jatim, serta arah pembinaan olahraga prestasi.
Tidak berhenti pada penyampaian kritik, Heru MAKI memastikan MAKI Jatim tengah menyiapkan langkah aksi demonstrasi besar-besaran.
Aksi tersebut direncanakan berlangsung di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Dispora Jatim dengan membawa satu isu utama, yakni tuntutan pencopotan Kadispora Jatim.
“Saya akan gelar aksi demo besar ke Sekdaprov Jatim dan Kantor Dispora Jatim secepatnya. Insya Allah maksimal minggu depan ya,” tegas Heru MAKI.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk aktualisasi aspirasi masyarakat yang menginginkan tata kelola olahraga Jawa Timur berjalan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan prestasi atlet.
Baca juga: MAKIJatim Siapkan Demo Akbar ke Dispora Jatim,Heru MAKI Orkestrasi Dugaan Korupsi Anggaran 2022–2026
Heru menyatakan bahwa MAKI Jatim akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan mengenai kebijakan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan olahraga di lingkungan Pemprov Jatim.
Selain menyiapkan aksi demonstrasi, Heru MAKI juga menegaskan bahwa MAKI Jatim akan mempercepat proses pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DIPA anggaran Dispora Jatim tahun 2024–2026.
Ia menyatakan, langkah pelaporan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Heru menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari aspek administrasi, pelaksanaan kegiatan, maupun kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, dugaan yang disampaikan MAKI Jatim tersebut tetap memerlukan proses verifikasi dan pembuktian oleh aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Menutup pernyataannya, Heru MAKI berharap Gubernur Jawa Timur segera mengambil langkah strategis untuk mengevaluasi kepemimpinan Dispora Jatim.
Ia menilai, momentum penyelenggaraan Porprov Jatim X Tahun 2027 harus menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi antara KONI Jatim, Dispora Jatim, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan olahraga.
Heru berharap tidak terjadi polemik kewenangan yang berpotensi menghambat persiapan penyelenggaraan Porprov maupun program pembinaan atlet.
“Harapan saya, Ibunda Gubernur Jawa Timur segera mempercepat pengambilan kebijakan untuk mencopot Hadi Wawan sebagai Kadispora Jatim. Ini demi kemajuan olahraga Jawa Timur dan peningkatan prestasi atlet ke depan,” pungkas Heru MAKI.(Red)
Editor : Redaksi