abadinews.id, Surabaya — Persoalan infrastruktur lingkungan, khususnya saluran drainase yang belum berfungsi optimal, menjadi salah satu perhatian anggota Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Surabaya, Sukadar, yang akrab disapa Cak Kadar.
Baca juga: Pemkot Surabaya Kembali Raih WTP, Eri Cahyadi Paparkan Pertanggungjawaban APBD 2025 di DPRD
Dalam kegiatan Reses Sidang ke 3 masa persidangan 1 tahun 2026, ia menyoroti sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat, mulai dari pembangunan drainase yang tidak tersambung dari hulu hingga hilir, kebutuhan normalisasi saluran, hingga pemerataan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa di wilayah RW.9 kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan. Kamis(8/10/26)
Menurut Cak Kadar, persoalan drainase perlu segera mendapatkan perhatian serius, terutama menjelang musim hujan. Ia menilai pembangunan saluran tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan fisik infrastruktur, tetapi juga harus dipastikan mampu mengalirkan air secara optimal dari satu titik ke titik lainnya.
Salah satu persoalan yang disorot berada di wilayah Petemon gang 2, Berdasarkan informasi yang diterimanya, saluran drainase di kawasan tersebut belum terhubung dengan baik antara bagian hulu dan hilir. Kondisi itu menyebabkan aliran air berpotensi terhambat ketika melewati titik persilangan atau crossing.
Cak Kadar menjelaskan, persoalan muncul karena saluran yang sebelumnya memiliki dimensi cukup besar harus melewati bagian persilangan dengan menggunakan pipa yang lebih kecil. Perbedaan kapasitas tersebut berpotensi menghambat aliran air, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar.
“Dari hulu sampai hilir ternyata belum tersambung dengan baik. Ketika saluran yang besar masuk ke titik crossing dan harus melewati pipa yang lebih kecil, otomatis aliran air menjadi terhambat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis dan perbaikan pada bagian saluran yang bermasalah. Dengan begitu, fungsi drainase dapat kembali optimal dan risiko genangan ketika hujan turun bisa diminimalkan.
Cak Kadar berharap, sebelum intensitas hujan meningkat, perangkat daerah terkait dapat segera melakukan pengecekan bersama atau bestuursmeeting (BM), sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian saluran yang membutuhkan renovasi maupun perbaikan.
Menurutnya, langkah antisipatif sangat penting agar persoalan yang sebenarnya sudah diketahui sejak lama tidak terus berulang setiap musim hujan.
“Harapan kami, dalam waktu dekat, sebelum hujan turun, teman-teman terkait bisa diajak melakukan pengecekan dan perbaikan. Jangan sampai ketika musim hujan tiba, persoalan yang sama kembali terjadi. Saluran dari hulu sampai hilir harus benar-benar berfungsi,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan saluran di wilayah Petemon gang 2, Cak Kadar juga menerima aspirasi mengenai kebutuhan normalisasi drainase di RT 6 serta sejumlah wilayah di Rt.8 RW 9.
Menurutnya, normalisasi menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kelancaran aliran air, terutama pada saluran yang mengalami pendangkalan atau tersumbat material dan endapan. Namun, pelaksanaan normalisasi di lapangan juga harus mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan jangkauan pelayanan petugas.
Ia mengatakan, pihaknya tidak bermaksud menyalahkan Kecamatan Sawahan terkait belum optimalnya penanganan seluruh saluran yang membutuhkan normalisasi. Sebab, dengan keterbatasan jumlah personel, petugas harus menangani berbagai kebutuhan di wilayah kecamatan yang cukup luas.
“Kalau kita melihat kemampuan petugas yang ada, tentu tidak mudah untuk meng-cover seluruh kebutuhan dalam satu kecamatan. Karena itu, ketika ada masukan dari masyarakat, setidaknya saya bisa menyampaikannya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Cak Kadar berharap, masukan masyarakat tersebut dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk mengatur prioritas pekerjaan, termasuk menggerakkan petugas lapangan agar normalisasi di titik-titik yang membutuhkan penanganan segera dapat dilaksanakan.
Ia menyebut, pihaknya menargetkan adanya tindak lanjut dalam waktu dekat. Bahkan, normalisasi yang menjadi perhatian masyarakat diharapkan bisa mulai diproses pada pekan berikutnya, dengan mempertimbangkan koordinasi dan kesiapan petugas terkait.
Baginya, aspirasi yang disampaikan warga dalam reses tidak boleh berhenti sebagai catatan semata. Perlu ada komunikasi lanjutan dengan instansi teknis agar persoalan yang dikeluhkan masyarakat dapat ditangani secara konkret.
Sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya yang membidangi pembangunan, ia menilai koordinasi antara legislatif, pemerintah kecamatan, dan perangkat daerah teknis menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur lingkungan.
Cak Kadar juga menekankan pentingnya respons cepat dari OPD terhadap persoalan yang telah disampaikan masyarakat. Menurutnya, pembahasan mengenai kebutuhan infrastruktur harus diikuti dengan kejelasan tindak lanjut, baik melalui pemeriksaan lapangan, penyusunan prioritas, maupun penganggaran.
Ia menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase merupakan kebutuhan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian proporsional.
Dalam konteks pembahasan APBD, ia berharap kebutuhan perbaikan infrastruktur lingkungan tetap diperhitungkan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi warga. Terlebih, persoalan drainase berkaitan langsung dengan kenyamanan lingkungan dan kesiapan kawasan menghadapi musim hujan.
“Ini bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kita bicarakan adalah kebutuhan masyarakat. Kalau memang ada persoalan di lapangan, harus ada komunikasi dan tindak lanjut agar manfaat pembangunan bisa dirasakan warga,” ujarnya.
Ia berharap, koordinasi yang lebih intensif dapat membantu mengatasi hambatan pelaksanaan pekerjaan, termasuk persoalan keterbatasan personel dan penentuan prioritas normalisasi.
Dengan demikian, penanganan drainase tidak hanya bersifat reaktif ketika terjadi genangan, tetapi juga dilakukan melalui langkah pencegahan dan pemeliharaan secara berkala.
Baca juga: Publikasi Pimpinan DPRD patut diduga Ada Kongkalikong
Selain persoalan infrastruktur, reses tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pemerataan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) bagi pelajar di Kecamatan Sawahan.
Cak Kadar mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih membutuhkan pembaruan data mengenai sejauh mana program tersebut telah menjangkau siswa di wilayah RW 9 dan kawasan sekitarnya.
Ia berharap terdapat evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah bantuan pendidikan telah diterima secara merata oleh siswa yang memenuhi kriteria penerima.
Menurutnya, informasi mengenai penerima bantuan perlu diperbarui secara rutin agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penyaluran program sekaligus mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan perhatian.
“Harapan kami, ada semacam evaluasi setiap tahun. Kita ingin mengetahui apakah wilayah RW 9 sudah merasakan manfaat Program Indonesia Pintar atau belum. Jangan sampai ada wilayah yang sudah mendapatkan manfaat, sementara wilayah lainnya masih belum terjangkau secara optimal,” katanya.
Ia menilai, komunikasi antara pihak yang bertugas mengawal program, relawan, masyarakat, dan pihak terkait perlu diperkuat. Dengan komunikasi yang baik, informasi mengenai kebutuhan siswa dapat dihimpun dan disampaikan secara lebih terarah.
Cak Kadar juga menyebut bahwa pemerataan program pendidikan masih menjadi pekerjaan yang perlu dikawal bersama. Sebab, program bantuan pendidikan diharapkan mampu menjangkau siswa yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku.
Ia berharap pembaruan data penerima dapat menjadi dasar evaluasi agar pelaksanaan program ke depan semakin tepat sasaran.
Dalam keterangannya, Cak Kadar turut menyampaikan gambaran mengenai upaya pengawalan bantuan pendidikan yang dilakukan melalui jaringan partai dan relawan di Kecamatan Sawahan.
Ia menyebut, berdasarkan catatan yang disampaikannya, jumlah siswa yang menjadi sasaran pendataan atau pengawalan program di wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 siswa. Namun, jumlah tersebut masih perlu diperjelas berdasarkan data resmi penerima dan cakupan program yang dimaksud.
Sementara itu, melalui dirinya bersama relawan, ia mengaku telah membantu mengawal akses program bagi lebih dari 1.000 siswa. Cakupan yang disebutkan meliputi jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga sekolah menengah kejuruan (SMK).
Ia juga menyinggung adanya sekitar 260 siswa dalam salah satu pendataan atau kegiatan sebelumnya. Angka tersebut, menurut konteks keterangannya, menjadi bagian dari upaya yang perlu terus diperbarui agar perkembangan penjangkauan program dapat diketahui secara lebih akurat.
Baca juga: Warga Curhat Masalah Penerangan,Anggota DPRD kota Surabaya Budi Leksono Langsung di Tindak Lanjuti
Cak Kadar menegaskan bahwa data tersebut perlu disinkronkan dengan data resmi agar tidak terjadi perbedaan informasi mengenai jumlah siswa yang telah menerima manfaat dan mereka yang masih membutuhkan pendampingan.
“Yang penting, kita terus melakukan evaluasi. Kita ingin memastikan program pendidikan benar-benar bisa dirasakan oleh siswa yang berhak. Karena itu, data harus diperbarui dan komunikasi dengan pihak terkait harus terus dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya, pengawalan program bantuan pendidikan tidak cukup hanya dengan menghimpun data pada satu waktu. Perlu ada pemantauan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan penyaluran dan mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi masyarakat.
Ia berharap, melalui evaluasi tersebut, pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Sawahan dapat semakin merata dan menjangkau siswa sesuai dengan kriteria penerima yang telah ditetapkan.
Cak Kadar menegaskan, kegiatan reses merupakan salah satu sarana bagi anggota DPRD untuk mendengarkan secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menghimpun aspirasi yang perlu diperjuangkan melalui jalur pemerintahan.
Dalam reses sidang ketiga masa persidangan pertama tahun 2026 tersebut, persoalan drainase dan pemerataan bantuan pendidikan menjadi dua isu yang membutuhkan perhatian lanjutan.
Pada sektor infrastruktur, ia mendorong pemeriksaan teknis dan normalisasi saluran agar sistem drainase dapat berfungsi optimal sebelum musim hujan. Sementara pada sektor pendidikan, ia menekankan pentingnya pembaruan data, evaluasi berkala, dan pemerataan akses program bantuan bagi siswa.
Ia berharap seluruh masukan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan OPD terkait dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana infrastruktur yang dibangun berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Demikian pula dengan program bantuan pendidikan, yang perlu dikawal melalui data akurat dan mekanisme penyaluran sesuai ketentuan agar manfaatnya dapat diterima oleh siswa yang memenuhi persyaratan.
“Intinya, aspirasi masyarakat harus kita kawal. Persoalan drainase harus dicarikan solusi supaya saluran berfungsi dengan baik, sedangkan program pendidikan perlu dievaluasi agar manfaatnya semakin merata,” pungkas Cak Kadar.
Melalui koordinasi antara DPRD, pemerintah kota, kecamatan, dan perangkat daerah terkait, ia berharap berbagai persoalan yang disampaikan warga dalam reses dapat segera memperoleh tindak lanjut dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Surabaya, khususnya di Kecamatan Sawahan.(Red)
Editor : Redaksi