Perkara Tanah 9,8 Hektar Tambak Oso, Korban Minta Haknya

abadinews.id
Kuasa hukum Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H., Ruslan Abdul Ghoni, S.H., Sartono, S.H., M.H., dan Rusman S.H.,

Abadinews.id, Sidoarjo - Perkara tanah Tambak Oso digelar lagi, hadir dalam konferensi pers, Kuasa Hukum Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H., Sartono, S.H., M.H., dan Rusman Hidayat S.H., berjuang untuk klien, menangani perkara Tanah Tambak Oso.

Sengketa tanah seluas 9,8 hektar di Tambak Oso yang melibatkan PT Kejayan Mas semakin memanas. Kuasa hukum dari pemilik tanah, yakni Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H., dan Sartono, S.H., M.H., kini terus melakukan berbagai upaya hukum untuk memperjuangkan keadilan bagi klien mereka, Miftahur Roiyan dan Elok Wahiba.

Baca juga: Sengketa Harta Waris di PN Bojonegoro, Advokat Yulianto Harapkan Selesai di Sidang Mediasi

Awal mula kasus ini terjadi ketika tanah seluas 98.468 meter persegi yang terdiri dari tiga sertifikat (SHM No. 931, No. 657, dan No. 656) atas nama Miftahur Roiyan dan Elok Wahiba ditawarkan untuk dijual sejak tahun 2015.

Sayangnya, upaya penjualan ini menemui berbagai kendala, salah satunya terjadi pada Januari 2016, ketika PT Sipoa Internasional gagal melakukan pembayaran dengan menerbitkan 3 Bilyet Giro yang ternyata kosong, masing-masing senilai Rp. 5 miliar.

Agung Wibowo, yang sempat terlibat dalam proses pembelian, juga gagal melakukan pembayaran, meski telah diberi kesempatan prioritas pembelian pada awal 2018. Bahkan, belakangan diketahui bahwa Agung Wibowo diduga mengambil sertifikat tanah dari notaris tanpa sepengetahuan kuasa hukum, yang diduga merupakan sertifikat palsu.

Tanah tersebut kemudian berpindah kepemilikan menjadi SHGB atas nama PT Kejayan Mas pada Maret 2019, meskipun sertifikat asli masih berada di tangan klien mereka.

Kuasa hukum, Andi Fajar Yulianto, dan Sartono, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya hukum untuk menetralisir situasi ini. Mulai dari pemblokiran sertifikat hingga gugatan ke pengadilan, mereka tak gentar menghadapi berbagai kendala.

Baca juga: Dewadaru Lawfirm Usut 4 Kasus Penggelapan KSB, Sipoa Grup Apartemen Puncak Grup Surabaya

Fakta hukum pun telah terungkap dalam putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Agung Wibowo terbukti melakukan penipuan dalam transaksi jual beli tanah ini.

Menurut Andi Fajar Yulianto, upaya hukum yang mereka lakukan tidak hanya terbatas pada jalur perdata, tetapi juga pidana.

“Dengan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terbukti bahwa peralihan hak atas tanah ini didasari oleh penipuan dan pemalsuan sertifikat. Kami yakin dengan fakta ini dan akan terus berjuang untuk mempertahankan hak klien kami,” tutur Andi Fajar. Rabu (11/09/24).

Dalam putusan pidana No. 236/Pid.B/2021/PN.Sda, yang kemudian diperkuat dengan putusan di tingkat kasasi dan PK, Agung Wibowo dinyatakan bersalah atas tindak pidana penipuan terkait jual beli tanah Tambak Oso. Pengadilan juga memerintahkan agar sertifikat tanah dikembalikan kepada pemilik sah, yakni Miftahur Roiyan dan Elok Wahiba.

Baca juga: Wismilak Pemilik Sah, Kronologi Kepemilikan Akta Otentik Jelas

Sementara itu, Rusman Hidayat menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk segera mengeksekusi putusan pengadilan, terutama terkait pengembalian sertifikat tanah kepada klien mereka. “Kami mendesak agar sertifikat asli dikembalikan secepatnya kepada klien kami, karena mereka adalah pemilik sah. Semua peralihan hak yang terjadi selama ini adalah hasil penipuan dan manipulasi,” terang Rusman.

Sartono juga menekankan pentingnya melawan eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT Kejayan Mas, yang berdasarkan bukti hukum, tidak memiliki dasar kuat atas kepemilikan tanah tersebut. “Kami siap bertempur di meja hijau untuk mempertahankan hak klien kami. Putusan pengadilan sudah jelas, dan kami akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan,” tegas Sartono.

Dengan dukungan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, kuasa hukum Miftahur Roiyan dan Elok Wahiba optimis bahwa kasus ini akan berpihak kepada klien mereka. Mereka juga berkomitmen untuk terus berjuang hingga hak-hak kliennya benar-benar pulih.(4U)

Editor : Hadi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru